PT Agrinas Pangan Nusantara menunda sementara impor 105 ribu unit kendaraan niaga jenis pick up asal India. Penundaan ini dilakukan menyusul imbauan dari DPR RI agar rencana impor tersebut dikaji ulang terlebih dahulu demi kepentingan nasional.
Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan perusahaannya selalu taat pada arahan dari pemerintah dan DPR. "Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut," ungkap Joao saat dihubungi di Jakarta.
Alasan Penundaan Impor Pick Up
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan agar pemerintah menunda program impor 105.000 pick up untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penundaan bertujuan memberi waktu bagi Presiden untuk melakukan kajian lebih mendalam.
Dasco menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini masih dalam kunjungan kerja di luar negeri. Presiden akan mempelajari secara rinci terkait dampak dan kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum mengambil keputusan final.
Rencana Impor dan Konsorsium Produsen
Rencana impor kendaraan niaga ini bernilai Rp 24,66 triliun dengan kontrak pengadaan dari dua produsen otomotif India. Mahindra akan memasok 35.000 unit Scorpio Pick Up, sedangkan Tata Motors menyediakan 70.000 unit, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Meskipun penundaan berlangsung, pengiriman unit kendaraan yang sudah tiba akan disimpan sementara di Kodim. Hal ini dilakukan sembari menunggu kesiapan koperasi sebagai penerima kendaraan.
Distribusi Pick Up di Tingkat Lokal
Joao menjelaskan bahwa 200 unit sudah didistribusikan, dengan tambahan 400 unit akan tiba pekan depan. Total pada akhir bulan diharapkan bisa mencapai 1.000 unit untuk segera didistribusikan ke lokasi koperasi yang sudah siap. "Setiap koperasi akan mendapatkan satu unit kendaraan," ucapnya.
Kendaraan yang sampai langsung ditempatkan di Kodim-Kodim agar mobilisasi ke koperasi bisa segera dilakukan ketika persiapan koperasi sudah matang.
Respons Pelaku Industri dan Kadin
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memberikan pandangan agar pemerintah membatalkan impor utuh (completely built up/CBU) kendaraan niaga. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menilai impor secara CBU dapat mematikan industri otomotif dalam negeri.
Menurut para pengusaha, impor mobil secara utuh tidak mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berlawanan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan industrilisasi nasional. Oleh karena itu, Kadin meminta Presiden mempertimbangkan ulang rencana yang sudah diusulkan.
Dampak terhadap Industri Otomotif Nasional
Impor 105 ribu unit kendaraan niaga siap pakai dikhawatirkan akan menggerus peluang produsen lokal. Industri otomotif dalam negeri dinilai mampu memproduksi mobil niaga yang sesuai kebutuhan dengan membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah melalui berbagai stakeholder diharap dapat memprioritaskan pengembangan produk domestik untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian industri otomotif.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Pemerintah masih akan menentukan kelanjutan rencana impor ini setelah Presiden kembali dan memperoleh masukan dari berbagai pihak. Penundaan memberi ruang waktu bagi evaluasi yang lebih komprehensif, terutama terkait kesiapan koperasi dan dampak industri lokal.
Proses distribusi kendaraan ke koperasi tetap berjalan terbatas, disimpan di Kodim untuk memudahkan penyaluran saat kondisi sudah siap sesuai arahan pemerintah.
Dengan menunda impor 105 ribu unit pick up, pemerintah menunjukkan kehati-hatian pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan bisa memberikan manfaat maksimal tanpa mengganggu ekosistem industri otomotif nasional. Pemantauan dan kajian mendalam masih dilakukan untuk memastikan langkah strategis dalam pengadaan kendaraan niaga di Indonesia.