Pemerintah Indonesia mendapat desakan kuat agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Impor mobil dalam bentuk utuh (Completely Built Up/CBU) senilai Rp 24,66 triliun ini dinilai bertentangan dengan program industrialisasi nasional.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai impor tersebut dapat mematikan industri otomotif dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menyatakan bahwa industri lokal sudah mampu menyediakan kendaraan niaga sesuai kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dampak Negatif Impor CBU terhadap Industri Nasional
Impor mobil CBU dari India dipandang tidak mampu menggerakkan ekonomi domestik secara efektif. Alih-alih memberikan nilai tambah, langkah ini justru mengancam kelangsungan industri komponen otomotif dalam negeri. Industri komponen seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, dan elektronik sangat bergantung pada permintaan kendaraan rakitan lokal.
Saleh Husin menekankan bahwa semakin kuat produksi komponen lokal, semakin tinggi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dicapai. Hal ini berimbas positif terhadap penyerapan tenaga kerja serta memperkuat efek berganda pada perekonomian nasional. Sebaliknya, dominasi kendaraan impor utuh dapat melemahkan industri komponen otomotif dan menurunkan semangat investasi industri dalam negeri.
Kadin: Impor Mobil Bertentangan dengan Program Ekonomi Presiden
Menurut Kadin, kebijakan impor mobil CBU bertentangan dengan visi Presiden yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Untuk mewujudkan target itu, industri dalam negeri harus didukung agar tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Implikasi positif hilirisasi dan industrialisasi harus menjadi fokus, bukan justru dilemahkan oleh impor besar-besaran.
Saleh Husin juga menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengedepankan program hilirisasi dan industrialisasi dalam agenda prioritasnya. Program ini dinilai krusial untuk membuka lapangan kerja, mewujudkan keadilan ekonomi, serta mendorong pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi.
Industri Lokal Siap Memenuhi Kebutuhan Koperasi Merah Putih
Kadin melaporkan bahwa pelaku industri otomotif lokal sudah memberikan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan mobil pikap bagi KDKMP. Dukungan penuh dari industri dalam negeri dianggap cara yang lebih tepat untuk memperkuat rantai pasok nasional sekaligus menjaga keberlanjutan industri otomotif.
Berikut poin-poin penting terkait kesiapan dan alasan Kadin menolak impor:
- Industri otomotif nasional mampu memproduksi kendaraan niaga sesuai permintaan.
- Memilih impor CBU hanya akan menekan industri komponen lokal.
- Penguatan industri lokal mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
- Impor besar-besaran berisiko melemahkan agenda hilirisasi dan industrialisasi pemerintah.
- Ekonomi nasional akan mendapatkan efek berganda dari pengembangan industri otomotif lokal dibanding impor.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Otomotif Nasional
Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor industri otomotif dapat menjadi penggerak utama. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di pabrik perakitan mobil, tapi juga di sektor supplier komponen yang menyokong ekosistem otomotif. Hilirisasi produk otomotif membawa peluang transfer teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Penolakan impor mobil CBU ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mempertimbangkan strategi jangka panjang. Mengutamakan produk lokal akan membantu memacu kemandirian industri otomotif sekaligus mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah diharapkan meninjau ulang kebijakan impor kendaraan niaga agar selaras dengan cita-cita membangun industri nasional yang kokoh. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga sinergi antara kebijakan ekonomi makro Presiden dan keberlangsungan industri otomotif dalam negeri.
