Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) baru saja menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) pada 20 Februari 2026 di Washington DC. Dalam kesepakatan bilateral ini, terdapat aturan wajib impor bioetanol dari AS yang menjadi sorotan publik.
Kesepakatan ini mengatur agar Indonesia tidak boleh membatasi impor bioetanol asal AS dan wajib mengimpor minimal 1 juta kilogram atau sekitar 1,2 juta liter setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya jika melihat agenda kemandirian energi nasional yang sedang digenjot pemerintah Indonesia.
Tiga Ketentuan Kunci Dalam Perjanjian ART
Perjanjian yang tertuang pada Annex III (Article 2.23) ART memuat tiga poin penting:
- Indonesia dilarang memiliki kebijakan yang membatasi masuknya impor bioetanol AS.
- Pelaksanaan bahan bakar campuran bioetanol sebesar 5 persen (E5) harus terlaksana paling lambat tahun 2028 dan mencapai 10 persen (E10) pada 2030.
- Indonesia wajib terus mengupayakan implementasi campuran bioetanol E20 dengan memperhatikan kesiapan pasokan dan infrastruktur domestik.
Tambahan lagi pada Annex IV poin B nomor 2, Indonesia diwajibkan memastikan kuota impor bioetanol dari AS melebihi 1 juta kg/tahun. Ketentuan ini menegaskan adanya batasan yang harus dipenuhi dalam pengimporan etanol dari AS.
Tantangan bagi Ambisi Kemandirian Energi
Keberadaan kewajiban impor bioetanol dari AS ini sangat bertentangan dengan target kemandirian energi yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM selama ini mengupayakan penggunaan bahan bakar dengan campuran bioetanol 20 persen (E20) pada tahun 2028 sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah juga telah menyediakan insentif agar industri dalam negeri dapat membangun pabrik pengolahan bioetanol. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya kemandirian energi dengan menyatakan bahwa produksi etanol mandiri harus dipacu agar tidak bergantung pada impor.
Namun, dengan adanya keharusan impor dari AS, kebijakan ini berpotensi melemahkan insentif tersebut dan memberikan tantangan berat bagi pelaku industri bioetanol lokal untuk bersaing.
Harapan dari Pabrik Bioetanol Lokal Banyuwangi
Meskipun menghadapi tantangan tersebut, upaya kemandirian bioetanol di dalam negeri sedang dirintis, salah satunya melalui pembangunan pabrik bioetanol di Banyuwangi. PT Pertamina bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) tengah membangun fasilitas pengolahan berbahan baku tebu di Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur.
Pabrik ini diperkirakan mampu memproduksi hingga 30.000 kiloliter bioetanol per tahun. Produksi ini menjadi harapan pemerintah untuk mampu mendukung penggunaan bioetanol di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Namun, persaingan dengan kewajiban impor dari AS tentu menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus dapat menyeimbangkan kepatuhan pada komitmen perdagangan bilateral sekaligus mendorong semangat kemandirian energi nasional.
Dinamika Peta Jalan Bioetanol Nasional
Kesepakatan ART ini otomatis mengubah dinamika peta jalan pengembangan bioetanol nasional. Pada satu sisi, target campuran bioetanol E20 tetap menjadi sasaran jangka menengah pemerintah. Namun, adanya kuota wajib impor membuat pemerintah harus memformulasikan strategi baru agar industri lokal tidak tersingkir.
Peta jalan bioetanol kini harus mengakomodasi kepentingan dua pihak: pemenuhan komitmen internasional sekaligus peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Kebijakan pendukung seperti insentif fiskal, penguatan rantai pasok, serta pengembangan teknologi produksi yang efisien akan sangat menentukan keberhasilan implementasinya.
Seiring waktu berjalan, hasil dari kebijakan bilateral ini akan terlihat pada daya saing produk bioetanol lokal terhadap suplai impor dari AS. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala agar peta jalan bioetanol nasional tetap relevan dan dapat mengakselerasi kemandirian energi nasional.
