Pengadaan armada pick up 4×4 untuk Koperasi Desa Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) tengah memicu perdebatan. APN beralasan bahwa impor pick up 4×4 dari India dilakukan supaya lebih efisien secara anggaran dengan klaim dapat menghemat hingga Rp43 triliun dari pagu e-katalog Rp121 triliun. Namun, pertanyaan utama muncul apakah spesifikasi kendaraan tersebut sudah sesuai dengan kondisi jalan desa di Indonesia yang beragam?
Efisiensi Harga dan Alasan Impor Pick Up 4×4
Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, menyatakan bahwa alasan utama impor langsung unit CBU (Complete Built Up) dari India adalah faktor harga yang jauh lebih murah. Dia menuturkan harga pick up 4×4 impor ini hampir setengahnya lebih rendah dibanding produk yang tersedia di pasar domestik. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan kendaraan dengan penggerak empat roda (4WD) yang dianggap perlu untuk memasok daerah dengan akses jalan menantang, termasuk sawah dan daerah terpencil.
Namun, produksi kendaraan niaga 4×4 secara nasional dinilai belum mencukupi dengan kapasitas sekitar 70 ribu unit, sehingga pembelian tambahan sebanyak 105.000 unit dari India dianggap sebagai solusi mengisi kekosongan stok.
Kondisi Jalan Desa di Indonesia dan Kesesuaian Spesifikasi Pick Up 4×4
Yannes Pasaribu, dosen sekaligus pengamat otomotif ITB, memberikan pandangan kontrapositif terkait pengadaan pick up 4×4 seragam tersebut. Ia menjelaskan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, di atas 80 persen desa di Indonesia sudah terhubung dengan jalan aspal atau beton yang dapat dilalui sepanjang tahun. Oleh sebab itu, kebutuhan kendaraan penggerak 4×4 sesungguhnya hanya diperlukan untuk 10-20 persen wilayah yang memiliki medan ekstrem, seperti di Papua yang hanya 23 persen wilayah desa memerlukan infrastruktur khusus.
Penggunaan kendaraan 4×4 secara menyeluruh untuk seluruh desa dinilai sebagai overspec alias berlebihan. Kendaraan 4×2 (penggerak dua roda) disebut sudah cukup untuk menjangkau mayoritas wilayah desa, terutama di pulau Jawa dan Sumatra yang memiliki jalan desa dengan jaringan jalan stabil.
Dampak Biaya Operasional dan Total Cost of Ownership (TCO)
Meski harga pembelian pick up 4×4 impor lebih murah, biaya operasional jangka panjang patut menjadi perhatian. Sistem penggerak roda empat membutuhkan pemeliharaan lebih rumit dan konsumsi bahan bakar yang bisa meningkat hingga 20 persen dibanding kendaraan 4×2. Hal ini berpotensi menaikkan total biaya kepemilikan (TCO) secara signifikan.
Yannes memaparkan bahwa tanpa studi komprehensif mengenai efisiensi BBM, ketersediaan suku cadang, dan kompatibilitas mesin dengan biodiesel lokal B35-B40, pengadaan massal unit 4×4 dapat menyebabkan lonjakan biaya logistik pangan dan risiko turunnya profitabilitas koperasi desa.
Pengaruh Terhadap Industri Otomotif Domestik
Impor besar-besaran kendaraan niaga 4×4 juga mengancam ekosistem industri otomotif dalam negeri. Dengan serapan produk impor yang relatif banyak, hal ini dapat mengurangi insentif investasi industri dalam negeri yang tengah giat berusaha mengembangkan produksi kendaraan niaga lokal.
Kebijakan pengadaan seragam tanpa pembauran jenis armada sangat bertentangan dengan upaya hilirisasi industri otomotif dan ketahanan ekonomi nasional.
Rekomendasi Pengadaan Armada yang Sesuai Zonasi
Berdasarkan analisis teknis, skema pengadaan armada dengan bauran (fleet mix) lebih disarankan. Model yang ideal adalah:
- 85 persen unit menggunakan kendaraan penggerak 4×2, mengingat mayoritas jalan desa sudah layak untuk kendaraan ini.
- 15 persen unit kendaraan 4×4 dialokasikan bagi wilayah dengan medan ekstrem dan sulit diakses.
Pendekatan ini mengoptimalkan efisiensi energi nasional, menekan biaya operasional, serta tetap memenuhi kebutuhan distribusi barang yang efektif di tiap zona geografis.
Kebutuhan Verifikasi Kesesuaian Teknologi Mesin dan Energi
Efisiensi kendaraan niaga juga bergantung pada komponen mesin dan kemampuan menyesuaikan bahan bakar biodiesel lokal. Penting dilakukan verifikasi ketat terhadap kompatibilitas motor diesel penggerak 4×4 dengan standar biodiesel B35 dan B40 agar mencegah kerusakan mesin dan downtime operasional.
Tanpa verifikasi ini, risiko kendaraan mangkrak massal atau peningkatan konsumsi bahan bakar bisa menghambat program ketahanan pangan dengan mengakibatkan biaya logistik yang membengkak.
Penentuan jenis kendaraan pick up yang akan digunakan secara nasional perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis data geospasial, kondisi infrastruktur jalan, serta kalkulasi menyeluruh tentang biaya total kepemilikan. Kebijakan pengadaan massal kendaraan 4×4 tanpa memperhatikan karakteristik geografis dan kebutuhan operasional di lapangan berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan melemahkan daya saing koperasi desa di masa depan. Penguatan sinergi antara ketahanan pangan, ekosistem industri, serta efisiensi logistik adalah kunci penting untuk keberhasilan program ini.
Source: www.oto.com
