PT Agrinas Pangan Nusantara telah melakukan impor besar-besaran sebanyak 105.000 unit pikap dan truk dari India untuk memenuhi kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kontrak pengadaan ini bernilai sekitar Rp24,66 triliun, dengan harga yang diklaim Agrinas lebih murah hingga 50 persen dibandingkan kendaraan niaga produksi dalam negeri.
Dari total unit yang diimpor, sebanyak 35.000 pikap berpenggerak 4×4 disuplai oleh Mahindra and Mahindra, sedangkan 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors melalui PT Tata Motors Distribusi Indonesia. Keputusan ini diambil karena Agrinas menilai produsen lokal belum mampu menyediakan volume sebanyak itu dalam waktu cepat.
Kapasitas Produksi Lokal Dinilai Terbatas
Manajemen Agrinas menyatakan bahwa produsen dalam negeri hanya sanggup memproduksi ratusan kendaraan per bulan. Hal ini dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan program Kopdes Merah Putih yang membutuhkan pengiriman kendaraan dalam jumlah besar dan waktu singkat. Selain itu, harga yang ditawarkan produsen luar negeri juga jauh lebih kompetitif dan dianggap mampu menghemat anggaran program.
Agrinas juga menegaskan telah mengajak seluruh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan tersebut. Namun, proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan karena perbedaan harga dan kapasitas produksi yang tidak mencukupi. Beberapa ATPM hanya mampu memproduksi antara 400 sampai 800 unit per bulan, jauh dari target Agrinas.
Kritik Dari Industri Otomotif Nasional
Kebijakan impor kendaraan siap pakai (completely built up/CBU) ini menuai kritik keras dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kadin menilai langkah ini berpotensi merusak pertumbuhan industri otomotif dalam negeri yang sedang berkembang. Impor CBU dianggap tidak memberikan efek berganda, karena minimnya keterlibatan komponen dan rantai pasok lokal yang berdampak pada perekonomian nasional.
Selain itu, pelaku industri otomotif menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki kapabilitas memadai dalam memproduksi kendaraan pikap, baik dari sisi teknologi maupun harga. Kekhawatiran juga muncul terkait layanan purna jual serta ketersediaan suku cadang kendaraan impor yang mungkin sulit dijamin dalam jangka panjang.
Kadin Minta Pembatalan Impor
Sebagai respons atas kebijakan ini, Kadin mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali impor pikap dari India. Menurut Kadin, program ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong industrialisasi nasional. Industri otomotif lokal selama ini telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga ringan tanpa bergantung pada produk impor.
Kadin juga menyoroti bahwa kendaraan pikap domestik, seperti Suzuki Carry dan Daihatsu Gran Max, sudah dialokasikan untuk berbagai program strategis nasional. Alokasi ini membuat kapasitas tambahan untuk proyek Agrinas menjadi sangat terbatas dan harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu distribusi yang sudah berjalan.
Pertimbangan Agrinas dalam Memilih Produsen India
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo Deso Samota, menjelaskan bahwa opsi impor dipilih setelah evaluasi menyeluruh terhadap harga dan kemampuan produksi dari produsen lokal. Produsen lokal yang menyatakan mampu membuat pikap 4×2 umumnya menawarkan harga sekitar 25 persen lebih mahal dibandingkan produk impor.
Agrinas juga menilai pengiriman dari produsen asal Tiongkok tidak dapat memenuhi target volume dan waktu distribusi yang ketat. Oleh karena itu, pilihan jatuh pada produsen India yang dinilai paling optimal untuk kebutuhan program Kopdes Merah Putih.
Peluang dan Tantangan bagi Industri Otomotif Indonesia
Kasus impor 105.000 pikap dari India ini menjadi refleksi penting bagi kondisi industri otomotif nasional. Di satu sisi, keterbatasan kapasitas produksi dan tekanan harga dari pasar global menjadi tantangan nyata. Di sisi lain, upaya penguatan sumber daya lokal dan inovasi teknologi harus terus didorong agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus mengandalkan impor massal.
Pendekatan kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan koperasi desa pun perlu diselaraskan untuk menjaga keberlangsungan industri otomotif sekaligus mendukung program pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan.
