Rencana impor ratusan ribu kendaraan niaga dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih memicu keheranan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini justru menggunakan pikap buatan luar negeri, bukan produk dalam negeri yang berlabel Merah Putih.
Anggota Komisi VI DPR, Rachmat Gobel, menyatakan ketidakcocokan antara semangat nasionalisme program ini dengan keputusan mengimpor kendaraan pikap dari merek-merek India seperti Mahindra dan Tata Motors. Menurut Gobel, langkah ini justru bertentangan dengan cita-cita Presiden Prabowo dalam pengembangan ekonomi nasional yang berbasis industri dalam negeri.
Ironi dalam Penggunaan Pikap Impor
Rachmat Gobel menyoroti bahwa industri otomotif nasional saat ini telah mampu memproduksi kendaraan pikap dengan tingkat kandungan lokal yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan impor ini dianggap berpotensi merugikan penguatan industri nasional serta menghambat penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Gobel menegaskan, "Kebijakan fiskal dan peran BUMN seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri domestik serta menyerap tenaga kerja, terutama lulusan pendidikan vokasi." Implikasi dari impor besar-besaran ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan industri dalam negeri yang tengah berjuang tumbuh.
Beban Anggaran dan Dampaknya
Jumlah anggaran yang disiapkan untuk mengimpor kendaraan ini mencapai Rp24,66 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli sekitar 105.000 unit pikap dan truk yang diproduksi di India. Anggota DPR tersebut menilai bahwa penggunaan dana BUMN untuk membeli produk asing justru mencederai semangat Astacita dan konsep Prabowonomics yang menekankan kemandirian ekonomi Indonesia.
Secara praktis, impor skala besar seperti ini berpotensi mengalirkan dana negara ke tenaga kerja asing dan industri negara lain, bukan memperkuat basis industri domestik. Dampak jangka panjangnya, bisa melemahkan perkembangan industri otomotif dalam negeri yang sudah memiliki rantai pasok dan jaringan layanan purna jual yang kuat.
Pandangan Pelaku Industri dan Kadin
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang industri, Saleh Husin, mengimbau Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana impor tersebut. Ia mengingatkan bahwa pasar domestik sebenarnya cukup besar dan industri nasional mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga tanpa mengandalkan produk impor.
Saleh menegaskan, "Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh." Kadin juga menekankan pentingnya kebijakan yang selaras dengan visi industrialisasi pemerintah, yang fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Pelaku industri mengungkapkan bahwa kapasitas produksi pikap nasional yang belum dimanfaatkan optimal mencapai ratusan ribu unit per tahun. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mencapai lebih dari 40 persen dan jaringan layanan purna jual yang luas menjadikan industri otomotif dalam negeri siap memenuhi kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih.
Saran untuk Kebijakan yang Pro-Industrialisasi
Kadin mengingatkan perlunya sinkronisasi antar kementerian agar kebijakan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri nasional. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:
- Prioritaskan kendaraan dengan tingkat kandungan lokal tinggi
- Dorong perakitan dan manufaktur dalam negeri
- Bangun kemitraan strategis antara BUMN dengan industri otomotif nasional
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan utilisasi pabrik dalam negeri dan menjaga keberlangsungan pertumbuhan industri otomotif nasional.
Gobel dan Kadin sepakat bahwa pembangunan koperasi desa harus menjadi peluang bagi pengembangan industri domestik dan bukan sebaliknya melemahkan kapasitas produksi di dalam negeri. Kebijakan impor seperti yang direncanakan harus dievaluasi kembali agar selaras dengan semangat nasionalisme dan pemanfaatan potensi lokal.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada sektor konsumen tetapi juga menjunjung tinggi kemandirian ekonomi nasional serta keberlanjutan industri otomotif Indonesia.
