Proses pengajuan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I di Kabupaten Lebong masih berjalan dengan lambat. Hingga pertengahan Maret, baru dua desa yang mengajukan berkas pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lebong.
Kepala Bidang PMD Lebong, Harkita Wijaya, mengatakan bahwa pihaknya telah mengedarkan surat edaran kepada seluruh desa terkait mekanisme pengajuan DD dan ADD tahap pertama. Namun hanya Desa Suka Negeri di Kecamatan Topos dan Desa Bioa Sengok di Kecamatan Rimbo Pengadang yang sudah menyerahkan dokumen lengkap.
Proses Verifikasi dan Pencairan Dana
Setelah menerima berkas pengajuan lengkap, Dinas PMD akan melakukan verifikasi administrasi. Bila semua persyaratan terpenuhi, dokumen akan diteruskan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong. BKD bertugas memproses pencairan DD dan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.
Syarat utama pengajuan pencairan adalah menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Harkita menegaskan bahwa persyaratan ini tidak rumit dan mudah dipenuhi oleh pemerintah desa.
Kesempatan Hingga Juni dan Imbauan Percepatan Pengajuan
Meskipun pengajuan masih minim, pemerintah desa di Kabupaten Lebong diberikan waktu sampai Juni untuk melengkapi dan menyerahkan berkas pencairan tahap I. Namun, Dinas PMD mengimbau agar pengajuan tidak ditunda agar pencairan dana tidak terlambat.
Percepatan pengajuan penting agar proses administrasi bisa berjalan lancar. "Desa yang mengajukan lebih cepat berpeluang menerima dana lebih awal," jelas Harkita.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Dinas PMD juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Desa dan ADD secara transparan dan akuntabel. Dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD harus digunakan sesuai aturan agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
Harkita menegaskan agar kepala desa dan perangkatnya memahami aturan pengelolaan dana. Kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran bisa menimbulkan masalah hukum dan merugikan desa.
Perhatian terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian karena adanya sejumlah kasus penyalahgunaan dana di berbagai daerah lain. Beberapa kasus berujung pada penanganan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Dinas PMD Lebong berharap hal serupa tidak terjadi di wilayahnya.
Harkita menyatakan bahwa pihaknya memantau penerapan tata kelola anggaran desa secara ketat. Tujuannya agar dana desa dapat digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Langkah-langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah Desa
- Menerima dan mempelajari surat edaran dari Dinas PMD mengenai pengajuan DD dan ADD tahap I.
- Melengkapi laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya.
- Melengkapi seluruh dokumen administrasi yang diminta sebagai persyaratan pengajuan.
- Menyerahkan berkas pengajuan secara tepat waktu ke Dinas PMD.
- Memantau proses verifikasi dan pencairan hingga dana diterima di desa.
Pemerintah desa yang belum mengajukan pencairan dana diimbau untuk segera menyiapkan dokumen yang diperlukan. Hal ini penting agar anggaran DD dan ADD tahap I dapat dicairkan sesuai jadwal dan dimanfaatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.
Pengajuan yang cepat dan pengelolaan dana yang baik akan mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Lebong. Oleh karena itu, peran aktif dan disiplin pemerintah desa dalam menangani administrasi pencairan dana sangat diharapkan. Proses ini menjadi salah satu kunci agar program Dana Desa dan ADD berjalan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
