Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home atau WFH selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi BBM di tengah gejolak global. Di balik kebijakan itu, muncul kekhawatiran bahwa pengemudi ojek online atau ojol akan terkena dampak langsung karena mobilitas masyarakat berpotensi menurun.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut penghasilan pengemudi ojol bisa turun antara 10% hingga 30% jika aturan WFH benar-benar berlaku. Penurunan itu terutama diperkirakan terjadi pada layanan penumpang atau ride hailing, yang sangat bergantung pada aktivitas pekerja di kawasan perkantoran dan pusat mobilitas harian.
Dampak WFH terhadap permintaan ojol
WFH satu hari sepekan berarti lebih sedikit pekerja yang melakukan perjalanan pulang-pergi ke kantor. Kondisi ini secara otomatis memangkas jumlah pesanan ojol pada jam sibuk, terutama di pagi dan sore hari.
Bagi pengemudi yang selama ini mengandalkan order harian dari kawasan bisnis, penurunan permintaan bisa terasa cepat. Saat volume perjalanan turun, persaingan antar-driver juga cenderung meningkat karena jumlah order yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengemudi aktif di lapangan.
Igun menilai kondisi tersebut dapat menambah beban keluarga pengemudi ojol. Ia menegaskan bahwa penurunan pendapatan hingga 30% bukan angka kecil bagi pekerja sektor informal yang pendapatannya bergantung pada ritme harian penumpang.
Pengalaman saat pandemi jadi pembanding
Kekhawatiran para pengemudi bukan tanpa alasan. Pada masa pandemi, mereka juga sempat menghadapi tekanan besar ketika kebijakan WFH diberlakukan secara luas dalam periode 2020 hingga 2022.
Saat itu, banyak pengemudi kehilangan sebagian besar order penumpang karena aktivitas kantor dan perjalanan masyarakat turun drastis. Situasi tersebut membuat sebagian driver beralih lebih agresif ke layanan antar makanan dan barang untuk menjaga pemasukan tetap berjalan.
Pengalaman itu membuat komunitas ojol lebih waspada terhadap kebijakan WFH, meski kali ini skalanya hanya satu hari dalam sepekan. Bagi banyak pengemudi, perubahan kecil pada pola mobilitas publik tetap bisa berdampak besar pada penghasilan harian.
Alasan pemerintah mendorong WFH
Rencana WFH satu hari sepekan disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi. Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya merespons kondisi global, termasuk situasi di Timur Tengah yang belum kondusif dan berpengaruh pada harga minyak dunia.
Dari sisi pemerintah, langkah efisiensi energi bisa membantu menahan beban konsumsi BBM. Namun, pelaksanaan kebijakan semacam ini tetap memerlukan keseimbangan agar tidak menekan sektor lain yang bergantung pada mobilitas harian masyarakat.
Pihak yang paling mungkin terdampak
Berikut kelompok yang diperkirakan paling merasakan efek WFH satu hari sepekan:
- Pengemudi ojol yang fokus pada layanan penumpang.
- Driver yang beroperasi di kawasan perkantoran dan pusat bisnis.
- Pengemudi dengan pendapatan harian tanpa cadangan penghasilan lain.
- Pekerja informal yang bergantung pada tingginya mobilitas masyarakat.
Dampak kebijakan ini juga bisa berbeda di tiap kota. Di wilayah dengan konsentrasi kantor tinggi, penurunan order berpotensi lebih terasa dibanding daerah dengan pola perjalanan yang lebih beragam.
Solusi yang dinilai perlu dipikirkan
Garda Indonesia meminta pemerintah mencari jalan tengah agar efisiensi energi tetap berjalan tanpa menekan pendapatan pengemudi. Opsi yang sering dibahas dalam situasi seperti ini antara lain penguatan layanan antar barang dan makanan, insentif perlindungan pendapatan, atau skema kerja yang lebih adaptif bagi pengemudi.
Sejauh ini, kekhawatiran utama para driver tetap sama, yaitu memastikan kebijakan hemat energi tidak mengganggu nafkah harian. Karena itu, arah pembahasan WFH satu hari sepekan akan sangat bergantung pada desain kebijakan dan langkah kompensasi yang menyertainya.
