Agrinas Impor 160 Ribu Pikap Kopdes, India Bukan Satu-Satunya Sumber

PT Agrinas Pangan Nusantara memastikan pengadaan 160 ribu kendaraan pikap untuk mendukung operasional koperasi desa dan kelurahan merah putih dilakukan dari sejumlah negara, bukan hanya India. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut unit tersebut juga datang dari China dan Jepang karena jenis kendaraan yang dibutuhkan adalah pikap 4WD atau 4×4 yang belum diproduksi di dalam negeri.

Joao mengatakan seluruh kendaraan sudah masuk tahap pengadaan. Ia menegaskan pilihan impor muncul karena kebutuhan teknis di lapangan menuntut kendaraan penggerak empat roda yang bisa dipakai untuk distribusi barang dan mobilitas operasional koperasi di wilayah yang beragam kondisi geografisnya.

Komposisi kendaraan dari tiga negara

Joao merinci bahwa pasokan kendaraan itu mencakup merek-merek dari Jepang, China, dan India. Dari Jepang, kendaraan disebut berasal dari Mitsubishi sebanyak 13.600 unit, Hino 10 ribu unit, dan Isuzu 900 unit.

Dari China, Agrinas mencatat ada 13 ribu unit Foton. Sisanya berasal dari India dan menjadi bagian terbesar dari total pengadaan 160 ribu unit kendaraan tersebut.

Berikut ringkasan komposisi yang disebut dalam keterangan resmi:

1. Mitsubishi dari Jepang: 13.600 unit
2. Hino dari Jepang: 10 ribu unit
3. Isuzu dari Jepang: 900 unit
4. Foton dari China: 13 ribu unit
5. Sisanya dari India: belum dirinci per merek dalam penjelasan yang disampaikan

Alasan impor: kebutuhan 4×4 belum tersedia di Indonesia

Agrinas menyebut kendaraan yang dibutuhkan bukan mobil biasa, melainkan pikap 4WD yang memang harus mampu menghadapi beban operasional dan medan yang tidak selalu mulus. Joao menegaskan bahwa kendaraan model 4×4 untuk kebutuhan tersebut belum memiliki produksi lokal di Indonesia.

Pernyataan itu sekaligus menjelaskan mengapa pengadaan tidak difokuskan ke pabrikan dalam negeri. Dalam keterangan yang sama, Joao menyebut semua kendaraan 4×4 yang tersedia memang full impor dan tidak ada yang dibuat secara lokal.

Nilai besar pengadaan dan kaitannya dengan dana per kopdes

Joao juga mengungkap total anggaran pengadaan kendaraan mencapai Rp200 triliun. Angka ini dikaitkan dengan alokasi pembangunan per koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disebut sebesar Rp3 miliar per unit koperasi.

Meski begitu, Agrinas belum menyampaikan data pasti mengenai jumlah kendaraan yang sudah tiba di Indonesia dan siap disalurkan. Keterangan ini penting karena proses detil distribusi masih mengikuti kesiapan pembangunan fisik koperasi di daerah.

Penyaluran dilakukan bertahap

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengatakan truk dan pikap impor dari India mulai disalurkan untuk mendukung operasional koperasi desa dan kelurahan merah putih yang telah siap. Ia menyebut kendaraan itu diberikan secara bertahap sesuai progres pembangunan fisik koperasi.

Ferry juga mengatakan sudah ada kendaraan yang disalurkan ke sejumlah koperasi desa merah putih dan armada tersebut dinilai cukup memadai untuk menunjang aktivitas usaha. Pernyataan ini menunjukkan bahwa distribusi kendaraan tidak dilakukan serentak, melainkan menyesuaikan kesiapan unit koperasi di lapangan.

Mengapa kendaraan ini penting bagi koperasi desa

Kehadiran pikap dan truk 4×4 dinilai krusial untuk koperasi desa dan kelurahan merah putih karena banyak wilayah membutuhkan armada tangguh untuk angkutan barang. Dalam konteks distribusi pangan, logistik hasil pertanian, dan mobilitas usaha koperasi, kendaraan seperti ini bisa menjadi tulang punggung operasional.

Pengadaan dalam jumlah besar juga menandakan proyek koperasi desa dan kelurahan merah putih tidak hanya berfokus pada bangunan fisik. Ada kebutuhan pendukung berupa armada logistik agar koperasi bisa langsung bergerak saat fasilitas dasarnya selesai dibangun.

Di sisi lain, komposisi impor dari India, Jepang, dan China menunjukkan bahwa pemerintah dan Agrinas memilih jalur pasokan yang paling cepat tersedia untuk menutup kebutuhan operasional. Langkah ini masih akan sangat ditentukan oleh kecepatan pembangunan koperasi di tiap daerah dan kesiapan distribusi kendaraan yang sudah dipesan.