Indef Desak Insentif Mobil Listrik Diperpanjang, Harga Minyak Bisa Memukul Fiskal

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia. Menurut dia, kebijakan itu tidak hanya penting bagi pasar otomotif, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas anggaran energi negara.

Rizal menyebut tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berisiko kehilangan momentum percepatan adopsi kendaraan listrik, terutama di kalangan kelas menengah. Ia menilai harga kendaraan listrik bisa kembali terasa mahal ketika insentif fiskal berakhir, sementara daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Tekanan minyak dunia dan risiko fiskal

Lonjakan harga minyak menjadi salah satu alasan utama Indef mendorong insentif EV tetap jalan. Rizal menjelaskan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran membuat harga minyak dunia bertahan tinggi, bahkan sempat berada di atas 100 dolar AS per barel.

Kondisi itu berpotensi menambah beban subsidi energi dalam APBN. Rizal memperkirakan alokasi subsidi energi pada 2026 berada di sekitar Rp210 triliun, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak global.

Berikut gambaran besarnya dampak kenaikan harga minyak terhadap fiskal:

1. Kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal Rp6-7 triliun.
2. Jika harga minyak naik 10 dolar AS per barel, beban tambahan bisa mencapai Rp60-70 triliun.
3. Tekanan ini dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja prioritas lain.

Menurut Indef, insentif kendaraan listrik bisa menjadi salah satu alat untuk menahan tekanan tersebut. Kebijakan ini dinilai membantu mengurangi ketergantungan pada impor BBM sekaligus menjaga anggaran energi tetap lebih terkendali.

Adopsi EV masih butuh dorongan

Data yang dikutip Indef menunjukkan penjualan kendaraan listrik sepanjang Januari hingga November 2025 sempat menembus sekitar 82 ribu unit. Angka itu setara 11-12 persen dari total pasar otomotif nasional, dan capaian tersebut tidak lepas dari berbagai insentif pemerintah.

Namun, Rizal mengingatkan pasar EV masih rapuh jika dukungan kebijakan berkurang terlalu cepat. Ia menilai segmen kelas menengah menjadi kelompok yang paling sensitif terhadap perubahan harga karena mereka sangat dipengaruhi oleh besaran insentif dan ketersediaan skema pembelian yang terjangkau.

Dalam konteks transisi energi, keberlanjutan insentif juga dinilai penting untuk menjaga laju peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Tanpa kepastian kebijakan, minat konsumen bisa melambat dan industri otomotif berisiko kehilangan momentum pertumbuhannya.

Dampak langsung pada konsumsi minyak

Indef juga menyoroti manfaat penghematan energi dari kendaraan listrik dalam jangka menengah. Rizal menyampaikan simulasi transisi energi menunjukkan penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun.

Angka itu menunjukkan bahwa kebijakan EV tidak hanya berbicara soal teknologi ramah lingkungan. Kebijakan tersebut juga menyangkut pengurangan konsumsi BBM, efisiensi energi nasional, dan perbaikan keseimbangan neraca energi.

Mengapa insentif masih dianggap relevan

Di tengah harga minyak yang rentan bergejolak, insentif kendaraan listrik dipandang memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, menjaga daya beli masyarakat agar transisi ke EV tidak terhenti karena harga yang masih relatif tinggi.

Kedua, membantu pemerintah menekan risiko fiskal yang muncul dari subsidi energi dan impor BBM. Jika kedua tujuan ini berjalan bersamaan, kendaraan listrik dapat menjadi instrumen ekonomi yang lebih luas daripada sekadar produk otomotif baru.

Indef menilai arah kebijakan yang konsisten akan lebih menentukan dibanding dukungan sesaat. Dalam situasi global yang masih tidak pasti, keberlanjutan insentif EV dipandang penting agar pasar kendaraan listrik tetap tumbuh, sementara tekanan akibat harga minyak dunia bisa diredam dengan lebih terukur.