Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan sebagai bagian dari peralihan Indonesia dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Dalam arah kebijakan itu, pemerintah daerah hingga Tentara Nasional Indonesia diminta ikut mendukung dengan memesan kendaraan listrik rakitan dalam negeri.
Dorongan tersebut disampaikan saat peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial berbasis listrik pertama di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menilai transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal ketahanan pasokan, penghematan energi, dan keberpihakan pada industri nasional.
Fokus pada energi bersih dan pengurangan BBM
Prabowo menekankan bahwa penggunaan bahan bakar minyak akan diprioritaskan hanya untuk sektor yang sangat strategis. Ia menyebut Indonesia harus mulai berhemat energi dan bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih bersih dan terbarukan.
Ia juga menilai gejolak geopolitik global dapat memengaruhi pasokan energi dunia, sehingga Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi dari dalam negeri. Dalam konteks itu, elektrifikasi kendaraan menjadi salah satu langkah yang dianggap paling realistis untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Menurut Prabowo, transisi ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan untuk menjaga efisiensi dan kesiapan nasional menghadapi tantangan energi di masa mendatang. Karena itu, kendaraan berbasis listrik dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan program sesaat.
Dorongan untuk beli produk dalam negeri
Prabowo menyoroti pentingnya penggunaan produk buatan Indonesia dalam agenda elektrifikasi kendaraan. Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah memesan bus listrik dan truk listrik hasil rakitan lokal, termasuk dari Jawa Tengah dan DKI Jakarta melalui Transjakarta.
Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk kebanggaan sekaligus dukungan nyata terhadap industri dalam negeri. Presiden juga meminta agar daerah lain ikut mengambil bagian dengan membeli kendaraan listrik produksi nasional, bukan hanya mengandalkan produk impor.
Dalam pernyataannya, Prabowo bahkan meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mencatat daerah-daerah yang belum ikut memesan produk dalam negeri. Pesan itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin kebijakan transisi energi berjalan seiring dengan penguatan manufaktur nasional.
Instruksi ke pemda dan TNI
Instruksi Prabowo tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada TNI. Ia meminta institusi tersebut ikut membeli kendaraan listrik rakitan dalam negeri sebagai bagian dari dukungan terhadap industri nasional.
Langkah itu menegaskan bahwa elektrifikasi kendaraan dipandang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan partisipasi banyak lembaga. Bila pembelian dilakukan oleh institusi pemerintah, permintaan pasar terhadap produk lokal berpotensi meningkat dan mendorong kepercayaan pada ekosistem kendaraan listrik Indonesia.
Berikut poin penting dari dorongan kebijakan tersebut:
- Pemda diminta memesan bus dan truk listrik buatan dalam negeri.
- TNI diarahkan untuk membeli kendaraan listrik rakitan lokal.
- BBM akan diprioritaskan untuk sektor yang sangat strategis.
- Pemerintah diminta mempercepat peralihan ke energi bersih dan terbarukan.
- Industri kendaraan listrik nasional didorong agar tumbuh melalui belanja pemerintah.
Peluang bagi industri kendaraan listrik nasional
Kehadiran fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik pertama di Indonesia menjadi sinyal bahwa ekosistem industri ini mulai berkembang. Dengan dukungan pembelian dari pemerintah daerah dan lembaga negara, industri lokal memiliki peluang lebih besar untuk memperluas produksi, memperkuat rantai pasok, dan menambah tingkat komponen dalam negeri.
Dorongan semacam ini juga penting untuk menciptakan pasar awal yang stabil bagi kendaraan listrik komersial. Jika armada bus, truk, dan kendaraan operasional lembaga publik mulai beralih ke listrik, maka kebutuhan infrastruktur pendukung seperti pengisian daya, layanan purnajual, dan perawatan akan ikut tumbuh.
Di sisi lain, kebijakan ini dapat membantu Indonesia mengurangi emisi dari transportasi sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dengan menggabungkan elektrifikasi kendaraan dan belanja produk lokal, pemerintah mencoba membangun transisi energi yang tidak hanya hijau, tetapi juga berpihak pada industri nasional dan daya saing ekonomi dalam negeri.
