Pemerintah resmi mengubah skema pengenaan pajak untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini membuat status kendaraan listrik yang sebelumnya mendapat pengecualian penuh dari pajak daerah tidak lagi berlaku otomatis.
Perubahan tersebut menyentuh Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB. Dengan regulasi baru itu, kendaraan listrik berbasis baterai kini masuk dalam pengaturan pajak daerah, meski pemerintah tetap menyiapkan ruang insentif bagi pemiliknya.
Apa yang berubah dalam aturan baru
Dalam beleid baru, daftar kendaraan yang dikecualikan dari PKB tidak lagi mencantumkan kendaraan listrik. Yang tetap masuk pengecualian antara lain kereta api, kendaraan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan diplomatik negara asing, kendaraan energi terbarukan lainnya, serta objek yang ditetapkan melalui peraturan daerah.
Sebelumnya, Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 masih menyebut kendaraan berbasis energi terbarukan seperti listrik, biogas, dan tenaga surya sebagai kendaraan yang bebas dari objek PKB dan BBNKB. Pada aturan 2026, penyebutan kendaraan listrik itu sudah tidak muncul lagi dalam daftar pengecualian.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa perubahan ini membuat Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak daerah. Ketentuan baru itu juga berdampak pada setiap penyerahan, kepemilikan, dan penguasaan kendaraan listrik berbasis baterai yang kini dapat dikenakan PKB dan BBNKB.
Insentif tetap ada, tetapi tidak otomatis
Meski status pengecualian berubah, Pasal 19 dalam Permendagri 11/2026 tetap memberi ruang insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Insentif tersebut berbentuk pembebasan atau pengurangan pajak yang bisa diberikan kepada pemilik kendaraan.
Skema serupa juga berlaku bagi kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi listrik, khususnya untuk tahun pembuatan sebelum 2026. Artinya, kebijakan baru tidak menutup seluruh keringanan, tetapi mengubah sifatnya dari pengecualian mutlak menjadi insentif yang bisa diatur lebih lanjut.
Frasa insentif dalam aturan baru menunjukkan bahwa keringanan pajak kini bergantung pada keputusan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki ruang untuk menentukan apakah akan memberi pembebasan penuh atau hanya pengurangan pajak sesuai kebijakan wilayah masing-masing.
Implikasi bagi daerah dan pasar kendaraan listrik
Penyesuaian aturan ini muncul di tengah kekhawatiran soal perubahan sumber pendapatan daerah. Sejumlah pihak menilai pergeseran masyarakat dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik dapat memengaruhi penerimaan daerah yang selama ini banyak bertumpu pada PKB.
Komisi III DPRD Jawa Barat sebelumnya menyoroti dampak perpindahan konsumsi tersebut terhadap stabilitas pendapatan provinsi. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, menyebut perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan.
Jajang juga menilai pergeseran minat ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik di wilayah Kabupaten Bandung Barat, berlangsung cukup terasa. Ia menekankan bahwa kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang karena pendapatan daerah masih bergantung besar pada pajak kendaraan bermotor.
Dalam konteks itu, aturan baru memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara dorongan transisi energi dan kebutuhan fiskal daerah. Kebijakan pajak kendaraan listrik kini tidak lagi berdiri sebagai pembebasan penuh, melainkan masuk ke skema insentif yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
-
-
-
-
