Kenaikan harga BBM nonsubsidi ikut mendorong perhatian pelaku logistik terhadap kendaraan listrik, terutama untuk kebutuhan armada komersial dengan rute yang terukur. Di tengah tekanan biaya operasional yang terus bergerak, opsi beralih ke BEV atau Battery Electric Vehicle mulai dihitung bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari total biaya kepemilikan.
Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai peluang penggunaan kendaraan listrik di sektor logistik tetap terbuka, khususnya untuk armada yang menjalankan perjalanan dengan pola tetap. Ia menyebut BEV bisa menjadi pilihan untuk rute tetap dengan jarak tempuh tinggi karena berpotensi menekan biaya operasional jangka panjang.
Adopsi EV Mulai Masuk Hitungan Bisnis Logistik
Bagi perusahaan logistik, keputusan mengganti armada tidak cukup ditentukan oleh harga beli kendaraan. Perhitungan utama terletak pada TCO atau biaya kepemilikan total, termasuk biaya energi, perawatan, dan efisiensi operasional dalam jangka panjang.
Yannes menyebut TCO BEV dinilai semakin kompetitif dibandingkan diesel, sehingga pelaku industri kemungkinan besar mulai melirik kendaraan listrik sebagai alternatif. Namun, ia menegaskan proses transisi tidak akan berlangsung cepat karena perusahaan masih harus menyesuaikan banyak faktor di lapangan.
Salah satu hambatan yang muncul adalah kesiapan infrastruktur pengisian daya. Keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU masih menjadi pertimbangan penting, terutama bagi armada yang membutuhkan operasional stabil dan waktu putar yang ketat.
Biaya Operasional Masih Jadi Tekanan Utama
Di sisi lain, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex tetap memberi tekanan pada ekosistem transportasi dan logistik. Dampaknya tidak selalu langsung pada truk barang konsumsi yang banyak memakai solar subsidi, tetapi efek berantai pada biaya distribusi nasional tetap terasa.
Yannes menilai bahwa meski pemerintah menahan harga BBM bersubsidi seperti Biosolar untuk truk hingga akhir tahun, biaya logistik nasional masih berpotensi naik. Hal itu terjadi karena mayoritas armada logistik barang konsumsi memang mengandalkan Biosolar bersubsidi dalam aktivitas harian.
Tekanan biaya tidak hanya datang dari harga energi. Akademisi Institut Teknologi Bandung itu menyebut persoalan teknis di lapangan ikut memperbesar beban operasional, mulai dari antrean panjang akibat kuota Biosolar yang langka di SPBU Pertamina hingga waktu distribusi yang ikut molor.
Masalah Lapangan Perbesar Beban Distribusi
Selain antrean bahan bakar, ada juga biaya tidak resmi di jalan dan kenaikan tarif tol yang turut menambah beban logistik. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan kerap mencari cara agar beban pengiriman tetap terkendali, meski risikonya kualitas distribusi ikut tertekan.
Yannes menyebut persoalan utama bukan semata lonjakan harga BBM nonsubsidi. Ia menekankan bahwa kelangkaan kuota Biosolar, pungli di jalan, dan biaya tol yang terus naik sama-sama memberi andil terhadap pembengkakan biaya logistik di dalam negeri.
Situasi tersebut dapat memicu keterlambatan pengiriman barang dan pada akhirnya mendorong inflasi hilir. Dalam tekanan biaya yang ketat, perusahaan juga dinilai berpotensi mendorong penggunaan truk ODOL atau Over Dimensi dan Over Loading untuk menekan ongkos distribusi per perjalanan.
Regulasi Pajak Baru Jadi Faktor Tambahan
Di tengah pembahasan efisiensi, kebijakan fiskal juga ikut berubah melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan itu mengubah skema pajak kendaraan listrik yang berlaku mulai 1 April 2026 dan menandai berakhirnya era pajak nol persen bagi mobil listrik.
Sebelumnya, mobil listrik menikmati pembebasan PKB dan BBNKB. Kini kendaraan berbasis baterai ditetapkan sebagai objek pajak layaknya mobil konvensional, dengan perhitungan mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan koefisien bobot.
Meski begitu, pemerintah masih memberi ruang insentif agar minat terhadap kendaraan listrik tidak turun tajam. Pemberian keringanan kini tidak lagi seragam secara nasional, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kondisi fiskal masing-masing provinsi.
Bagi pelaku logistik, perubahan ini berarti kalkulasi bisnis EV tidak hanya ditentukan oleh efisiensi energi dan kesiapan SPKLU, tetapi juga oleh skema pajak daerah yang bisa berbeda-beda. Dalam praktiknya, keputusan transisi armada akan sangat bergantung pada keseimbangan antara biaya operasional, kesiapan infrastruktur, dan kebijakan fiskal yang berlaku di tiap wilayah.
