Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik (AEML) menyambut positif kebijakan pemerintah yang memberi insentif fiskal untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Aturan itu mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga nol persen.
Kebijakan tersebut dipandang memberi kepastian yang lebih kuat bagi industri kendaraan listrik di Indonesia. AEML menilai langkah ini juga memperjelas arah dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Kepastian hukum bagi industri
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menyebut penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ sebagai sinyal konsistensi pemerintah. Regulasi itu dianggap mempertegas mandat percepatan kendaraan listrik yang sebelumnya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 dan perubahannya pada Perpres Nomor 79 Tahun 2023.
Menurut AEML, kepastian aturan seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha. Industri dinilai membutuhkan landasan kebijakan yang stabil agar bisa menyusun rencana investasi jangka panjang dengan lebih jelas.
Dorong transisi energi dan udara bersih
AEML melihat kebijakan pembebasan PKB dan BBNKB sebagai bagian dari respons yang lebih luas terhadap krisis energi global. Percepatan elektrifikasi dinilai sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
Rian Ernest menilai langkah pemerintah juga membawa manfaat lingkungan yang nyata. Ia mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden untuk merespons krisis energi global melalui percepatan elektrifikasi, demi mewujudkan udara bersih dan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dorongan terhadap kendaraan listrik tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga diarahkan untuk perubahan struktur transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dalam pandangan AEML, transisi ini bisa membantu kota-kota besar memperbaiki kualitas udara secara bertahap.
Menarik investor dan memperkuat ekosistem
AEML juga menilai insentif nol persen dapat meningkatkan minat investor untuk masuk ke rantai pasok kendaraan listrik. Potensi itu mencakup pembangunan basis industri baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri.
Asosiasi tersebut melihat kebijakan fiskal yang jelas dapat menjadi pemicu terbentuknya ekosistem industri yang lebih kuat. Jika implementasinya konsisten, Indonesia dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan kendaraan listrik di kawasan.
Dalam penilaian AEML, dukungan fiskal dari pemerintah daerah juga berperan penting untuk menjaga momentum investasi. Tanpa kebijakan yang selaras di tingkat daerah, pelaku usaha berisiko menghadapi ketidakpastian saat menanamkan modal.
Dampak bagi daerah
AEML menekankan bahwa insentif untuk kendaraan listrik tidak semata-mata mengurangi beban pajak jangka pendek. Organisasi ini menilai, dalam kurun 3 hingga 5 tahun, ekosistem EV berpeluang memberi kontribusi ekonomi yang bahkan bisa melampaui potensi pajak dari kendaraan konvensional.
DKI Jakarta disebut sebagai contoh yang menunjukkan dampak kebijakan daerah terhadap pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2023, wilayah itu disebut berhasil menjadi pasar EV terbesar di tanah air.
AEML juga menilai peran kepala daerah sangat menentukan sukses atau tidaknya implementasi aturan ini. Konsistensi kebijakan dinilai krusial agar insentif dapat berjalan tanpa hambatan teknis dan tidak memutus momentum investasi yang sudah terbentuk.
Butuh koordinasi yang rapi
Selain dukungan kebijakan, AEML menyoroti pentingnya sistem pelaporan terpusat untuk memantau efektivitas insentif di tiap provinsi. Mekanisme ini dinilai membantu pemerintah menilai sejauh mana kebijakan benar-benar mendorong pertumbuhan adopsi kendaraan listrik.
Rian Ernest menyampaikan bahwa AEML siap mendukung penerapan kebijakan di seluruh 38 provinsi. Ia menegaskan pentingnya kepemimpinan para gubernur agar daerah bisa menjadi pionir dalam membangun ekosistem kendaraan listrik Indonesia.
Bagi AEML, kerangka insentif yang jelas akan membantu daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas udara, dan memperkuat ekonomi daerah saat menghadapi gejolak harga energi dunia. Dukungan lintas pemerintah pusat dan daerah kini menjadi faktor utama agar percepatan kendaraan listrik bisa berjalan lebih mulus di seluruh Indonesia.