Pemerintah mengklaim populasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU untuk roda empat di Indonesia telah menembus sekitar 4.892 unit hingga Mei 2026. Angka ini menjadi penanda percepatan infrastruktur yang dinilai krusial untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.
Di saat adopsi kendaraan listrik terus didorong, ketersediaan titik pengisian daya menjadi salah satu faktor yang paling menentukan. Pemerintah juga sudah memasang target jauh lebih besar, yakni pertumbuhan SPKLU roda empat hingga 62.918 unit pada 2030.
Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ferry Triansyah menyampaikan capaian itu dalam keterangan resmi. Menurut dia, pengembangan SPKLU bukan hanya soal mendukung kendaraan listrik, tetapi juga berkaitan dengan agenda energi nasional.
Ferry menilai pembangunan SPKLU penting untuk mendukung pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Pada saat yang sama, keberadaan kendaraan listrik juga disebut bisa memperkuat ketahanan energi nasional.
Dorong ketahanan energi
Pemerintah memandang transisi ke kendaraan listrik dapat membantu menekan impor bahan bakar minyak. Langkah ini juga dinilai bisa mengurangi beban subsidi energi yang selama ini masih besar.
Karena itu, pengembangan SPKLU ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekosistem kendaraan listrik, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ketersediaan jaringan pengisian daya diposisikan sebagai penopang utama agar penggunaan kendaraan listrik bisa berkembang lebih cepat.
Upaya percepatan tersebut dijalankan bersama berbagai pihak terkait. Fokusnya adalah pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik berbasis baterai atau KBLBB di sejumlah wilayah prioritas.
Tiga provinsi dipilih sebagai proyek percontohan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Ketiga wilayah ini menjadi titik awal pengembangan yang diharapkan bisa menjadi model untuk perluasan di daerah lain.
Program diperluas ke sejumlah kota
Selain proyek percontohan di tiga provinsi, pemerintah juga memperluas program ENTREV ke enam kota di enam provinsi. Kota-kota tersebut meliputi Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Serang di Banten.
Perluasan itu menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya difokuskan di pusat ekonomi utama. Pemerintah mulai mendorong pemerataan infrastruktur agar adopsi kendaraan listrik tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.
Ferry menjelaskan, program ini tidak semata berfokus pada pembangunan fasilitas fisik. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan sumber daya manusia agar pengembangan ekosistem kendaraan listrik berjalan lebih siap dan berkelanjutan.
Pendekatan ini penting karena pertumbuhan SPKLU dalam jumlah besar membutuhkan dukungan tenaga kerja, pengelolaan, dan kesiapan operasional. Dengan begitu, pertumbuhan jumlah unit dapat diikuti oleh kualitas layanan yang memadai.
UNDP soroti urgensi transisi
Dukungan terhadap percepatan transisi kendaraan listrik juga datang dari United Nations Development Programme atau UNDP Indonesia. Head of Environment Unit UNDP Indonesia Aretha Aprilia menilai situasi global saat ini mempertegas pentingnya percepatan tersebut.
Menurut Aretha, dinamika geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi kendaraan listrik. Langkah itu dinilai bukan hanya untuk perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi menuju kemandirian energi nasional.
Ia juga menyebut proyek ENTREV telah menjalani Mid-Term Review pada kuartal pertama 2025. Hasil evaluasi itu menegaskan bahwa program tersebut tetap relevan dengan tujuan transisi kendaraan listrik nasional Indonesia.
ENTREV sendiri merupakan program kerja sama antara Kementerian ESDM dan UNDP. Program ini dirancang untuk mempercepat transisi kendaraan listrik melalui penguatan ekosistem dan pembangunan SPKLU di berbagai daerah.
Tujuan utama program tersebut adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Caranya dilakukan dengan memperluas dukungan infrastruktur sekaligus memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.
Capaian 4.892 unit SPKLU hingga Mei 2026 memberi gambaran bahwa pengembangan infrastruktur pengisian daya mulai bergerak lebih masif. Namun, dengan target 62.918 unit pada 2030, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan jaringan SPKLU tumbuh cepat, tersebar luas, dan mampu menopang transisi kendaraan listrik secara nyata.
