Hyundai buka suara soal rencana pemerintah yang sedang menyiapkan insentif pembelian kendaraan listrik berbasis skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Isu ini menjadi sorotan karena nilai insentif yang dibahas disebut berada di kisaran 40 persen hingga 100 persen.
Yang membuat wacana ini menarik adalah arah kebijakannya tidak disusun secara umum untuk semua EV. Pemerintah disebut akan membedakan insentif berdasarkan jenis baterai, terutama antara baterai berbasis nikel dan non-nikel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut masih dibahas bersama kementerian terkait, khususnya Kementerian Perindustrian. Ia menyebut pembahasan belum final dan masih mencari bentuk yang paling sesuai untuk industri kendaraan listrik.
Purbaya juga menegaskan insentif itu utamanya ditujukan untuk EV, bukan hybrid. Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026), ia menyebut ada opsi PPN DTP 100 persen dan 40 persen yang masih didiskusikan.
Fokus pada nikel dan hilirisasi
Pemerintah mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai sebagai salah satu dasar pemberian insentif. Arah ini sejalan dengan tujuan memperkuat hilirisasi industri mineral kritis di dalam negeri.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendorong pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dengan begitu, insentif tidak hanya dipakai untuk mendorong penjualan EV, tetapi juga untuk menguatkan rantai nilai industri nasional.
Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, menyambut positif rencana itu. Ia menilai banyak pihak langsung mengaitkan baterai berbasis nikel dengan Hyundai, terutama setelah pembangunan pabrik baterai di Karawang.
Frans mengatakan Hyundai memang ingin memaksimalkan penggunaan nikel saat membangun pabrik baterai. Menurut dia, nikel adalah salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia di dunia.
Ia menambahkan bahwa penggunaan nikel pada baterai kendaraan listrik diharapkan memberi kontribusi lebih besar bagi industri nasional dan ekonomi Indonesia. Karena itu, Hyundai melihat arah kebijakan tersebut sebagai bagian dari penguatan industri dalam negeri.
Hyundai sebut aturan harus adil
Meski begitu, Frans menegaskan kendaraan listrik berbasis baterai nikel bukan hanya diproduksi Hyundai. Ia menyebut sudah ada sekitar empat hingga enam merek otomotif lain yang memakai teknologi serupa dan bahkan sudah memproduksi lokal di Indonesia.
Menurut dia, kondisi itu membuat skema insentif berbasis jenis baterai terlihat wajar dan cukup adil. Ia juga menyampaikan bahwa baterai non-nikel kabarnya tetap akan mendapat insentif.
Hyundai, kata Frans, akan terus mengikuti kebutuhan pasar otomotif nasional. Produsen, menurut dia, harus adaptif terhadap permintaan konsumen Indonesia, baik untuk kendaraan listrik murni maupun hybrid.
Ia menegaskan perusahaan juga akan mematuhi seluruh regulasi dan kebijakan pemerintah agar bisnis tetap berjalan di pasar otomotif Tanah Air. Frans menutup dengan penekanan bahwa pemain lokal harus bisa menyesuaikan diri dengan arah kebijakan dan selera pasar.
Dalam konteks itu, rencana insentif berbasis nikel tidak hanya menjadi soal subsidi pembelian. Kebijakan tersebut juga menguji sejauh mana industri otomotif mampu menyeimbangkan kebutuhan pasar, kepatuhan regulasi, dan ambisi pemerintah membangun ekosistem baterai di dalam negeri.