Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik murni yang akan dibedakan berdasarkan teknologi baterai. Kendaraan listrik berbasis nikel disebut bakal mendapat insentif lebih besar, sementara skema untuk baterai non-nikel akan dibuat berbeda.
Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan hibrida. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa dorongan tersebut ditujukan khusus untuk Battery Electric Vehicle atau BEV, dengan salah satu instrumen utama berupa Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah.
Purbaya menyebut pemerintah masih melakukan pemindaian mendalam untuk mencari skema yang paling efektif. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan insentif akan mengikuti jenis teknologi baterai yang dipakai kendaraan listrik.
“Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa penjelasan teknis lebih lanjut akan disampaikan Menteri Perindustrian.
Alasan utama pemberian subsidi lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel berkaitan dengan strategi hilirisasi industri nasional. Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, sehingga pemerintah ingin memastikan sumber daya itu memberi nilai tambah maksimal di dalam negeri.
Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan itu dibuat agar baterai buatan dalam negeri lebih banyak terserap. “Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai,” katanya.
Dari sisi industri, BYD menilai arah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan tujuan besar transisi energi. Produsen mobil listrik itu menggunakan baterai LFP atau Lithium Ferro Phosphate yang diproduksi sendiri.
Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan pihaknya belum bisa memberi tanggapan rinci karena belum ada informasi resmi. Namun, ia menilai nikel maupun LFP sama-sama mendukung upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Menurut Luther, situasi energi saat ini juga makin kompleks karena ketidakpastian dan kondisi geopolitik. Ia menilai teknologi baterai baru, apa pun jenisnya, tetap berada dalam arah yang sama, yakni mendukung niat baik pemerintah.
“Walaupun nikel, walaupun LFP itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut,” kata Luther. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
BYD juga melihat insentif sebagai salah satu dinamika pasar yang bisa menjadi pendorong penjualan. Meski begitu, perusahaan menekankan bahwa fokus utamanya tetap pada kontribusi produk-produk BYD terhadap transisi energi secara keseluruhan.
Luther menyebut BYD sudah memiliki strategi jangka panjang untuk menavigasi perubahan kebijakan. Dalam pandangan BYD, insentif bukan sekadar soal teknologi baterai, tetapi juga bagian dari upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik di pasar domestik.
-
-
-
-
