Menata transportasi umum di kota-kota Indonesia dinilai sulit bukan semata karena kurang armada atau minim infrastruktur. Persoalan utamanya justru berawal dari rencana induk yang sudah disusun, tetapi kemudian dilanggar saat pelaksanaan.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pelanggaran master plan membuat sistem transportasi publik berjalan tidak efektif. Akibatnya, pembenahan yang seharusnya dilakukan bertahap berubah menjadi pekerjaan besar yang menyedot energi dan biaya lebih mahal.
Menurut Agus, masalah transportasi umum di Indonesia sudah lama tidak bergerak ke arah yang ideal. Di banyak daerah, sistem transportasi massal justru terlihat semrawut dan sulit ditata ulang karena fondasi perencanaannya sudah terlanjur kacau.
Ia menyebut intervensi kepentingan politik kerap membuat aturan dan rencana yang ada menjadi tumpul. Perubahan kebijakan dilakukan dengan menabrak rencana induk, padahal seharusnya ada tahapan yang konsisten dalam pembangunan transportasi.
Dampak dari kondisi itu tidak kecil. Saat pemerintah ingin membenahi sistem yang telanjur rusak, upaya yang dibutuhkan menjadi jauh lebih berat dibanding jika rencana awal dijalankan secara disiplin.
Agus menilai penataan transportasi umum tetap bisa dilakukan, tetapi membutuhkan effort besar. Biayanya pun berpotensi membengkak karena pemerintah seperti harus memulai kembali dari nol.
Jakarta Jadi Contoh, Tapi Belum Tuntas
Di tengah gambaran nasional yang belum menggembirakan, Jakarta dinilai menunjukkan kemajuan. Agus menyebut integrasi antarmoda di Ibu Kota mulai terbentuk, meski belum sepenuhnya selesai.
Menurut dia, Jakarta sudah mulai oke pada kisaran 70-80 persen. Namun, pekerjaan rumah penting masih tersisa, terutama pada aspek first mile dan last mile atau akses awal dan akhir perjalanan.
Ia menilai JakLingko tinggal diperluas agar koneksi ke Transjakarta, LRT, MRT, dan KCI menjadi lebih mudah. Dengan koneksi itu, perpindahan antarmoda bisa lebih lancar dan penggunaan transportasi publik menjadi lebih menarik bagi masyarakat.
Sejumlah gambaran di lapangan menunjukkan integrasi itu masih perlu diperkuat. Layanan Mikrotrans, modifikasi rute Transjakarta, hingga koneksi ke jaringan rel menjadi bagian dari ekosistem yang masih terus dibenahi.
Kemajuan Jakarta, bagaimanapun, belum otomatis menular ke daerah lain. Agus menilai kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya masih tertinggal dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi.
Daerah Masih Tersandera Kendaraan Pribadi
Ketimpangan fasilitas dan komitmen kepala daerah disebut menjadi penyebab utama. Di banyak kota, masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi karena angkutan umum belum hadir sebagai pilihan yang nyaman dan mudah diakses.
Agus menilai pelanggaran master plan membuat planologi kota menjadi bingung. Ketika arah pengembangan ruang dan transportasi tidak konsisten, pemerintah daerah akhirnya kesulitan menentukan dari mana pembenahan harus dimulai.
Pada saat yang sama, pembatasan kendaraan pribadi juga dinilai belum berjalan tegas. Menurut Agus, kebijakan terkait mobil dan sepeda motor tidak pernah benar-benar beres, padahal pertumbuhan panjang jalan tidak akan pernah mampu mengejar lonjakan jumlah kendaraan.
Kondisi itu membuat kemacetan menjadi persoalan yang terus berulang. Tanpa penguatan transportasi umum dan pengendalian kendaraan pribadi, kota-kota besar akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama.
Agus menyebut angkutan umum sebenarnya menjadi langkah yang paling mudah untuk didorong. Namun, kebijakan besar tetap harus dibangun secara bertahap agar hasilnya tidak berhenti di tengah jalan.
Butuh Peta Jalan dan Ketegasan Kebijakan
Menurut Agus, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat heterogen. Karena itu, penyelesaian masalah transportasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan serampangan atau proyek instan.
Ia menekankan perlunya peta jalan yang jelas. Peta jalan itu dibutuhkan agar pengembangan transportasi publik tidak berubah arah setiap kali ada perubahan kepentingan atau pergantian pengambil keputusan.
Agus juga menyoroti ego sektoral dan orientasi politik jangka pendek yang kerap mengganggu perencanaan. Pembangunan transportasi, menurut dia, seharusnya tidak dijadikan komoditas sesaat, melainkan dijalankan dengan disiplin sesuai tahapan.
Masalah transportasi ke depan juga diperkirakan makin kompleks. Perubahan demografi dan pola pikir pengguna jasa akan memengaruhi tuntutan terhadap layanan publik.
Karena itu, pembenahan transportasi tidak lagi cukup dipahami sebagai urusan memindahkan orang dari titik A ke titik B. Layanan juga harus menjawab kebutuhan soal kenyamanan, ketepatan waktu, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Di lapangan, kebutuhan dasar seperti akses halte dan titik naik turun yang layak pun masih menjadi pekerjaan rumah. Gambaran penumpang yang harus mengantre di lokasi tanpa halte menunjukkan bahwa masalah transportasi publik bukan hanya soal moda, tetapi juga konsistensi eksekusi dari perencanaan yang sudah dibuat.
