Mulai 1 Juni 2026, warga Jakarta mendapat kesempatan untuk melunasi pajak kendaraan tanpa denda keterlambatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjalankan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Agustus 2026.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pemilik kendaraan yang menunggak, terutama mereka yang sedang mengurus balik nama kendaraan bekas. Dengan relaksasi tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenai bunga atau sanksi administratif akibat terlambat membayar.
Pembebasan sanksi berlaku otomatis
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta menyebut kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Aturan itu mengatur pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk jenis pajak PKB dan BBNKB.
Bapenda juga menjelaskan bahwa pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem. Artinya, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus saat melakukan pembayaran pajak kendaraan.
Dalam keterangan resminya, Bapenda DKI menegaskan bahwa program ini berlaku sejak 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Pembebasan itu menyasar sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
Momentum HUT Jakarta dan HUT RI
Insentif ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026. Program ini juga disiapkan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dengan latar tersebut, pemutihan pajak tidak hanya berfungsi sebagai keringanan fiskal. Program ini juga menjadi bagian dari perayaan momen penting bagi Jakarta dan Indonesia pada tahun yang sama.
Bagi pemerintah daerah, program seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan. Efeknya juga menyentuh pemilik kendaraan bekas yang masih harus menuntaskan urusan administrasi balik nama.
Berlaku untuk PKB dan BBNKB
Program pemutihan yang berlaku di Jakarta mencakup dua jenis kewajiban sekaligus, yakni PKB dan BBNKB. Wajib pajak yang memiliki tunggakan pada kedua komponen tersebut dapat memanfaatkan periode keringanan ini untuk menutup kewajiban tanpa beban denda.
Dengan skema itu, beban yang harus dibayar menjadi lebih ringan karena tidak ada tambahan bunga akibat keterlambatan. Namun, pembebasan ini tetap dibatasi pada masa program yang berakhir pada 31 Agustus 2026.
Bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran, periode tersebut menjadi waktu yang penting. Semakin cepat kewajiban dilunasi, semakin besar peluang untuk menghindari penumpukan administrasi di akhir masa program.
Daerah lain juga memberi keringanan
Jakarta bukan satu-satunya daerah yang menjalankan kebijakan serupa sepanjang 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi diskon PKB sebesar 5 persen untuk kendaraan roda dua dan roda empat mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026.
Di Bali, keringanan berlaku sejak 5 Januari 2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025. Kendaraan bermesin hingga 200 cc memperoleh pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen, sedangkan kendaraan di atas 200 cc mendapat potongan 9 persen.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menggelar pemutihan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Program di daerah itu mencakup pembebasan denda, penghapusan tunggakan pajak kendaraan, serta kewajiban pembayaran hanya untuk satu tahun berjalan.
Untuk warga Jakarta, keberadaan program ini membuka ruang penyelesaian kewajiban pajak dengan biaya lebih ringan. Periode sampai 31 Agustus 2026 menjadi batas akhir yang perlu dicatat agar kesempatan bebas denda tidak terlewat.
