BYD menegaskan bahwa pencantumannya dalam daftar perusahaan yang disebut terkait militer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak berdasar. Emiten kendaraan listrik asal Shenzhen itu juga menyatakan status tersebut tidak akan mengganggu operasi bisnis normalnya.
Dalam pengajuan di Bursa Efek Hong Kong pada Selasa, BYD mengatakan bahwa mereka bukan perusahaan militer China dan juga bukan kontributor military-civil fusion bagi basis industri pertahanan China. Perusahaan menambahkan bahwa daftar tersebut bukan daftar sanksi.
Pernyataan itu muncul setelah Pentagon merilis daftar pada Senin yang menuduh sejumlah perusahaan besar China mendukung militer China. Selain BYD, daftar itu juga mencantumkan Nio Inc, serta produsen baterai besar CATL, CALB, dan Eve Energy.
BYD menekankan bahwa penunjukan tersebut tidak melarang pihak lain di luar Departemen Pertahanan AS untuk tetap berbisnis dengan grupnya. Perusahaan juga menyebut pembatasan pengadaan pemerintah AS yang terkait daftar itu tidak akan memengaruhi bisnis BYD, dan tidak membatasi perdagangan saham perseroan.
Potensi langkah hukum
BYD menyatakan masih dapat melakukan proses peninjauan atas keputusan itu. Jika diperlukan, perusahaan juga mengatakan dapat mengambil langkah hukum untuk meminta penghapusan namanya dari daftar.
Sikap BYD sejalan dengan respons Nio, yang lebih dulu menyatakan bahwa daftar tersebut bukan daftar sanksi dan tidak akan memengaruhi bisnis maupun perdagangan efeknya. Reaksi cepat dari dua produsen mobil listrik itu menunjukkan bahwa mereka berupaya meredam kekhawatiran pasar atas dampak praktis dari langkah Pentagon.
Di luar sektor otomotif, daftar itu juga menyentuh pemasok perangkat keras penting untuk teknologi mengemudi otonom, termasuk pembuat LiDAR Hesai Group dan RoboSense. Meski konsekuensi hukumnya terbatas dalam jangka langsung, status tersebut membatasi perusahaan-perusahaan itu untuk mendapatkan kontrak militer AS.
Kritik atas perluasan daftar
Kebijakan Pentagon ini memicu kritik karena dinilai kurang rasional. John McEntee, mantan pejabat senior Gedung Putih era Trump yang melobi untuk Tencent Holdings, menyebut perluasan daftar hingga mencakup perusahaan mobil seperti BYD dan Nio memperlihatkan betapa lemahnya justifikasi kebijakan tersebut, menurut laporan Bloomberg.
McEntee juga mengatakan bahwa jika logika Pentagon diterapkan secara konsisten, Ford dan General Motors seharusnya juga diklasifikasikan sebagai perusahaan militer AS. Kritik semacam ini menambah sorotan pada keputusan Washington yang menyasar rantai pasok kendaraan listrik China.
Publikasi daftar itu datang kurang dari sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China untuk membahas isu perdagangan. Karena itu, langkah Pentagon ikut terbaca dalam konteks hubungan dagang dan teknologi yang masih tegang antara dua negara besar tersebut.
