BYD Masuk Daftar Hitam AS, Respons Resminya Menantang Tuduhan dan Menepis Dampak Bisnis

BYD menolak penetapannya dalam daftar perusahaan militer China versi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Produsen kendaraan listrik asal Shenzhen itu menyatakan tidak ada dasar yang membenarkan pencantuman namanya dalam daftar tersebut.

Respons itu disampaikan BYD melalui dokumen yang diajukan ke Bursa Efek Hong Kong. Dalam pernyataannya, BYD juga menegaskan bahwa masuknya perusahaan ke dalam daftar itu tidak akan mempengaruhi operasi bisnis normal grup.

Departemen Pertahanan AS sebelumnya memperbarui dokumen “Entitas yang Diidentifikasi sebagai Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat”. Dalam pembaruan itu, BYD masuk bersama sejumlah perusahaan China lain yang dinilai terkait dengan kepentingan militer China.

Nama-nama lain yang ikut tercantum antara lain Alibaba, Baidu, EVE Energy, Hesai, Robosense, WuXi AppTec, TP-Link, serta startup robotika Unitree. Pemerintah AS memandang perusahaan-perusahaan tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Isi pernyataan BYD

BYD menyebut Departemen Pertahanan AS menerbitkan pemberitahuan ketersediaan penunjukan perusahaan militer China pada 8 Juni 2026 waktu AS. Berdasarkan pemberitahuan itu, nama BYD dimasukkan ke dalam daftar Perusahaan Militer China atau Daftar CMC.

Namun, BYD menolak klasifikasi tersebut. Perusahaan menyatakan grupnya bukan perusahaan militer China dan bukan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China.

BYD juga menekankan bahwa Daftar CMC bukan daftar sanksi. Menurut perusahaan, pencantuman itu tidak melarang pihak lain, selain Departemen Pertahanan AS, untuk tetap melakukan transaksi bisnis dengan BYD.

Perusahaan menambahkan, pembatasan pengadaan pemerintah AS yang terkait dengan Daftar CMC tidak akan berdampak pada bisnisnya. BYD juga menyatakan daftar itu tidak membatasi transaksi sekuritas perusahaan.

Dalam dokumen yang sama, BYD membuka kemungkinan menempuh langkah lanjutan. Perusahaan menyatakan akan memulai prosedur peninjauan atau, bila perlu, proses hukum untuk meminta penghapusan namanya dari Daftar CMC.

Alasan AS memasukkan BYD

Dalam dokumen Departemen Pertahanan AS, BYD disebut memiliki afiliasi langsung dan tidak langsung dengan SASAC. Lembaga itu merupakan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China.

BYD juga disebut memiliki afiliasi tidak langsung dengan MIIT, yaitu Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China. Keterkaitan inilah yang menjadi bagian dari dasar penilaian AS.

Departemen Pertahanan AS menyatakan BYD merupakan kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China. Penilaian itu dikaitkan dengan afiliasi perusahaan terhadap MIIT dan lokasi atau hubungan perusahaan dengan zona perusahaan fusi militer-sipil.

Fusi militer-sipil menjadi istilah penting dalam dokumen tersebut. AS menggunakan kerangka itu untuk menilai apakah sebuah perusahaan sipil memiliki kontribusi terhadap penguatan basis industri pertahanan China.

Dampak yang disorot perusahaan

Meski menolak label yang diberikan AS, BYD berupaya menenangkan pasar melalui penjelasan soal dampak praktis daftar tersebut. Perusahaan menegaskan operasional bisnis normal grup tidak akan terganggu oleh pencantuman nama dalam Daftar CMC.

Penegasan itu penting karena daftar hitam sering dipahami publik sebagai bentuk sanksi langsung. Dalam kasus ini, BYD justru menekankan bahwa daftar tersebut berbeda dari rezim sanksi.

BYD juga memberi batas yang jelas soal ruang lingkup pembatasan. Menurut perusahaan, efeknya terutama terkait pengadaan pemerintah AS, dan hal itu disebut tidak berdampak pada bisnis BYD.

Selain itu, BYD menyebut Daftar CMC tidak membatasi transaksi sekuritas perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan menilai pencantuman ini tidak otomatis menutup aktivitas pasar modalnya.

Masuknya BYD ke daftar tersebut menambah panjang daftar perusahaan teknologi dan industri China yang menjadi sorotan Washington. Di saat yang sama, respons resmi BYD menunjukkan bahwa perusahaan memilih jalur bantahan formal sambil menyiapkan opsi peninjauan dan langkah hukum.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah BYD benar-benar mengaktifkan proses peninjauan itu. Jika langkah tersebut ditempuh, perusahaan menyatakan akan menyampaikan pengumuman lanjutan sesuai kebutuhan.

Source: oto.detik.com

Berita Terkait

Back to top button