Rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek mulai mengarah pada satu pertanyaan utama: apakah tarif Rp3.500 masih masuk akal untuk layanan dengan jarak tempuh yang jauh. Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai tarif itu sudah terlalu murah, terutama untuk rute seperti Blok M-Bogor dan Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Deddy melihat tarif transportasi publik tetap harus menjaga keberlanjutan layanan dan tetap kompetitif dibanding moda lain. Ia mencontohkan tarif KRL yang sudah berada di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 untuk rute Bogor-Manggarai dan Depok-Manggarai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sedang mengevaluasi tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Peninjauan ini terutama menyasar koridor jarak jauh yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga hingga Bandara Soekarno-Hatta.
Evaluasi tersebut berjalan seiring meningkatnya biaya operasional dan besarnya porsi subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah. Salah satu layanan yang ikut menjadi sorotan adalah Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi pada Maret 2026 dengan tarif flat Rp3.500.
Pemerintah juga disebut membuka peluang penyesuaian tarif setelah masa evaluasi operasional selesai. Opsi tarif yang lebih tinggi tengah dikaji agar lebih sesuai dengan jarak layanan dan kebutuhan pembiayaan.
Meski mendukung penyesuaian, Deddy meminta pemerintah tidak tergesa-gesa. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat masih tertekan oleh kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi.
Ia meminta Pemprov DKI mengukur kemampuan dan kemauan membayar masyarakat sebelum menetapkan tarif baru. Deddy juga mengingatkan agar kenaikan tarif tidak menambah beban warga yang sudah menghadapi tekanan harga barang kebutuhan harian.
Sorotan terbesarnya tertuju pada rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Layanan ini menempuh jarak 65,13 kilometer, tetapi masih dibuka dengan tarif Rp3.500 dan sejak beroperasi pada 12 Maret 2026 telah mengangkut 77.391 penumpang.
Deddy menyebut tarif tersebut tidak mencerminkan biaya layanan yang sesungguhnya. Ia bahkan membandingkannya dengan ongkos perjalanan ke bandara yang menurutnya tetap tergolong murah di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.
Namun ia mengingatkan bahwa tidak semua pengguna rute bandara adalah penumpang pesawat. Banyak di antaranya justru pekerja yang setiap hari bergantung pada akses transportasi menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan tarif tunggal untuk semua pengguna. Menurutnya, pekerja bandara perlu mendapat skema khusus agar tidak ikut menanggung beban tarif yang lebih tinggi bersama penumpang pesawat.
Deddy memperkirakan ada sekitar 50 ribu pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka mencakup pegawai operator bandara, pekerja restoran, toko, logistik, dan berbagai layanan pendukung lainnya.
Ia juga menilai banyak pekerja masih mengandalkan sepeda motor untuk pergi dan pulang kerja. Kondisi itu disebut ikut menyumbang kemacetan di sekitar kawasan bandara, termasuk dari banyaknya motor yang terparkir di area tersebut.
Menurut Deddy, layanan Transjabodetabek ke Bandara Soekarno-Hatta seharusnya diarahkan untuk menarik pekerja agar beralih ke transportasi umum. Jika itu terjadi, kemacetan dinilai bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi ikut turun, dan risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.
[crp]