BYD masuk ke daftar hitam Amerika Serikat setelah Departemen Pertahanan AS memasukkan perusahaan asal Shenzhen itu ke dalam daftar “Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat”. Langkah ini langsung menarik perhatian karena BYD dikenal luas sebagai produsen kendaraan listrik, bukan perusahaan pertahanan.
Inti persoalannya ada pada dugaan hubungan BYD dengan lembaga negara China dan perannya dalam skema yang disebut “fusi militer-sipil”. Pentagon menilai keterkaitan itu cukup kuat untuk menempatkan BYD dalam daftar yang sama dengan sejumlah perusahaan besar China lainnya.
Alasan BYD masuk daftar hitam
Dalam dokumen yang telah diperbarui, Pentagon menyebut BYD memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara China atau SASAC. Selain itu, BYD juga disebut memiliki hubungan tidak langsung dengan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China atau MIIT.
Departemen Pertahanan AS kemudian menilai BYD sebagai “kontributor fusi militer-sipil”. Penilaian itu dikaitkan dengan afiliasi perusahaan terhadap MIIT, keterkaitan lainnya, serta keberadaan atau hubungan BYD dengan zona usaha fusi militer-sipil.
Dalam dokumen Departemen Pertahanan AS, BYD disebut berkontribusi pada basis industri pertahanan China melalui afiliasi tersebut. Penilaian inilah yang menjadi dasar utama masuknya perusahaan itu ke daftar CMC milik Pentagon.
Daftar yang juga memuat nama besar lain
BYD bukan satu-satunya perusahaan yang masuk dalam pembaruan daftar tersebut. Dokumen “Entitas yang Diidentifikasi sebagai Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat” juga mencantumkan nama lain seperti Alibaba, Baidu, EVE Energy, Hesai, Robosense, WuXi AppTec, TP-Link, dan Unitree.
Masuknya BYD bersama perusahaan-perusahaan besar lain menunjukkan bahwa daftar ini tidak terbatas pada sektor pertahanan konvensional. Perusahaan teknologi, baterai, lidar, hingga robotika juga ikut terseret dalam pengawasan yang lebih luas dari pemerintah AS.
Hesai dan Robosense yang didukung BYD juga ikut disebut dalam daftar tersebut. Ini menambah konteks bahwa sorotan Washington tidak hanya mengarah pada satu perusahaan, tetapi juga pada jejaring industri yang dinilai memiliki keterkaitan strategis.
Bantahan dari BYD
BYD menolak penilaian Pentagon. Perusahaan itu menyatakan bahwa mereka bukan perusahaan militer China dan bukan pula kontributor fusi militer-sipil terhadap basis industri pertahanan China.
Sikap itu disampaikan BYD dalam dokumen yang diajukan ke Bursa Efek Hong Kong. Dalam pernyataannya, BYD menilai tidak ada pembenaran atas pencantuman nama mereka ke dalam Daftar CMC.
BYD juga menegaskan bahwa daftar hitam tersebut tidak akan memengaruhi operasional perusahaan. Pernyataan ini penting karena status daftar hitam kerap memunculkan kekhawatiran pasar terhadap dampaknya pada bisnis, reputasi, dan hubungan komersial.
Dalam penjelasannya, BYD menyebut Departemen Pertahanan AS memang telah memasukkan perusahaan ke dalam Daftar CMC melalui pemberitahuan resmi. Namun, perusahaan tetap mempertahankan posisi bahwa klasifikasi tersebut tidak sesuai dengan status maupun kegiatan mereka.
Mengapa isu ini penting
Kasus BYD menunjukkan bahwa ketegangan AS-China kini tidak hanya menyentuh perusahaan yang bergerak langsung di sektor pertahanan. Produsen kendaraan listrik dan teknologi sipil juga bisa masuk radar bila dinilai punya hubungan kelembagaan atau industri yang berkaitan dengan strategi negara.
Istilah “fusi militer-sipil” menjadi kata kunci dalam kasus ini. Dalam penilaian Pentagon, hubungan dengan kementerian terkait industri dan teknologi, serta afiliasi dengan zona usaha tertentu, bisa dianggap cukup untuk mengaitkan perusahaan sipil dengan basis industri pertahanan.
Bagi BYD, sorotan ini muncul di tengah profil perusahaan yang terus menguat di industri otomotif global. Karena itu, keputusan Washington menjadi perhatian bukan hanya dari sisi geopolitik, tetapi juga dari sudut pandang industri kendaraan listrik dan teknologi China secara lebih luas.
Di sisi lain, posisi BYD yang langsung membantah dan menyebut operasionalnya tidak akan terdampak memperlihatkan bahwa perusahaan ingin menahan efek negatif dari keputusan tersebut. Respons itu juga memberi sinyal bahwa sengketa penilaian atas status perusahaan kemungkinan belum berhenti pada pencantuman nama di daftar saja.
