Kenaikan harga Pertamax mulai mengubah pola konsumsi BBM di lapangan. Sejumlah pengendara beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax naik menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni, memunculkan pertanyaan baru soal kecukupan stok BBM yang lebih murah itu.
Pemerintah menyatakan pergeseran konsumsi itu sudah diantisipasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pemantauan awal menunjukkan perpindahan dari Pertamax ke Pertalite masih berada dalam batas aman.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memantau tren konsumsi harian setelah penyesuaian harga. Hasil pemantauan dua hari terakhir, menurut dia, menunjukkan shifting konsumen belum terlalu besar.
Dwi menyebut pergeseran konsumen memang menjadi fakta yang sulit dihindari ketika harga BBM nonsubsidi naik tajam. Namun, pemerintah menilai kondisi saat ini masih terkendali sehingga pasokan Pertalite belum berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Kuota dipantau ketat
Untuk menjaga pasokan, pemerintah memperketat pengawasan terhadap realisasi kuota Pertalite. Tahun ini, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 29,2 juta kiloliter.
Langkah pengawasan itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan beban fiskal negara. Pertalite tetap menjadi BBM yang ditahan harganya untuk melindungi daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan.
Kementerian ESDM juga menyiapkan langkah mitigasi agar konsumsi BBM subsidi tidak melonjak tajam. Salah satu instrumen yang terus digunakan adalah sistem QR Code dalam pembelian BBM subsidi.
Menurut Dwi Anggia, sistem itu menjadi bagian dari upaya pengendalian distribusi dan penyaluran di lapangan. Meski diakui masih ada oknum yang mencoba mengakali mekanisme tersebut, pengawasan diminta untuk terus diperkuat.
Menteri ESDM, kata dia, telah meminta Pertamina dan pihak terkait meningkatkan pengawasan di tingkat bawah. Fokusnya adalah memastikan penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran di tengah potensi perpindahan konsumen akibat selisih harga yang makin lebar.
Selisih harga makin jauh
Perubahan perilaku konsumen tidak lepas dari lonjakan harga BBM nonsubsidi yang cukup drastis. Per 10 Juni, harga Pertamax naik hampir Rp 4 ribu dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada Pertamax Green. Harga BBM itu naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.
Di saat yang sama, harga Pertalite tetap bertahan di Rp 10.000 per liter. Jarak harga yang cukup lebar inilah yang membuat sebagian pemilik kendaraan mulai menghitung ulang pengeluaran transportasi harian mereka.
Di wilayah Jabodetabek, pergeseran itu mulai terlihat setelah penyesuaian harga berlaku. Kenaikan Pertamax dan Pertamax Green membuat sebagian pengguna BBM nonsubsidi memilih turun ke jenis BBM yang lebih murah.
Tak semua kendaraan cocok
Meski demikian, perpindahan ke Pertalite tidak otomatis aman untuk semua kendaraan. Pemerintah mengingatkan bahwa penggunaan BBM tetap harus menyesuaikan spesifikasi mesin masing-masing kendaraan.
Mobil jenis LCGC, misalnya, disebut harus menggunakan BBM dengan RON 92 atau setara Pertamax. Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi nomor 29/IUBIT/PER/9/2014.
Artinya, keputusan beralih dari Pertamax ke Pertalite bukan hanya soal harga. Pemilik kendaraan perlu mempertimbangkan standar bahan bakar yang disyaratkan agar performa dan kesesuaian mesin tetap terjaga.
Pemerintah juga menekankan bahwa kesadaran publik menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Masyarakat diminta menggunakan BBM sesuai hak dan peruntukannya, terutama karena Pertalite masih diposisikan untuk melindungi kelompok yang paling membutuhkan.
Di tengah tekanan harga BBM nonsubsidi, isu stok Pertalite kini bukan semata soal volume pasokan di SPBU. Yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana distribusi dijaga tetap tertib agar lonjakan permintaan tidak mengganggu tujuan awal subsidi.
Sejauh ini, pemerintah menilai kondisi pasokan masih aman berdasarkan pemantauan awal pasca kenaikan harga. Namun pengawasan kuota, distribusi, dan penggunaan melalui QR Code tetap menjadi kunci agar pergeseran konsumsi tidak berkembang menjadi tekanan baru bagi stok Pertalite.
