Dorongan menuju kendaraan listrik di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. Di saat masyarakat didorong beralih ke mobil dan motor listrik, pasokan listrik di sejumlah wilayah masih kerap terganggu oleh pemadaman.
Situasi itu memunculkan pertanyaan mendasar bagi calon pengguna. Bagaimana elektrifikasi bisa berjalan mulus jika kebutuhan listrik paling dasar di rumah pun belum selalu stabil.
Peneliti senior dari Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung, Agus Purwadi, menilai kondisi ini memang dilematis. Pemerintah mendorong elektrifikasi, tetapi kesiapan ekosistem pendukungnya dinilai belum sepenuhnya matang.
Menurut Agus, persoalan utamanya tidak berhenti pada jumlah kendaraan listrik atau banyaknya titik pengisian daya. Masalah yang lebih besar justru berada di sisi hulu, yakni ketahanan sistem pasokan listrik nasional.
Pasokan listrik jadi titik kritis
Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai membutuhkan infrastruktur pengisian yang andal. Kebutuhan itu mencakup home charging di rumah maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU.
Jika jaringan kelistrikan masih sering mengalami gangguan, proses pengisian daya otomatis ikut terdampak. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menahan laju adopsi kendaraan listrik karena konsumen membutuhkan kepastian, bukan hanya insentif atau imbauan.
Agus menilai akar persoalan ini berkaitan dengan ketergantungan yang masih tinggi pada pembangkit listrik konvensional. Ketika pasokan komoditas bahan bakar fosil global bergejolak, dampaknya langsung terasa pada ketahanan energi di dalam negeri.
Ia mengatakan Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada fosil. Saat harga fosil naik, sistem dalam negeri ikut terkena imbas karena struktur pasokannya belum cukup lentur.
Ironi kendaraan listrik dan batu bara
Tantangan elektrifikasi di Indonesia bukan hanya soal stabil atau tidaknya listrik. Ada pula persoalan lain yang dinilai sangat penting, yakni dari mana sumber listrik untuk kendaraan itu berasal.
Kendaraan listrik sering diposisikan sebagai solusi rendah emisi. Namun manfaat lingkungannya menjadi tidak optimal jika listrik yang dipakai masih banyak berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batu bara.
Agus menekankan kesiapan elektrifikasi tidak boleh hanya diukur dari kuantitas. Menambah jumlah colokan SPKLU atau mengejar populasi kendaraan listrik di jalan belum cukup jika bauran energi pembangkit tidak ikut dibenahi.
Ia menilai reformasi energy mix menjadi kunci utama. Tanpa perubahan di sisi pembangkit, elektrifikasi berisiko hanya memindahkan emisi dari knalpot kendaraan ke cerobong pembangkit.
Saat pasokan komoditas fosil terganggu, sistem kelistrikan ikut goyah. Dalam situasi seperti itu, pengguna kendaraan listrik juga bisa menjadi pihak yang terkena dampak langsung karena pengisian daya tersendat.
EBT dinilai tak bisa ditunda
Karena itu, Agus menilai percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan atau EBT menjadi kebutuhan mendesak. Ekosistem elektrifikasi dari hulu ke hilir dinilai hanya bisa berjalan sehat jika ditopang sumber energi yang lebih bersih dan lebih tahan terhadap gejolak komoditas fosil.
Ia menegaskan arah pengembangan energi terbarukan perlu ditambah. Langkah itu dinilai penting agar elektrifikasi kendaraan tidak berjalan sendiri tanpa dibarengi penguatan fondasi ketenagalistrikan.
Dalam pandangan ini, ketahanan energi dan transisi transportasi tidak bisa dipisahkan. Mobil listrik, motor listrik, SPKLU, dan home charging pada akhirnya bergantung pada satu hal yang sama, yaitu pasokan listrik yang konsisten dan sumber energi yang berkelanjutan.
Masalah bukan cadangan, tetapi tata kelola
Soal cadangan energi, Agus menilai Indonesia sesungguhnya tidak dalam posisi kekurangan total. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia.
Namun persoalannya, menurut dia, ada pada tata kelola dan rantai pasok. Salah satu yang disorot adalah aturan Domestic Market Obligation atau DMO yang disebut tidak berubah selama delapan tahun.
Ia menilai kondisi itu perlu disesuaikan. Sebab harga jual batu bara ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan pasar domestik, sehingga penjualan ekspor menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha tambang.
Akibatnya, pasokan untuk kebutuhan dalam negeri bisa tertekan. Agus menyebut inti persoalan ini adalah supply chain, bukan semata-mata ketiadaan sumber daya.
Ia juga menilai Indonesia secara global berada dalam posisi energy surplus, bukan importir. Karena itu, ia melihat tantangan utama lebih banyak berada pada aspek manajemen dibanding ancaman krisis energi total seperti yang terjadi di beberapa negara lain, termasuk Filipina.
Arah elektrifikasi ke depan
Di tengah dorongan penggunaan kendaraan listrik, pembenahan sistem kelistrikan menjadi isu yang tak bisa ditunda. Keandalan jaringan, kecukupan daya, dan perubahan bauran energi akan menentukan apakah elektrifikasi bisa memberi rasa aman bagi konsumen.
Agus juga menyinggung peluang penggunaan pembangkit skala rumah tangga. Jika energi terbarukan didorong, rumah tangga dapat memanfaatkan PV atau panel surya untuk mengisi daya kendaraan listrik mereka sendiri.
Gagasan itu menunjukkan bahwa masa depan elektrifikasi tidak hanya soal menambah kendaraan di jalan. Lebih dari itu, Indonesia perlu memastikan energi yang menggerakkannya cukup, stabil, dan makin bersih agar transisi ini benar-benar berjalan utuh.
