Konsumsi BBM di sektor transportasi terus menanjak dan kini semakin didominasi kendaraan pribadi. Data yang disampaikan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menunjukkan, beban terbesar masih datang dari mobil dan sepeda motor.
Pada 2014, sektor transportasi menyerap 79,5 persen dari total konsumsi BBM nasional atau setara 56.235 ribu kiloliter. Sepuluh tahun kemudian, porsinya naik menjadi 91,2 persen atau 75.098 ribu kiloliter pada 2024.
Dominasi Angkutan Darat Masih Sangat Besar
Djoko menjelaskan, konsumsi BBM di sektor transportasi masih didominasi angkutan darat dengan porsi 90 persen. Sisanya terbagi pada transportasi perairan sebesar 6 persen dan transportasi udara 4 persen.
Ia juga mengutip data Kementerian ESDM tahun 2012 yang menunjukkan 93 persen BBM bersubsidi di transportasi darat digunakan oleh kendaraan pribadi. Angkutan barang menyerap sekitar 4 persen, sedangkan transportasi umum hanya 3 persen.
| Indikator | 2014 | 2024 |
|---|---|---|
| Porsi sektor transportasi terhadap konsumsi BBM nasional | 79,5 persen | 91,2 persen |
| Total konsumsi BBM sektor transportasi | 56.235 ribu kiloliter | 75.098 ribu kiloliter |
Subsidi dan Ketergantungan Fosil Jadi Sorotan
Menurut Djoko, kondisi tersebut menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi. Ia menilai persoalan ini sudah melampaui isu lingkungan dan mulai mengancam stabilitas fiskal negara.
Karena itu, penanganannya disebut tidak bisa mengandalkan kebijakan jangka pendek. Djoko mendorong transformasi sistem transportasi secara menyeluruh agar konsumsi BBM nasional bisa ditekan.
Lima Langkah Strategis yang Diusulkan
Djoko mengusulkan lima langkah untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Langkah pertama ialah mempercepat migrasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum berbasis listrik.
Ia menilai elektrifikasi armada bus di berbagai kota perlu dipercepat, disertai integrasi antarmoda agar perpindahan dari KRL, MRT, LRT, hingga angkutan pengumpan menjadi lebih mudah. Langkah kedua adalah reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
| Langkah | Isi Usulan |
|---|---|
| 1 | Mempercepat migrasi ke transportasi umum berbasis listrik dan integrasi antarmoda |
| 2 | Reformasi subsidi energi dengan verifikasi berbasis data untuk angkutan umum dan logistik |
| 3 | Memperluas insentif kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik dan konversi motor bensin |
| 4 | Mengoptimalkan angkutan logistik berbasis rel dan mempercepat jalur rel ganda |
| 5 | Mendorong bahan bakar nabati, termasuk program biodiesel B50 |
Dalam skema subsidi yang lebih tepat sasaran, BBM bersubsidi diusulkan hanya digunakan oleh angkutan umum dan kendaraan logistik melalui sistem verifikasi berbasis data. Sebagian anggaran subsidi juga dapat dialihkan untuk pembangunan SPKLU, jalur sepeda, dan perbaikan trotoar.
Langkah ketiga adalah memperluas insentif kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik dan program konversi motor bensin menjadi motor listrik. Djoko menyebut prioritas dapat diberikan pada pulau-pulau kecil serta wilayah 3TP, yakni Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan.
Logistik Rel dan Biofuel Masuk Daftar Prioritas
Langkah keempat ialah mengoptimalkan angkutan logistik berbasis rel. Menurut Djoko, distribusi barang yang masih sangat bergantung pada truk membuat biaya logistik sensitif terhadap kenaikan harga solar.
Karena itu, pembangunan jalur rel ganda untuk angkutan barang perlu dipercepat, sekaligus mengaktifkan kembali jalur kereta yang pernah beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Langkah kelima adalah bahan bakar nabati, termasuk program biodiesel B50 dengan tetap menjaga keseimbangan kebutuhan pangan dan energi.
Djoko menegaskan, integrasi kebijakan yang komprehensif membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari krisis energi. Ia menempatkan reformasi subsidi, dukungan produksi bus listrik nasional, dan optimalisasi logistik rel sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Anggaran Transportasi Umum Masih Menurun
Di sisi lain, Djoko menilai pemerintah perlu meningkatkan anggaran layanan transportasi umum. Sejak diluncurkan pada 2020, program subsidi angkutan umum perkotaan telah berjalan di 15 kota, termasuk Medan, Palembang, Bogor, Bandung, Depok, Bekasi, Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Bali, Makassar, Balikpapan, dan Manado.
Target pemerintah untuk membenahi angkutan umum di 20 kota dalam periode RPJMN 2025–2029 dinilai menghadapi tantangan. Pasalnya, anggaran program itu turun dari Rp 582,98 miliar pada 2023 menjadi Rp 82,6 miliar pada 2026.
Hingga saat ini, baru satu kota yang terealisasi pada periode tersebut, yakni Manado melalui layanan Trans Manado pada 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dorongan ke transportasi umum masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih kuat.
Bus Listrik Nasional Sudah Punya Jejak Awal
Djoko juga mendorong dukungan lebih besar untuk bus listrik produksi dalam negeri. Ia menyebut bus listrik yang dikembangkan PT INKA bersama UGM, ITS, Universitas Airlangga, ISI Denpasar, dan industri karoseri lokal Piala Mas telah digunakan sejak G20 Bali 2022.
Saat ini, armada tersebut beroperasi sebagai angkutan umum di Bandung, Surabaya, dan kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberi dukungan strategis agar pengembangan bus listrik nasional terus berlanjut dan bisa memenuhi kebutuhan transportasi ramah lingkungan di Indonesia.
