Dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih memunculkan pertanyaan besar soal transparansi proyek bernilai jumbo itu. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai selisih harga per unit bisa membuka ruang perburuan rente dalam skala triliunan rupiah.
Masalah ini muncul di tengah rencana pengadaan 160 ribu unit kendaraan yang dibeli Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang mengurus pembelian armada untuk Kopdes. Model yang dibeli juga tidak mengacu pada satu merek, melainkan berasal dari sejumlah pabrikan otomotif dari Jepang, China, dan India.
Rincian Pengadaan Kendaraan Kopdes Merah Putih
| Pabrikan/Negara | Model | Jumlah Unit | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi / Jepang | Canter | 13.600 | Termasuk dalam total 160 ribu unit |
| Hino / Jepang | Dutro HD dan HDX | 10.000 | Kendaraan angkutan barang |
| Isuzu / Jepang | Elf NMR | 900 | Kendaraan angkutan barang |
| Foton / China | Aumark | 13.000 | Diimpor bersama ribuan truk dan pikap dari India |
| Mahindra / India | Scorpio | Tidak disebutkan | Bagian dari pengadaan pikap |
| Tata / India | Yodha dan Ultra T7 | Tidak disebutkan | Bagian dari pengadaan pikap |
Direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, pernah menjelaskan bahwa pengadaan itu mencakup kendaraan angkutan barang dari beberapa pabrikan otomotif. Ia menyebut 160 ribu unit tersebut terdiri atas 13.600 unit dari Mitsubishi, 10 ribu unit dari Hino, 900 unit dari Isuzu, 13 ribu unit Foton, lalu sisanya datang dari India.
Joao juga menyebut total anggaran pengadaan kendaraan mencapai Rp200 triliun, yang berasal dari alokasi pembangunan per Kopdes sebesar Rp3 miliar. Untuk pikap, ada pula spesifikasi khusus yang diminta, yakni sistem penggerak 4×4.
Selisih Harga yang Dipersoalkan ICW
Temuan ICW didasarkan pada pemantauan terhadap pengadaan mobil pikap yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program tersebut. Dari hasil pemantauan itu, ICW menduga ada selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit.
Jika selisih itu dihitung terhadap target pengadaan 80 ribu unit pikap, ICW menaksir potensi perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Karena itu, ICW merekomendasikan penghentian sementara proyek, pembukaan seluruh dokumen pengadaan kepada publik, serta penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Respons Pemerintah
Pemerintah merespons temuan tersebut melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7), Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran jika proses audit sudah selesai.
“Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja,” katanya. Ia menambahkan, “Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure. Aman.”
Purbaya juga mengaku belum melihat data yang menjadi dasar temuan ICW. “Saya belum lihat,” ujarnya.
Dengan sorotan publik yang menguat, pertanyaan utama kini bergeser ke proses audit dan keterbukaan dokumen pengadaan. Sejauh ini, Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan mencairkan dana sebelum semua tahapan pemeriksaan dinyatakan lolos.