Korea Selatan tengah mempertimbangkan kebijakan larangan penjualan mobil baru yang menggunakan mesin bensin dan diesel mulai tahun 2035. Langkah ini menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan sesuai dengan komitmen dalam Perjanjian Paris dan upaya mencapai target pengurangan emisi nasional (NDC) yang dijadwalkan diumumkan kembali pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2025.
Saat ini, emisi dari sektor transportasi di Korea Selatan hanya mengalami penurunan yang sangat minim, yakni sekitar 1,2 persen selama periode 2018 hingga 2024. Pemerintah berupaya mempercepat pengurangan ini dengan mengaktifkan peralihan ke kendaraan listrik bebas emisi (ZEV), yang saat ini jumlahnya baru sekitar 850.000 unit di jalanan Korsel. Kebijakan larangan mobil berbahan bakar fosil dipandang sebagai langkah strategis untuk mendominasi pangsa pasar kendaraan nol emisi.
Target Pengurangan Emisi dan Skenario Pemerintah
Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan telah menyusun beberapa skenario pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi sampai tahun 2035. Skenario tersebut meliputi penurunan emisi sebesar:
- 48 persen – mengurangi emisi dari 98,8 juta ton menjadi 44,3 juta ton
- 53 persen
- 61 persen
- 65 persen – menurunkan emisi menjadi 32,6 juta ton
Pencapaian target ini sangat bergantung pada dominasi kendaraan listrik bebass emisi di pasar otomotif. Misalnya, untuk skenario pengurangan 48 persen, pemerintah memproyeksikan bahwa 30 persen dari total kendaraan di jalan harus berupa ZEV. Sementara itu, untuk target 65 persen, proporsi kendaraan listrik perlu melebihi 35 persen.
Choi Min-ji, Presiden Greenhouse Gas Inventory and Research Center, menekankan bahwa untuk mencapai target pengurangan 61 hingga 65 persen, penjualan mobil baru dengan mesin pembakaran dalam (ICE) harus dibatasi, sejalan dengan apa yang diterapkan Uni Eropa. Pernyataan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya regulasi ketat terkait kendaraan ICE di masa depan Korea Selatan.
Respons Pemerintah dan Tantangan
Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan, Kim Sung-hwan, menyatakan bahwa perlambatan pengurangan emisi kendaraan berbahan bakar fosil harus diatasi dengan kecepatan dua kali lipat dibanding saat ini. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengkaji larangan mobil bensin dan diesel agar target iklim dapat tercapai.
Wacana ini muncul di tengah dinamika kebijakan internasional terkait kendaraan listrik. Misalnya, Uni Eropa yang telah menetapkan larangan serupa terhadap mobil ICE mulai 2035, kini menghadapi tekanan dari beberapa produsen mobil Jerman agar kebijakan tersebut direvisi. Keluhan produsen mencakup permintaan pelonggaran kuota penjualan mobil listrik tahunan hingga 2035, mengingat tantangan teknologi dan pasar.
Alternatif dan Insentif Pendukung
Selain larangan penjualan, pemerintah Korea Selatan juga mendiskusikan insentif pendukung seperti keringanan pajak untuk kendaraan listrik dan berbagai skema lain yang memudahkan masyarakat beralih ke mobil ramah lingkungan. Strategi ini dirancang agar transisi dari kendaraan bensin-diesel ke kendaraan listrik terjadi dengan lancar dan berkelanjutan.
Peran Korea Selatan dalam Komitmen Iklim Global
Langkah yang diambil Korea Selatan ini menjadi bagian dari tren global yang berfokus pada pengurangan emisi karbon di sektor transportasi, salah satu penyumbang terbesar polusi udara dan perubahan iklim. Kebijakan tersebut mendukung target iklim jangka menengah negara yang harus dilaporkan dan diperbarui setiap lima tahun sesuai Perjanjian Paris.
Selain itu, mayoritas negara maju dan beberapa ekonomi besar lainnya tengah bergerak ke arah serupa, mengadopsi larangan atau pembatasan ketat pada mobil bermesin pembakaran dalam guna mendorong angka pengurangan emisi negara.
Implementasi kebijakan ini akan menjadi tantangan besar bagi industri otomotif dan konsumen Korea Selatan, tetapi juga membuka peluang inovasi teknologi kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur pendukung. Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat, Korea Selatan dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
Pemerintah dan pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan teknologi serta respons pasar agar kebijakan ini tidak hanya berhasil mencapai target emisi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
