Operasi Zebra 2025 kembali digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia mulai 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini memanfaatkan teknologi ETLE sebagai alat utama penindakan, dengan tetap memberlakukan tilang manual untuk pelanggaran serius di luar jangkauan kamera.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komaruddin, menyampaikan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah meningkatkan kepatuhan berlalu lintas masyarakat. Ia berharap operasi ini mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas secara signifikan.
Pastikan Kelengkapan Dokumen Berkendara
Sebelum berkendara, pengendara harus membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku. Kedua dokumen ini adalah syarat mutlak untuk menghindari sanksi hukum selama Operasi Zebra berlangsung.
Pemenuhan kelengkapan dokumen bukan hanya sebatas formalitas, namun juga menunjang tertib administrasi di jalan raya. Polisi akan menindak tegas bila pengendara tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut saat diperiksa.
Periksa Kondisi Kendaraan dengan Teliti
Pengendara motor perlu memastikan kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, sein, reflektor, hingga knalpot dalam kondisi baik dan sesuai standar pabrik. Ketidaksesuaian komponen tersebut dapat berakibat pada sidang tilang yang disertai denda hingga Rp250 ribu atau hukuman kurungan satu bulan.
Sementara untuk pengemudi mobil, pemeriksaan harus mencakup semua perangkat keamanan seperti lampu-lampu, spion, kondisi ban, wiper, dan speedometer. Fungsi semua perangkat harus optimal untuk menghindari pelanggaran teknis selama Operasi Zebra.
Menggunakan Helm dan Sabuk Pengaman
Menurut peraturan, pengendara dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar SNI. Pengemudi dan penumpang mobil juga harus mengenakan sabuk pengaman selama berkendara. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi hukum yang tegas.
Helm dan sabuk pengaman menjadi perlindungan dasar dalam keselamatan berlalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan ini juga dapat mengurangi risiko cedera fatal saat kecelakaan terjadi.
Patuhi Rambu dan Marka Jalan
Penggunaan jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Hindari perilaku menerobos lampu merah dan berpindah jalur tanpa mematuhi aturan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat 1, pelanggaran terhadap rambu atau marka jalan dapat dikenai kurungan hingga dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.
Mematuhi rambu sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan bersama di jalan raya. Rambu dan marka dibuat untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurangi potensi kecelakaan.
Hindari Aktivitas yang Mengganggu Konsentrasi
Selama berkendara, pengendara dilarang melakukan kegiatan seperti menggunakan ponsel yang bisa mengalihkan konsentrasi. Polri menekankan bahwa fokus adalah hal utama saat di jalan demi mencegah kecelakaan.
Penggunaan ponsel saat berkendara merupakan pelanggaran serius yang dikenakan denda maksimal Rp750.000 atau kurungan tiga bulan sesuai Pasal 283 UU LLAJ. Kewaspadaan maksimal harus dijaga agar pengendara dan pengguna jalan lain tetap aman.
11 Pelanggaran Prioritas dalam Operasi Zebra 2025
Polisi menargetkan 11 jenis pelanggaran utama yang berpotensi fatal untuk dijadikan prioritas penindakan, yaitu:
- Menggunakan ponsel saat berkendara
- Pengendara di bawah umur
- Pengendara motor tidak memakai helm SNI
- Pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman
- Berkendara dalam pengaruh alkohol
- Melawan arus
- Melebihi batas kecepatan
- Berboncengan lebih dari satu orang di sepeda motor
- Kendaraan tanpa pelat nomor (TNKB)
- Balapan liar
- Penggunaan pelat nomor palsu atau khusus ilegal
Setiap pelanggaran memiliki sanksi yang sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
Dengan mengikuti tips berkendara aman tersebut, pengendara dapat terhindar dari tilang dan menjaga keselamatan sendiri serta pengguna jalan lainnya. Operasi Zebra 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang penindakan, tetapi juga edukasi bagi seluruh masyarakat dalam menerapkan budaya tertib berlalu lintas.