Mastel tengah menyiapkan Policy Paper dan Peta Jalan Nasional untuk menghadapi disinformasi digital yang kian berkembang di ruang informasi Indonesia. Langkah ini muncul dari kesadaran bahwa gangguan informasi tidak lagi bisa ditangani oleh satu pihak, melainkan memerlukan kerja bersama seluruh ekosistem digital.
Upaya tersebut dibahas dalam PIMHIE International Learning Showcase di Jakarta sebagai bagian dari strategi meredam konten manipulatif yang terorganisasi. Mastel juga menyoroti meningkatnya risiko dari penetrasi kecerdasan buatan atau AI yang dinilai dapat mengganggu stabilitas demokrasi dan kohesi sosial, baik di tingkat nasional maupun regional.
Respons kolektif untuk ancaman yang semakin kompleks
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menegaskan bahwa tantangan disinformasi bersifat masif dan menuntut integrasi visi dari banyak pihak. Ia menyebut hasil Policy Paper dari Program PIMHIE sebagai buah proses kolaboratif yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan informasi di Indonesia.
Sarwoto menempatkan penguatan ekosistem digital sebagai kebutuhan mendesak. Ia menilai ketahanan siber di dalam negeri hanya bisa dibangun jika pemerintah, industri, media, dan pemangku kepentingan lain bergerak dalam arah yang sama.
Teknologi, hukum, dan pendidikan publik jadi perhatian
Dukungan terhadap penataan ruang digital juga datang dari Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement, menilai pembenahan tata kelola informasi harus menyentuh akar penyebaran hoax, bukan hanya gejala di permukaan.
Matthew menyebut disinformasi telah berkembang menjadi masalah global yang semakin rumit. Ia mendorong pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, dan dukungan terhadap jurnalisme berkualitas agar respons yang dibangun tetap proporsional.
Menurut dia, langkah-langkah itu tetap harus menjaga prinsip keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan nilai demokrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya melawan disinformasi tidak berubah menjadi pembatasan berlebihan di ruang digital.
Krisis kepercayaan ikut membesar
Di tengah derasnya arus informasi, krisis kepercayaan publik ikut menguat. Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, Rachael McGuin, menyebut penurunan kepercayaan publik menjadi agenda penting yang juga dirasakan di Asia Tenggara.
Situasi ini membuat ruang digital tidak hanya dipenuhi informasi, tetapi juga dibebani keraguan terhadap sumber dan keabsahan konten. Kondisi tersebut memperumit kerja media, platform digital, dan pemerintah dalam menjaga kualitas informasi yang diterima publik.
Pemerintah dorong benteng regulasi untuk AI
Kementerian Komunikasi dan Digital ikut mempercepat perumusan benteng regulasi untuk mengawal pemanfaatan teknologi baru. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty, yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menyebut AI generatif sebagai pisau bermata dua di industri media.
Molly menjelaskan bahwa AI dapat menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar. Karena itu, pemerintah memperkuat sejumlah langkah, mulai dari penyusunan pedoman etika AI hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan.
Kepercayaan pada media arus utama masih tinggi
Riset terbaru dari BBC Media Action menunjukkan media arus utama masih menjadi rujukan utama publik dengan tingkat kepercayaan 71%. Angka itu jauh di atas figur influencer yang hanya mencatat 32%, menunjukkan bahwa media profesional masih memegang peran penting di tengah banjir informasi digital.
Meski begitu, banyak jurnalis di Indonesia mulai cemas terhadap dampak AI pada kualitas jurnalistik. Kekhawatiran juga muncul soal potensi hilangnya lapangan kerja apabila tidak ada standarisasi operasional yang jelas dalam penggunaan teknologi tersebut.
Lima pilar dalam peta jalan nasional
Sebagai jawaban atas tantangan itu, Neil R. Tobing memaparkan dokumen Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Dokumen taktis ini memuat lima pilar utama yang dirancang untuk memperkuat respons nasional terhadap disinformasi digital.
- Akselerasi literasi digital
- Penguatan jaringan cek fakta
- Jurnalisme berkualitas
- Pengetatan tata kelola platform digital
- Komitmen keberlanjutan riset berbasis bukti nyata
Kelima pilar itu diarahkan untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan tangguh. Dalam konteks disinformasi yang makin sulit dikenali, pendekatan berbasis kolaborasi dinilai menjadi jalan yang paling relevan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital.
