Pemerintah mulai menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan anggaran riset nasional hingga Rp4 triliun. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penelitian yang tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi juga memberi dampak langsung bagi penyelesaian persoalan masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa arahan tersebut sudah dibahas Presiden dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan. Setelah itu, pemerintah bergerak bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyiapkan tindak lanjut kebijakan riset yang lebih terarah.
Peta jalan riset disatukan
Prasetyo menjelaskan, pemerintah ingin seluruh kegiatan riset nasional berada dalam satu peta jalan atau roadmap yang terintegrasi. Pendekatan ini dipilih agar riset di berbagai lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dan bisa saling mendukung.
Koordinasi itu melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Prasetyo, penyatuan ini penting supaya riset yang dijalankan mengikuti satu desain besar atau grand design nasional.
“Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design,” kata Prasetyo usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Riset yang ditargetkan memberi solusi nyata
Pemerintah juga menekankan agar riset yang dibiayai negara bersifat aplikatif dan bisa menjawab kebutuhan lapangan. Prabowo disebut memberi perhatian besar pada penelitian yang hasilnya dapat langsung digunakan untuk mengatasi masalah publik.
Prasetyo mengatakan, arah kebijakan itu menempatkan manfaat langsung sebagai ukuran utama. “Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ujarnya.
Fokus tersebut membuat riset tidak hanya dinilai dari sisi akademik, tetapi juga dari kemampuan memberi solusi praktis. Dengan cara ini, anggaran yang lebih besar diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih jelas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Contoh bidang prioritas
Prasetyo mencontohkan sejumlah bidang yang dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Di antaranya adalah riset pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy, serta riset transisi energi dari LPG menuju compressed natural gas atau CNG.
Menurutnya, dua contoh itu menunjukkan jenis riset yang diharapkan pemerintah ke depan. Bidang-bidang semacam ini dipandang punya kaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dan kebutuhan kebijakan negara.
“Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan dari LPG menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” kata Prasetyo.
Dorongan menaikkan anggaran riset hingga Rp4 triliun kini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem penelitian nasional. Dengan satu peta jalan dan fokus pada riset terapan, pemerintah ingin memastikan hasil riset lebih terhubung dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat luas.