Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering dan lebih panjang pada 2026. Kondisi itu dikhawatirkan meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.
Fokus utama kebijakan pemerintah adalah menjaga keselamatan masyarakat, memastikan pasokan air dan pangan tetap tersedia, serta mempertahankan aktivitas ekonomi agar tidak terganggu. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini menjadi salah satu langkah yang ditekankan dalam menghadapi ancaman cuaca kering berkepanjangan.
Pemetaan risiko jadi langkah awal
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Arahan itu muncul setelah BMKG memprediksi curah hujan pada periode Juli–Desember 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan kisaran 0–300 milimeter per bulan.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyebut daerah perlu segera memetakan sumber air baku yang masih produktif. Ia juga menekankan pentingnya menyusun rencana kontingensi kekeringan sebelum dampak meluas ke wilayah yang lebih luas.
Menurut Lilik, masyarakat dan pemerintah daerah perlu memanfaatkan sisa periode hujan untuk mengampanyekan panen air hujan. Ia juga mengingatkan perlunya pengendalian konsumsi air agar ketersediaan air tetap terjaga saat kemarau masuk fase terberat.
Infrastruktur air disiagakan
Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan sejumlah infrastruktur sumber daya air di berbagai daerah untuk menghadapi kemungkinan kekeringan. Pemerintah menyiagakan 240 bendungan, 593 situ dan danau, 1.639 tampungan air baku, serta 10.757 sumur bor yang dapat dioptimalkan saat pasokan air menurun.
Selain itu, kementerian terkait juga menyiapkan pompa air dan sarana distribusi air bersih portabel. Perangkat ini disiapkan untuk menjangkau wilayah yang terdampak kekeringan dan mengalami penurunan akses air bersih.
Lilik mengatakan distribusi air harus dirancang sejak awal agar penanganan berjalan cepat ketika wilayah mulai mengalami kekurangan pasokan. Ia menilai mobil tangki air dan penentuan titik sumber air perlu masuk dalam rencana darurat daerah.
Karhutla juga masuk fokus pengendalian
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat saat puncak kemarau. Strategi yang disiapkan mencakup peningkatan kapasitas personel, dukungan logistik untuk daerah, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca untuk memicu hujan buatan.
Pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan secara sengaja akan diperketat. Langkah ini dipandang penting karena pencegahan karhutla dinilai jauh lebih efektif jika dilakukan sebelum api meluas ke area yang sulit dijangkau.
Lilik menekankan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca perlu dirancang sejak awal musim. Tujuannya untuk mengisi cadangan air dan membasahi lahan gambut sebelum puncak kemarau datang, sehingga potensi kebakaran bisa ditekan lebih awal.
Patroli terpadu diperluas di daerah rawan
Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah memperkuat patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran. Patroli ini melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta kementerian dan lembaga terkait.
Langkah terpadu tersebut diharapkan membuat deteksi dini lebih cepat dan respons lapangan lebih sigap ketika titik panas atau tanda-tanda kebakaran muncul. Dengan kombinasi kesiapan air, pengawasan lapangan, dan dukungan operasi cuaca, pemerintah menempatkan mitigasi El Nino sebagai agenda penting untuk menjaga ketahanan masyarakat menghadapi kemarau yang berpotensi lebih berat.
