Presiden China Xi Jinping menyerukan pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang lebih terbuka, kolaboratif, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan keamanan satu negara. Seruan itu sekaligus menjadi kritik tidak langsung terhadap pembatasan teknologi AI yang diterapkan sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat.
Xi menilai AI telah menjadi mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi dunia dan mempercepat peralihan penggerak ekonomi. Namun, perkembangan cepat teknologi ini juga dinilai membawa risiko yang harus diantisipasi melalui pengawasan dan aturan yang kuat.
Penolakan terhadap pembatasan atas nama keamanan
Dalam pidatonya, Xi menekankan bahwa konsep keamanan nasional tidak boleh diperluas secara berlebihan untuk menghambat inovasi global. China memandang pembatasan akses terhadap teknologi dan model AI berpotensi mempersempit ruang kerja sama antarnegara.
“Kita harus bersama-sama menentang perluasan konsep keamanan nasional yang berlebihan di bidang AI dan menempatkan keamanan satu negara di atas negara lain,” kata Xi Jinping seperti dikutip The Register. Pernyataan tersebut menyoroti perbedaan pendekatan China dengan kebijakan proteksionisme teknologi yang berkembang di sejumlah negara Barat.
Menurut teknologi.bisnis.com, Xi melihat AI tidak lagi hanya bergerak di ruang digital, tetapi mulai memasuki dunia fisik. Perubahan itu membuat teknologi AI diposisikan sebagai peluang strategis yang langka bagi pembangunan ekonomi dan inovasi.
China menyatakan akan memanfaatkan momentum tersebut dengan mendorong pengembangan open source, keterbukaan, kolaborasi, dan berbagi. Arah ini menempatkan ekosistem AI terbuka sebagai bagian dari strategi China untuk memperluas manfaat teknologi ke lebih banyak negara.
Keterbukaan tetap dibarengi kontrol ketat
Di tengah dorongan untuk membuka akses dan kolaborasi, Xi juga menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko. China menilai perkembangan AI yang sangat cepat membutuhkan kerangka hukum adaptif agar tidak memicu gangguan terhadap keamanan nasional maupun global.
Xi meminta penerapan hukum dan regulasi, pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta mekanisme tanggap darurat. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan AI dan memastikan teknologi itu tetap berada di bawah kendali manusia.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi, pemantauan teknologi, peringatan dini, dan sistem tanggap darurat guna memperkuat garis keamanan, mencegah penyalahgunaan dan penggunaan berbahaya, serta memastikan AI selalu berada di bawah kendali manusia,” kata Xi. Penekanan ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang didorong China tidak dilepaskan dari kebutuhan tata kelola keamanan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan dua tujuan yang berjalan bersamaan, yakni mempercepat pemanfaatan AI untuk pertumbuhan dan membatasi risiko penggunaannya. Bagi China, inovasi teknologi dan pengawasan keamanan tidak diposisikan sebagai dua agenda yang saling meniadakan.
WAICO dan keterlibatan Indonesia
China juga menginisiasi pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO sebagai langkah konkret memperluas kerja sama AI internasional. Organisasi ini disebut memiliki 29 negara anggota pendiri.
Indonesia termasuk dalam daftar anggota pendiri bersama Malaysia, Rusia, Pakistan, Brasil, dan Afrika Selatan. Mayoritas anggota tersebut disebut terafiliasi dengan blok ekonomi BRICS, yang diproyeksikan menjadi kekuatan penyeimbang geopolitik Barat.
Melalui kemitraan ini, China menyatakan komitmennya untuk membantu menjembatani kesenjangan digital di negara-negara Global South. AI dipandang sebagai aset kolektif umat manusia yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara inklusif tanpa melahirkan ketidakadilan teknologi baru.
Posisi itu memperluas pesan China dari sekadar persaingan teknologi dengan negara Barat menjadi agenda pembangunan global. Kerja sama AI diproyeksikan sebagai sarana agar negara berkembang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memiliki ruang dalam ekosistem teknologi masa depan.
Xi menutup pesannya dengan menegaskan kesiapan China untuk mengambil peran lebih besar dalam kerja sama internasional bidang AI. “AI adalah aset tak ternilai yang merangkum kebijaksanaan kolektif umat manusia,” ujarnya.
China, kata Xi, siap bersikap lebih terbuka, mengambil tindakan yang lebih praktis, dan memegang perspektif yang lebih visioner. Pernyataan itu menegaskan ambisi Beijing untuk menjadikan keterbukaan, kolaborasi, dan pengawasan sebagai fondasi pengembangan AI global.
