Pertemuan antara bank-bank besar Wall Street dengan para pemimpin kripto dijadwalkan berlangsung di Washington untuk membahas nasib RUU penting Clarity Act. RUU ini berperan sebagai landasan regulasi yang mengatur pembagian pengawasan antara badan federal terhadap pasar kripto, termasuk aset kripto, produk keuangan terdesentralisasi, dan token yang merepresentasikan aset dunia nyata seperti saham dan obligasi.
Ketegangan semakin meningkat karena perdebatan terkait apakah platform kripto dapat memberikan "yield" atau bunga atas saldo stablecoin kepada pelanggan. Perbedaan pandangan antara Coinbase Global dan industri perbankan AS menjadi pusat konflik yang memicu keterlibatan langsung Gedung Putih sebagai mediator dalam negosiasi kebijakan ini.
Posisi Gedung Putih dan Pemangku Kepentingan
Minggu mendatang, David Sacks selaku ‘crypto czar’ akan memfasilitasi pertemuan yang melibatkan grup perdagangan perbankan dan kripto serta Coinbase. Pertemuan ini bisa berkembang menjadi beberapa putaran negosiasi, mengingat pentingnya menciptakan kerangka regulasi yang kokoh untuk industri kripto di Amerika Serikat. Menurut Cody Carbone, CEO The Digital Chamber, fokus utama yang menyulitkan penyusunan RUU adalah masalah pemberian reward pada stablecoin yang kini mendominasi pembahasan.
RUU Clarity Act berupaya menetapkan batas jelas tanggung jawab agensi federal atas berbagai instrumen kripto. Jika disahkan, regulasi ini akan meningkatkan legitimasi kripto dalam keuangan arus utama dan membuka peluang bank untuk memperdalam keterlibatan mereka dalam ekosistem digital tersebut. Namun, kemajuan RUU ini mengalami hambatan setelah Komite Pertanian Senat hanya berhasil mendapatkan suara tipis 12-11 yang cenderung memecah dukungan menurut analis Jaret Seiberg dari TD Cowen. Ia menilai dibutuhkan minimal dukungan dari sepuluh anggota Demokrat untuk mendorong kelangsungan RUU tersebut.
Ketegangan di Antara Pemerintah, Bank, dan Industri Kripto
Setelah pertemuan para CEO bank besar dengan para legislator pada Desember lalu, Komite Perbankan Senat menunda agenda pembahasan RUU hingga Januari dan kemudian menunda lagi dua kali setelah Coinbase CEO Brian Armstrong menolak draft terbaru RUU tersebut. Armstrong mengkritik bahwa sejumlah amandemen berpotensi menghapus hak memberikan hadiah dalam bentuk stablecoin serta menyisipkan masalah lain yang dianggap merugikan.
Dalam forum World Economic Forum di Davos, Armstrong mengutarakan rencananya untuk terus memperjuangkan legislasi pasar dan menjalin diskusi dengan CEO bank demi mencari solusi yang saling menguntungkan. Meski demikian, pertemuan ini tidak selalu berjalan mulus. Ketua JPMorgan Chase, Jamie Dimon, secara kasar menyanggah argumentasi Armstrong, sedangkan diskusi dengan Brian Moynihan dari Bank of America berjalan lebih konstruktif namun masih mengandung kekhawatiran atas model bisnis Coinbase yang dianggap mirip dengan layanan deposito bank tanpa pengawasan yang setara.
Dampak Potensial Stablecoin terhadap Industri Perbankan
Kekhawatiran bank atas stablecoin bukan tanpa dasar. Laporan dari Standard Chartered memperkirakan bahwa deposit bank di AS bisa kehilangan sekitar $500 miliar dalam dua tahun ke depan akibat peralihan ke stablecoin dolar. Ini merupakan tekanan signifikan bagi margin keuntungan bank domestik.
Penundaan pembahasan RUU Clarity Act tidak hanya merugikan industri kripto, tetapi juga dapat mengancam janji kampanye Presiden Trump untuk menjadikan AS sebagai “crypto capital of the planet.” Setelah mendapatkan dukungan besar dalam era Trump dan melewati masa sulit di bawah pemerintahan Biden, industri kripto kini berada dalam titik kritis dalam memperjuangkan kerangka kerja hukum yang jelas sebelum pemilu pertengahan tahun.
Strategi Politik dan Masa Depan Clarity Act
Dengan memasuki musim pemilu, kekhawatiran muncul bahwa kemampuan Kongres untuk meloloskan RUU ini akan menurun. Sikap anggota parlemen yang baru terpilih bisa jadi kurang mendukung industri digital asset. Meski demikian, dukungan finansial dari kelompok politik crypto seperti Fairshake yang telah mengumpulkan dana lebih dari $193 juta, termasuk $25 juta dari Coinbase, menunjukkan kesiapan industri menghadapi pertarungan politik ke depan.
Sementara itu, sikap sejumlah tokoh penting di industri, seperti Patrick Witt dari Dewan Crypto Gedung Putih dan CEO Ripple Brad Garlinghouse, menekankan pentingnya RUU Clarity Act walau belum sempurna. Menurut mereka, kepastian regulasi lebih baik daripada ketidakpastian yang bisa muncul dari versi legislasi di masa mendatang.
Pertarungan antara kripto dan bank-bank besar Wall Street kini memperlihatkan dinamika kompleks yang diwarnai dialog keras, kompromi sulit, dan tekanan politik tinggi. Hasil dari pertemuan di Washington nantinya akan menentukan arah regulasi yang bisa membawa kripto lebih dekat dengan dunia keuangan konvensional atau malah menghadapi hambatan besar di pemerintahan dan legislatif AS.
