Bank dan Industri Crypto Belum Sepakat soal Aturan Hasil Stablecoin dalam Pertemuan di Gedung Putih

Pertemuan di Gedung Putih antara pelaku industri kripto dan perwakilan bank besar belum mencapai kesepakatan terkait hasil imbal hasil stablecoin. Para pelaku kripto yang hadir jauh lebih banyak dari perwakilan bank merasa bahwa pihak bank lambat dalam berkompromi mengenai regulasi pasar kripto. Pemerintah pusat meminta agar kesepakatan bahasa regulasi mengenai yield stablecoin dicapai dalam waktu dekat.

Rancangan undang-undang pengaturan pasar kripto di Amerika Serikat masih menghadapi hambatan signifikan di Senat. Penundaan pengesahan di Senat semakin mengurangi peluang agar aturan ini dapat disahkan tahun ini. Diskusi berfokus pada apakah stablecoin boleh dikaitkan dengan imbal hasil dan insentif, yang menjadi salah satu poin paling kontroversial dalam regulasi yang diajukan.

Fokus Diskusi Stablecoin dan Yield

Pertemuan yang dipimpin oleh penasihat kripto Presiden Donald Trump, Patrick Witt, berlangsung selama lebih dari dua jam di Ruang Resepsi Diplomatik Gedung Putih. Para ahli kebijakan dari industri kripto dan perbankan Wall Street intens membahas cara merevisi ketentuan rumit dalam RUU tersebut. Pembicaraan akan dilanjutkan dengan kelompok yang lebih kecil untuk mendetailkan perubahan bahasa regulasi.

Perwakilan bank yang hadir berasal dari asosiasi dagang dan perlu mendapatkan persetujuan anggota mereka sebelum bisa bernegosiasi. Kelompok bank, seperti American Bankers Association dan Financial Services Forum yang mewakili CEO Wall Street, menyatakan komitmen untuk terus bekerja demi kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keamanan sistem keuangan nasional.

Respon dari Industri Kripto dan Regulator

Kepala Digital Chamber, Cody Carbone, menilai pertemuan tersebut sebagai kemajuan penting dalam mengatasi hambatan terbesar regulasi pasar kripto. Ia menegaskan bahwa kelambanan bukan opsi karena industri ini merupakan fondasi finansial penting bagi konsumen dan inovator. Sementara itu, CEO Blockchain Association Summer Mersinger menyebut acara ini sebagai langkah maju menuju regulasi bipartisan yang dapat mengatur pasar aset digital.

Perwakilan dari perusahaan kripto besar seperti Coinbase, Circle, Ripple, Crypto.com, dan Crypto Council for Innovation turut hadir dalam diskusi tersebut. RUU yang mengatur pasar kripto telah lolos dari DPR dan satu dari dua komite Senat, namun masih harus melewati sejumlah tahap legislatif yang kompleks.

Persimpangan Kepentingan Antara Kripto dan Bank

Perdebatan utama berpusat pada potensi yield stablecoin yang dianggap bisa mengancam bisnis simpanan bank tradisional. Bankir khawatir bahwa imbal hasil stablecoin dapat mengurangi dana yang disimpan masyarakat di bank, yang merupakan sumber utama pemberian pinjaman untuk usaha kecil dan keluarga di AS.

Di sisi lain, Demokrat mengajukan syarat tambahan, termasuk ketentuan anti-korupsi yang menargetkan bisnis kripto terkait Presiden Trump, pengisian penuh komisaris di Commodity Futures Trading Commission dari kedua partai, serta penguatan perlindungan terhadap aktivitas keuangan ilegal yang dapat menyalahgunakan aset digital.

Kondisi Politik dan Dampak Terhadap Proses Regulasi

Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi pemerintah federal AS yang sebagian mengalami shutdown akibat kegagalan Kongres menyetujui anggaran pendanaan. Kondisi ini menimbulkan keraguan efektivitas staf pemerintahan dan legislatif yang terlibat dalam menyelesaikan masalah regulasi. Namun, negosiasi anggaran yang sedang berlangsung diperkirakan dapat membuka kembali pemerintah dalam beberapa hari ke depan.

Presiden Trump mengimbau anggota DPR untuk segera menyetujui pembukaan pemerintah tanpa perubahan lain pada rancangan anggaran. Dalam sebuah pernyataan, ia menekankan pentingnya agar pemerintah segera beroperasi ulang tanpa penundaan lebih lanjut.

Poin Penting dalam Proses Negosiasi Regulasi Kripto di AS

  1. Kesepakatan bahasa regulasi stablecoin terkait yield harus dicapai dalam waktu singkat.
  2. Bank membutuhkan persetujuan internal sebelum menyetujui perubahan.
  3. Industri kripto berkomitmen agar regulasi tidak menghambat inovasi.
  4. Demokrat menuntut ketentuan anti-korupsi dan penguatan pengawasan.
  5. Shutdown pemerintah mempengaruhi kelancaran proses legislasi.
  6. Pertemuan menghadirkan berbagai pihak penting dari kripto dan perbankan.

Persoalan yield stablecoin masih menyisakan titik-titik perbedaan yang signifikan antara pelaku pasar kripto dan sektor perbankan tradisional. Meski demikian, langkah-langkah dialog di Gedung Putih menunjukkan keseriusan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi yang berimbang. Upaya terus dilakukan agar regulasi pasar aset digital dapat segera disahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Berita Terkait

Back to top button