Pemilihan umum mendadak di Jepang menjadi momen penting bagi industri kripto yang sedang berusaha mendapatkan reformasi signifikan. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengandalkan dukungan pemilih dengan perolehan suara antara 60-80 persen untuk meraih mayoritas parlemen dan mempercepat perubahan kebijakan kripto.
Takaichi menjadikan pemilu ini sebagai referendum atas kepemimpinannya, dengan menyatakan bahwa masa depannya sebagai perdana menteri bergantung pada hasil pemilihan ini. Keputusan membubarkan parlemen dalam waktu singkat setelah menjabat menandai pemilu kedua dalam dua tahun terakhir, dengan fokus pada arah kebijakan nasional bersama rakyat.
Inflasi yang bertahan lebih dari 2 persen selama 45 bulan berturut-turut menjadi tantangan besar bagi perekonomian Jepang. Tekanan ini diperparah dengan upah riil yang menurun dan imbal hasil obligasi mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang disiplin fiskal, mengingat utang publik Jepang melebihi dua kali produk domestik bruto (PDB).
Jika koalisi pimpinan Takaichi berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan, para pelaku industri kripto berharap legislatif dapat segera meloloskan reformasi terkait pajak dan regulasi kripto. Perubahan tersebut meliputi pengurangan tarif pajak dari 55 persen menjadi 20 persen dan pengklasifikasian ulang aset kripto menjadi produk keuangan resmi. Selain itu, dukungan terhadap infrastruktur stablecoin dan tokenisasi diperkirakan akan semakin kuat.
Sebaliknya, bila hasil pemilu menghasilkan pemerintahan yang terfragmentasi, reformasi kripto kemungkinan tetap jalan tapi dengan ritme lebih lambat dan proses yang lebih rumit karena adanya negosiasi yang intens dan kompromi fiskal. Hal ini dapat memperlambat kemajuan yang diharapkan oleh industri.
Reformasi penting yang tengah dibahas mencakup tiga poin utama:
1. Pemotongan tarif pajak dari 55% menjadi 20% pada tahun 2028.
2. Pengklasifikasian 105 jenis aset kripto sebagai produk keuangan resmi.
3. Peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) kripto pada 2028.
Saat ini, kenaikan aset kripto dikenakan pajak sebagai penghasilan lain dengan tarif hingga 55 persen, tanpa fasilitas pengurangan kerugian. Dengan perubahan, kripto akan diperlakukan serupa dengan saham dan obligasi, memungkinkan tarif pajak tetap 20 persen serta opsi kompensasi kerugian.
Sota Watanabe, pendiri Astar Network, menyatakan bahwa reformasi pajak cenderung akan disahkan terlepas dari hasil pemilu. Namun, parlemen yang mendukung kripto dapat mempercepat aturan terkait stablecoin dan sekuritas tokenisasi. Watanabe menekankan bahwa kripto merupakan bagian dari perencanaan strategis nasional yang harus diadopsi Jepang untuk bersaing dengan Amerika Serikat serta tidak kehilangan posisi di peta global.
Tiga bank besar Jepang, MUFG, SMBC, dan Mizuho, telah melakukan pilot proyek stablecoin dan tokenisasi simpanan dengan dukungan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (FSA) sejak Desember. Langkah ini menunjukkan komitmen Jepang dalam pengembangan teknologi keuangan on-chain sebagai kekuatan kompetitif di pasar global.
Namun, Mai Fujimoto, co-founder Japan Blockchain Week, mengingatkan bahwa hasil pemilu dapat mengubah arah kebijakan kripto secara drastis. Jika partai Takaichi mempertahankan kekuasaannya, maka kelanjutan reformasi yang ada dapat dipastikan tanpa gangguan berarti. Sebaliknya, jika kekuasaan bergeser ke koalisi yang lebih populis berdasarkan demografi, kripto bisa menjadi target pungutan pajak yang lebih berat.
Dalam skenario terburuk, industri kripto Jepang tidak akan langsung mati, tetapi akan mengalami perlambatan yang signifikan akibat berkurangnya modal dan talenta. Menurut Fujimoto, selama dua tahun hal tersebut bisa menghambat momentum kripto nasional secara berarti.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu kali ini bukan hanya soal perubahan kepemimpinan nasional, tetapi juga krusial bagi masa depan ekosistem kripto Jepang. Dampak politik sangat mempengaruhi kecepatan dan arah reformasi untuk menjadikan Jepang sebagai pusat inovasi keuangan berbasis blockchain yang kompetitif secara global.
Yoshikazu Abe, Chief Strategy Officer di Hyperithm, menambahkan bahwa kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan Web3 dan menunda reformasi pajak tidak hanya akan menunda kemajuan selama setahun tetapi dapat menyebabkan Jepang kehilangan momentum dalam siklus modal global. Namun, ia yakin sikap pro-Web3 dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah tertanam dalam birokrasi.
Pemilu ini menjadi penentu penting kemampuan Jepang untuk memimpin dalam inovasi kripto dan mempertahankan posisi strategis di pasar finansial dunia. Hasilnya akan berdampak langsung pada regulasi, investasi, dan perkembangan teknologi blockchain selama beberapa tahun mendatang.
