Sekretaris Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mendesak percepatan pengesahan RUU CLARITY Act agar bisa segera ditandatangani Presiden Donald Trump pada musim semi tahun ini. Ia percaya bahwa undang-undang ini sangat penting untuk memberikan kepastian aturan bagi aset digital dan menenangkan pasar kripto yang mengalami gejolak harga, khususnya Bitcoin.
Menurut Bessent, kejelasan regulasi dari CLARITY Act akan membawa “kenyamanan besar” bagi para investor yang sempat terguncang akibat volatilitas pasar. Ia menyatakan bahwa langkah ini juga akan membantu memulihkan stabilitas setelah Bitcoin jatuh hampir 50% dari puncaknya pada Oktober lalu.
Latar Belakang CLARITY Act dan Regulasi Pasar Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, dua lembaga pemerintah AS, Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bersaing menentukan siapa yang punya otoritas mengatur pasar kripto. Kondisi ini diibaratkan seperti pertandingan sepak bola yang dipimpin dua wasit dengan aturan berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan.
CLARITY Act diusulkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengatur pembagian wewenang secara jelas. Undang-undang ini memberikan CFTC kendali atas komoditas digital seperti pasar spot Bitcoin, sementara SEC tetap mengawasi kontrak investasi. Dengan demikian, pelaku bisnis akan memahami aturan yang harus mereka ikuti.
Hambatan dan Tekanan Politik
Meskipun mendapat dukungan, RUU ini menemui hambatan serius terutama terkait regulasi stablecoin. Perdebatan tersebut membuat proses pengesahan sempat tertunda. Namun, dukungan kuat dari Sekretaris Keuangan menandakan bahwa Gedung Putih ingin segera menghadirkan solusi.
Senator Chuck Schumer mendorong percepatan pembahasan setelah Fairshake PAC mengumumkan pengeluaran sebesar 193 juta dolar di kampanye pertengahan masa jabatan. Situasi ini menunjukkan kekuatan politik yang mulai melekat pada industri kripto. Namun, momentum legislatif tersebut juga menghadapi tantangan berupa skandal dan penolakan dari sektor perbankan, termasuk kontroversi terkait akuisisi perusahaan keuangan oleh kelompok yang didukung Uni Emirat Arab.
Dukungan dan Tantangan di Senat
Perjalanan RUU ini di Senat terbilang sulit. Banyak legislator yang memperlambat pembahasan hingga dianggap sebagai “neraka kripto” oleh Senator Mark Warner. Bahkan beberapa perusahaan besar, seperti Coinbase, menarik dukungannya karena perbedaan pendapat dalam klausul tertentu.
Bessent menargetkan penyelesaian RUU sebelum 1 Maret dan mengkritik perselisihan di industri yang dinilai menghambat kemajuan. Ia menegaskan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan bisa kembali menurunkan kepercayaan pasar dan menyebabkan fluktuasi harga yang baru.
Pandangan Ahli dan Proyeksi Pasar
David Duong, Kepala Riset Global di Coinbase Institutional, menyatakan optimisme terhadap pengesahan CLARITY Act tahun ini. Ia percaya oversight terhadap stablecoin sudah tercapai dan kejelasan struktur pasar akan segera muncul. Duong menunjukkan bahwa perdebatan yang terjadi tidak hanya terkait stablecoin saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas dari struktur pasar kripto.
Menurut data pasar prediksi, peluang pengesahan RUU ini meningkat dari 20% menjadi antara 40% hingga 60% seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak masih aktif berpartisipasi dan berharap RUU dapat melewati proses legislasi.
Dengan adanya dorongan signifikan dari Sekretaris Keuangan dan dukungan politik yang terus bertambah, penerapan CLARITY Act diharapkan dapat memperkuat landasan regulasi aset digital di AS. Hal ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasar kripto dan memberikan arah yang jelas bagi pelaku industri di masa depan.
