Komisi Eropa sedang mengajukan rancangan larangan transaksi cryptocurrency dengan entitas asal Rusia di seluruh Uni Eropa. Langkah ini bertujuan memperkuat efektivitas sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia, terutama terkait pemblokiran akses ke aset kripto sebagai jalur alternatif transfer dana.
Menurut dokumen resmi yang dilihat Financial Times, larangan ini akan melarang individu maupun entitas berbasis UE untuk melakukan transaksi kripto dengan pihak yang berbasis di Rusia. Kebijakan ini dirancang untuk menutup celah yang dimanfaatkan penyedia layanan kripto Rusia yang terkena sanksi dan kemudian meluncurkan kembali layanan mereka dengan nama berbeda.
Masalah Rebranding oleh Penyedia Layanan Kripto Rusia
Beberapa penyedia layanan kripto Rusia yang sudah terkena sanksi, seperti bursa Garantex, terbukti melakukan rebranding menjadi Grinex. Komisi Eropa mengakui bahwa upaya pelacakan satu per satu penyedia layanan ini cenderung tidak efektif. Dokumen internal menyebutkan rebranding layanan kripto berpotensi terus terjadi untuk menghindari pembatasan.
Karena hal tersebut, Komisi mengusulkan pelarangan transaksi dengan semua penyedia layanan aset kripto atau platform pertukaran kripto yang beroperasi di Rusia. Rencana ini juga mencakup larangan ekspor barang-barang yang dapat digunakan ganda ke Kirgizstan, di mana kedua kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan dari 27 negara anggota UE sebelum dapat diberlakukan.
Tantangan dan Dukungan dari Negara Anggota UE
Beberapa negara anggota telah menyuarakan kekhawatiran terkait rancangan larangan ini, yang berpotensi menunda pelaksanaannya. Hal ini menjadi tantangan karena larangan ini direncanakan untuk diterapkan bertepatan dengan peringatan empat tahun awal invasi Rusia ke Ukraina.
Dalam konteks tersebut, Duta Besar UE untuk Sanksi David O’Sullivan dijadwalkan mengunjungi Kirgizstan untuk membicarakan sikap negara tersebut yang dinilai terlalu longgar terhadap entitas Rusia yang terkena sanksi. Kelemahan pengawasan ini dianggap mendukung berkembangnya jaringan kripto yang berperan dalam menghindari sanksi.
Peran Jaringan A7 dan Stablecoin Rusia
Salah satu jaringan penting yang turut diperhatikan adalah jaringan A7 dan stablecoin yang dipatok ke rubel, A7A5. Pada Januari lalu, jumlah transaksi A7A5 mencapai lebih dari $100 miliar, menunjukan skala besar penggunaan aset digital ini dalam aktivitas finansial yang terkait dengan Rusia. Laporan TRM Crypto Crime menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya, jaringan ini memproses sekitar $70 miliar terhadap aliran dana yang terkait sanksi.
Menurut Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global TRM Labs, ekosistem ini sengaja dibangun untuk mendukung aktivitas kriminal seperti ransomware, pasar gelap, dan penghindaran sanksi secara masif. Ia menyebut sistem ini berkembang menjadi infrastruktur keuangan yang sangat terorganisasi, mengisi celah setelah akses ke jalur pembayaran dolar dan euro ditutup.
Pandangan Para Ahli soal Larangan Menyeluruh
Redbord menilai bahwa larangan menyeluruh atas transaksi kripto dengan entitas Rusia lebih efektif dibanding pendekatan saat ini yang bersifat fragmentasi dan mudah diakali melalui rebranding dan pembentukan ekosistem baru. Ia menjelaskan bahwa larangan luas ini lebih fokus pada risiko dan jaringan penghindaran sanksi, bukan hanya daftar hitam penyedia layanan tertentu.
Sementara itu, juru bicara Elliptic menegaskan bahwa UE sebenarnya sudah memiliki aturan cukup ketat yang melarang penyedia jasa aset kripto kepada warga atau entitas Rusia sejak Oktober tahun lalu. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan regulasi yang lebih ketat agar aturan yang ada tidak hanya di atas kertas.
Elliptic juga mencatat bahwa upaya mengelabui aturan memang selalu ada, tidak hanya di ranah aset digital, tetapi larangan dan pemantauan yang ketat dapat mempersulit praktik tersebut. Kelebihan aset kripto adalah seluruh transaksi dapat dilacak melalui buku besar publik, memberikan kemungkinan untuk mendeteksi teknik penyamaran.
Prediksi dan Tantangan ke Depan
Meski larangan menyeluruh akan membantu menekan aktivitas penghindaran sanksi, Redbord memperkirakan pelaku Rusia kemungkinan tetap menggunakan perantara, broker dari negara ketiga, dan entitas cangkang untuk menyamarkan jejak transaksi. Namun demikian, memperketat batasan UE akan meningkatkan biaya bagi pihak-pihak tersebut dan memperbesar peluang pendeteksian di titik-titik pengawasan yang teregulasi.
Langkah terbaru Komisi Eropa ini sekaligus menandai upaya lanjutan dalam memerangi jaringan keuangan gelap yang memanfaatkan teknologi kripto untuk mendukung aksi-aksi yang melanggar sanksi internasional. Penegakan aturan ini akan memerlukan kerjasama lintas negara anggota dan penguatan sistem pengawasan terhadap aset digital.
-
-
-
-
