Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka tahun 2026 dengan beragam rencana strategis yang mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, sejumlah tantangan nyata mengemuka, terutama terkait pemangkasan anggaran serta isu reformasi birokrasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Pada Desember tahun lalu, Pemerintah Kota bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,472 triliun dan belanja sebesar Rp1,523 triliun. Defisit mencapai Rp50,78 miliar diantisipasi melalui pembiayaan netto. Fokus utama belanja diarahkan pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum serta Satpol PP.
Pemotongan Dana dan Dampaknya
Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan mengungkapkan pemotongan Dana Transfer Khusus Daerah (TKD) mencapai Rp219 miliar. Pemotongan ini diperkirakan berdampak besar, khususnya pada pembangunan infrastruktur dan penerimaan daerah. Meskipun demikian, Pemkot tetap optimistis dengan perencanaan yang lebih cermat dan terukur untuk menjaga pencapaian prioritas pembangunan.
Sorotan Terhadap Tata Kelola Birokrasi
Isu birokrasi Kota Tasikmalaya mendapatkan perhatian serius. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) setempat menyatakan keberadaan dominasi sekelompok pejabat dalam jabatan strategis bisa merusak citra pemerintah. Ketua KNPI Dhany Tardiwan Noor menekankan perlunya reformasi birokrasi yang mengedepankan merit system, transparansi dalam pengisian jabatan, serta akuntabilitas keputusan.
Selain itu, kekosongan Dewan Pendidikan Kota yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun memunculkan pertanyaan tentang keberlangsungan kebijakan pendidikan. Pengamat pendidikan Asep Sudrajat H. memperingatkan bahwa proses pengisian Dewan Pendidikan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan komunitas kompeten agar kebijakan lebih akurat dan tepat sasaran.
Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan
Kota Tasikmalaya mencatat deflasi sebesar 0,05% pada Januari yang dipengaruhi oleh penurunan harga daging ayam ras, telur, bawang merah, cabai rawit, dan wortel. Sektor ekonomi dihadapkan pula pada isu Upah Minimum Kota (UMK) yang disepakati naik 6,37% menjadi Rp2.980.336,00 per bulan. Namun, kenaikan tersebut masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat sebesar Rp4,12 juta, hanya memenuhi sekitar 72% kebutuhan pekerja.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tasikmalaya berinisiatif menggelar Tasikmalaya Economic Forum (TEF) sebagai ruang dialog strategis berkaitan dengan investasi, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Forum ini bertujuan menekan angka kemiskinan yang masih tinggi mencapai 10,84 persen warga berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2025.
Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi
Sejumlah proyek besar berhasil diselesaikan awal tahun, seperti pendopo rumah dinas wali kota dan Gedung Kominfo yang sempat terlambat serta dikenai denda. Selain itu, Wali Kota melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan untuk membahas peningkatan fasilitas transportasi umum. Pembenahan Terminal Indihiang dan Bandara Wiriadinata menjadi fokus, mengingat posisi strategis Tasikmalaya sebagai episentrum Priangan Timur.
Geliat Pariwisata dan Pengembangan Wilayah
Destinasi wisata di Tasikmalaya Selatan, seperti Pantai Sindangkerta di Kecamatan Cipatujah, menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan lokal menjelang pergantian tahun. Pantai ini menawarkan suasana alam asri dan berbagai spot foto menarik. Pengelola mengimbau wisatawan untuk menjaga keselamatan dan mematuhi aturan larangan berenang di area berbahaya.
Berbagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan juga telah digelar sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Contohnya Musrenbang di Kelurahan Cikalang yang fokus pada usulan pembangunan lintas kelurahan yang dianggap mendesak.
Kota Tasikmalaya di tahun ini terus berupaya mengatasi berbagai kendala dari sisi anggaran, birokrasi, serta kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata. Strategi pengelolaan yang matang dan keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi kunci penting guna mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.