Kelompok advokasi crypto, Coin Center, tengah mendorong agar Senat AS mempertahankan perlindungan hukum penting bagi pengembang perangkat lunak dalam rancangan undang-undang struktur pasar digital yang sedang dibahas. Perlindungan ini mencegah pengembang bertanggung jawab secara hukum jika pihak ketiga menyalahgunakan kode sumber terbuka yang mereka buat untuk aktivitas ilegal.
Perlindungan tersebut sangat penting bagi industri karena tanpa perlindungan ini, inovasi bisa terhenti. Banyak pengembang merasa risiko hukum terlalu besar jika harus menanggung akibat dari penyalahgunaan kode yang mereka buat oleh orang lain.
Pentingnya Perlindungan Pengembang
Coin Center menjelaskan bahwa pengembang yang tidak mengendalikan aset digital tidak semestinya diperlakukan sebagai pengirim uang. Hal ini berkaitan dengan aturan pengawasan yang dirancang untuk entitas yang menyimpan dan mengelola dana pengguna, bukan mereka yang hanya membuat kode perangkat lunak.
Senat, khususnya Komite Yudisial, menolak memasukkan klausul ini karena khawatir perlindungan bagi pengembang bisa merusak penegakan hukum terhadap platform seperti Tornado Cash yang diduga digunakan untuk pencucian uang. Penolakan ini memicu kebuntuan yang menunda pengesahan rancangan undang-undang struktur pasar digital secara keseluruhan.
Dampak Kebuntuan Terhadap Regulasi
Rancangan undang-undang itu sendiri bertujuan untuk menetapkan batas regulasi antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) di sektor aset digital. Presiden sebelumnya pernah menyatakan bahwa undang-undang ini akan segera hadir, menunjukkan pentingnya percepatan regulasi yang jelas.
Namun, ketidaksetujuan dalam Komite Yudisial yang dipimpin oleh Senator Dick Durbin dan Chuck Grassley memperumit proses tersebut. Mereka menilai bahwa perlindungan terhadap pengembang bisa melemahkan hukum yang mengatur pengiriman uang tanpa izin resmi.
Argumen Coin Center dan Implikasi Bagi DeFi
Coin Center menegaskan bahwa menghukum pengembang karena perbuatan pengguna menciptakan ketidakpastian yang bisa membekukan inovasi open-source. Perlu dipahami bahwa pengembang, misalnya dalam proyek decentralized exchange (DEX), tidak mengendalikan dana pengguna sehingga tidak dapat diperlakukan seperti pihak kustodian yang wajib mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act).
Keberadaan batasan hukum ini sangat penting bagi industri keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang mengandalkan pengembang untuk membangun protokol terbuka tanpa takut risiko hukum. Jika klausul pelindung itu dicabut, menulis smart contract bisa dianggap sebagai risiko pidana di Amerika Serikat, yang berpotensi menghentikan banyak aktivitas pengembangan inovatif.
Sejarah dan Upaya Regulasi Sebelumnya
Perdebatan ini bukan hal baru dan mengingatkan pada upaya legislatif sebelumnya seperti Blockchain Regulatory Certainty Act. Undang-undang tersebut juga berupaya memberikan kejelasan terhadap layanan blockchain yang tidak mengontrol langsung interaksi pengguna maupun dana.
Secara keseluruhan, perdebatan di Senat menyoroti ketegangan antara keinginan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal dengan kebutuhan untuk mendukung inovasi teknologi terbuka yang mendasari ekosistem kripto modern. Coin Center tetap mengadvokasi keberlanjutan perlindungan hukum bagi pengembang yang tidak mengendalikan aset, sebagai fondasi untuk perkembangan teknologi blockchain dan DeFi yang lebih luas di masa depan.
