Nischal Shetty, Co-Founder Shardeum dan pendiri bursa kripto terbesar di India, WazirX, memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan pemerintah India yang mengadopsi pendekatan “Blockchain YES, Crypto NO.” Pendekatan ini mendukung penggunaan blockchain untuk aplikasi pemerintahan, tetapi membatasi penggunaan aset kripto secara luas di masyarakat.
Anggota parlemen India, Raghav Chadha, mengusulkan registri properti nasional berbasis blockchain untuk menjamin keamanan dan keaslian catatan tanah. Ia mencontohkan keberhasilan penerapan blockchain di Swedia, Uni Emirat Arab, dan Georgia sebagai penguat transaksi properti. Namun, Nischal menilai bahwa adopsi blockchain pada catatan tanah hanya berdampak pada institusi dan bukan mendorong penggunaan kripto pada masyarakat umum.
Menurut Shetty, walaupun integrasi blockchain dalam pemerintahan seperti verifikasi dokumen dan integrasi DigiLocker dapat menjangkau skala populasi tanpa masyarakat harus berkontak langsung dengan token kripto, hal ini tidak akan memicu revolusi adopsi aset digital. Blockchain yang hanya berfokus pada sektor pemerintahan dan B2B bisa memperkuat efisiensi dan kepercayaan administrasi, tetapi tidak berhasil menciptakan ekosistem startup yang besar di bidang B2C.
Shetty menegaskan, kebijakan perpajakan yang ketat seperti pajak 30% atas keuntungan kripto dan penalti $545 bagi pelaporan yang terlewat meningkatkan risiko sektoral. Kebijakan ini tampak lebih sebagai bentuk pembatasan daripada regulasi yang mendukung praktik industri. Penerapan TDS 1% serta ketentuan pajak tanpa kompensasi kerugian turut mendorong pelaku kripto beralih ke bursa luar negeri.
Dampak Kebijakan Terhadap Ekosistem Kripto di India
-
Inovasi Kripto Bergeser ke Luar Negeri
Pendekatan “Blockchain YES, Crypto NO” dapat mendorong inovasi kripto keluar dari India. Hal ini terjadi karena inovasi B2C kripto tidak dapat berkembang tanpa dukungan aset kripto itu sendiri. -
Pertumbuhan Ekonomi dan Startup Terhambat
Larangan terhadap penggunaan kripto dalam sektor konsumen akan menahan pertumbuhan startup berbasis blockchain yang berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi digital India. - Peluang dari Regulasi Pajak yang Progresif
Meskipun pajak tinggi, adanya penalti bagi yang tidak melaporkan menunjukkan pemerintah mulai membentuk kerangka regulasi yang transparan. Ini adalah langkah awal menuju pengawasan yang lebih terstruktur.
Shetty juga menyoroti pentingnya keterlibatan entitas teregulasi seperti WazirX, Pi42, dan Zebpay yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan (FIU). Kepatuhan pada KYC dan AML membantu mengurangi risiko penipuan yang selama ini menjadi hambatan kepercayaan publik. Panduan FIU terbaru juga memperketat standar kepatuhan demi keamanan pengguna.
Meski pajak dan regulasi saat ini dianggap keras, Shetty optimis bahwa ekosistem kripto India masih memiliki potensi besar. Ia berharap pemerintah dapat menurunkan TDS hingga mendekati nol, sehingga mendorong pertumbuhan transaksi legal dalam negeri. Adaptasi berkelanjutan diyakini akan terus terjadi seperti yang telah dialami sektor teknologi India sebelumnya.
Secara singkat, strategi pemerintah yang mengakomodasi blockchain untuk tujuan tata kelola namun membatasi penggunaan kripto secara luas, menghadirkan dilema. Ini bisa menciptakan sistem pemerintahan yang efisien sekaligus menghambat start-up dan inovasi teknologi digital pada level masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan industri kripto di India sangat bergantung pada kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara regulasi dan dukungan terhadap penggunaan aset digital secara menyeluruh.