Senator Richard Blumenthal memulai penyelidikan resmi terhadap Binance terkait dugaan transaksi senilai $1,7 miliar yang berhubungan dengan entitas Iran dan armada bayangan Rusia. Langkah ini menandai tekanan politik dan regulasi yang kembali mengincar salah satu bursa kripto terbesar dunia.
Penyelidikan ini muncul hanya dua tahun setelah Binance menyelesaikan penyelesaian kasus terbesar di AS senilai $4,3 miliar dan pendiri Changpeng Zhao menjalani hukuman penjara. Fokus utama penyelidikan terletak pada dugaan fasilitasi transaksi besar yang melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Rusia.
Detail Dugaan Pelanggaran Binance
Senator Blumenthal mengirim surat resmi kepada co-CEO Binance, Richard Teng, yang menuntut serangkaian dokumen terkait aktivitas pengguna dari Iran dan keterlibatan “armada bayangan” Rusia. Ia juga meminta informasi tentang kemungkinan pemberhentian staf kepatuhan yang mengawasi aktivitas tersebut. Batas waktu respons ditetapkan pada awal Maret agar proses investigasi berlangsung cepat.
Blumenthal menegaskan bahwa Binance tampaknya mengabaikan tanda bahaya terkait operasi akun ilegal dan bahkan memberikan dukungan aktif bagi entitas yang terlibat dalam pencucian uang. Pernyataan ini mempertanyakan kepatuhan Binance terhadap undang-undang sanksi dan perjanjian resolusi federal yang disepakati pada tahun sebelumnya.
Bukti dan Investigasi Media
Laporan investigasi dari Fortune dan The New York Times mengungkap fakta bahwa Binance kemungkinan memfasilitasi transaksi USDT bernilai lebih dari $1 miliar menuju entitas terkait Iran selama periode Maret 2024 hingga Agustus 2025. Salah satu akun diduga milik vendor Binance dengan individu di Iran mengakses lebih dari 1.500 akun Binance, walaupun platform membatasi akses tersebut.
Dokumen yang diperoleh menunjukkan keterlibatan dua entitas berbasis di Hong Kong, Hexa Whale dan Blessed Trust, sebagai perantara untuk transaksi pengguna Iran. Binance disebut telah menerima peringatan dari tim internal tentang keterkaitan Hexa Whale dengan kelompok seperti Houthi di Yaman, indikasi tunggal dari pelanggaran sanksi.
Kritik terhadap Pengawasan dan Kepatuhan
Para staf kepatuhan yang menyarankan langkah-langkah penguatan kontrol KYC dan pembatasan akun berisiko tinggi dilaporkan tidak didengar dan bahkan ada tuduhan bahwa Hexa Whale diberikan status VIP meskipun dokumennya diragukan. Selain itu, beberapa penyelidik kepatuhan diminta keluar atau diskors pada akhir 2025, dengan alasan pelanggaran protokol internal.
Binance membantah seluruh tuduhan ini dan menyatakan telah melakukan peninjauan internal tanpa menemukan bukti pelanggaran hukum sanksi. Perusahaan juga menepis klaim pemecatan penyelidik yang mengangkat isu tersebut dan menekankan peningkatan sistem kepatuhan yang signifikan sejak penyelesaian kasus tahun lalu.
Upaya Binance dalam Memperbaiki Kepatuhan
Menurut Binance, paparan terhadap eksposur sanksi telah turun drastis dari 0,284% pada awal 2024 menjadi 0,009% di pertengahan 2025, menandai penurunan sebesar 96,8%. Volume transaksi yang melibatkan empat bursa kripto utama Iran juga mengalami penurunan signifikan, dari $4,19 juta menjadi sekitar $1,1 juta dalam dua tahun terakhir. Saat ini, sekitar 25% tenaga kerja Binance difokuskan untuk memantau pencucian uang dan penyaringan sanksi.
Konteks Legal dan Politik
Pemeriksaan ini muncul pasca penyelesaian bersejarah Binance dengan Departemen Kehakiman AS, yang mengharuskan Binance membayar denda besar dan mendapati pendirinya, Changpeng Zhao, menjalani hukuman penjara singkat akibat kelalaian program anti pencucian uang. Meskipun sudah dibebaskan dan mendapatkan pengampunan presiden, kontroversi terbaru mempertanyakan kestabilan reformasi internal Binance.
Penyelidikan ini masih di tahap awal, dan belum ada tuntutan resmi yang diajukan. Namun, kasus ini menyoroti betapa sulitnya Binance dalam menyeimbangkan operasi global dengan tekanan regulasi ketat dari pemerintah AS. Keputusan atas penyelidikan ini berpotensi mempengaruhi masa depan Binance sekaligus menetapkan standar baru dalam pengawasan sanksi bagi seluruh bursa kripto internasional dalam konteks geografi politik yang kompleks.
Dengan meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas kripto lintas negara, seluruh pelaku industri dihadapkan pada tuntutan transparansi dan kepatuhan yang lebih ketat. Kasus Binance menjadi ujian penting bagi efektifitas regulasi kripto dalam mengantisipasi risiko pelanggaran hukum dan mendukung stabilitas ekosistem finansial global.
