Regulator Jepang kini mengajak sektor swasta untuk berperan aktif dalam memerangi pencucian uang menggunakan cryptocurrency. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas pencucian uang yang memanfaatkan teknologi aset digital secara global.
Financial Services Agency (FSA) Jepang mengumumkan dukungannya terhadap inisiatif pilot project anti-pencucian uang (AML) berbasis kripto yang akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. Program ini bertujuan menguji efektivitas dan kepatuhan hukum dari kerangka kerja baru untuk sektor swasta dalam menangani AML.
Peran Sektor Swasta dalam Pengawasan Kripto
Aleksander Gora, kepala identitas dan kepercayaan digital di Teranode Group, menilai bahwa sektor swasta kini memegang peran penting dalam pelaksanaan AML karena memiliki kendali atas data, teknologi, dan lapisan transaksi. Menurutnya, pemerintah tetap menetapkan regulasi, namun eksekusi lebih banyak dilakukan oleh pihak yang paling dekat dengan transaksi.
Berbagai perusahaan domestik Jepang, termasuk pertukaran kripto besar seperti GMO Coin dan Bitbank, ikut ambil bagian dalam pilot tersebut. Selain itu, Cabang Jepang dari Chainalysis, firma analisis blockchain, juga menjadi bagian dari kolaborasi ini.
Kolaborasi Industri Keuangan dan Teknologi
Selain perusahaan kripto, beberapa perusahaan besar di sektor keuangan dan teknologi juga terlibat, seperti divisi crypto dari Rakuten serta Nomura Securities. Konglomerat teknologi Hitachi juga menunjukkan minat untuk ikut serta dalam proyek ini.
Berikut ini beberapa entitas utama yang tergabung dalam pilot AML:
- GMO Coin
- Bitbank
- Chainalysis Jepang
- Rakuten Crypto
- Nomura Securities
- Hitachi
Pihak-pihak lain turut serta namun memilih menyembunyikan identitasnya demi menjaga kerahasiaan strategi.
Peningkatan Kolaborasi Antar Industri
FSA menekankan bahwa rangkaian pilot ini akan menguji kemampuan kolaborasi dan pertukaran informasi antar perusahaan terkait AML di bidang kripto. Perusahaan-perusahaan akan berbagi data, termasuk alamat wallet yang dicurigai melakukan penipuan lintas industri.
Model kolaborasi ini dinilai lebih efisien daripada membangun infrastruktur negara yang besar. Shiv Shankar, CEO Boundless dan mantan kepala kepatuhan Coinbase Jepang, mengatakan bahwa Jepang dapat menjadi contoh bagaimana regulator dapat menetapkan standar dan menyuruh entitas swasta mengimplementasikannya.
Peran Bank dan Regulasi Mendatang
Kolaborasi ini menjadi sangat penting karena Jepang berencana untuk mengintegrasikan kripto ke dalam sektor finansial utama pada 2028. Regulasi akan mengalami perubahan yang memungkinkan batas antara keuangan tradisional dan kripto menjadi semakin kabur.
Beberapa bank dan perusahaan sekuritas besar Jepang juga meningkatkan aktivitas dalam meluncurkan stablecoin berpatokan yen serta pengembangan layanan keuangan berbasis aset digital. Nomura, misalnya, dikabarkan tengah mengurus izin operasi untuk pertukaran kripto berbasis Eropa yang akan diluncurkan di Jepang.
Daiwa Securities Group dan SMBC Nikko Securities juga sedang mempertimbangkan langkah serupa guna memperluas penawaran produk digital mereka kepada klien.
Upaya ini mencerminkan strategi Jepang yang berhati-hati namun adaptif, memadukan kepatuhan regulasi dengan inovasi teknologi dalam mengatasi risiko pencucian uang di dunia kripto yang terus berkembang.
