Sejumlah perubahan signifikan terjadi di Capitol Hill terkait kebijakan perpajakan Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir. Rencana pengesahan pembebasan pajak (tax break) untuk Bitcoin yang awalnya terlihat menjanjikan, kini malah dibatasi hanya untuk stablecoin seperti USDC saja.
Kontroversi ini mencuat setelah Marty Bent, seorang advokat Bitcoin, menuduh bahwa Coinbase, bursa aset kripto terbesar di Amerika Serikat, melobi di balik layar dengan menyampaikan pada anggota parlemen bahwa “tidak ada yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran.” Tuduhan ini menyatakan bahwa Coinbase lebih mendorong pembebasan pajak untuk stablecoin ketimbang Bitcoin itu sendiri.
Selain Bent, beberapa sumber yang diklaim dekat dengan peristiwa ini menyebut hubungan strategis antara Circle sebagai penerbit USDC dan Coinbase yang berkontribusi terhadap perubahan kebijakan tersebut. Sejak 2018, Coinbase diketahui memperoleh pendapatan dari cadangan USDC, yang mungkin menjadi alasan didalam pembatasan tersebut.
Namun, pimpinan Coinbase dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Faryar Shirzad, Chief Policy Officer Coinbase, menyebut tudingan itu “sangat tidak benar” dan menegaskan bahwa perusahaan mereka telah memperjuangkan pembebasan pajak untuk seluruh aset digital, termasuk Bitcoin, sejak 2017. Shirzad bahkan menyatakan, “Kami tidak pernah dan tidak akan pernah melobi menentang Bitcoin. Pernah.”
Keterlibatan tokoh lain dalam kontroversi ini datang dari Jack Dorsey, CEO Block. Dorsey secara terbuka mempertanyakan Brian Armstrong, CEO Coinbase, tentang kebenaran tuduhan dalam diskusi publik. Armstrong pun dengan singkat membantah klaim tersebut.
Pentingnya De Minimis Exemption dalam Pajak Kripto
Pusat perdebatan ini adalah status “de minimis exemption,” sebuah pembebasan pajak untuk transaksi kripto berjumlah kecil. Tanpa aturan ini, menggunakan kripto untuk pembayaran kecil, seperti membeli kopi, menjadi tidak praktis karena setiap transaksi diperlakukan sebagai peristiwa kena pajak. Saat ini, Internal Revenue Service (IRS) AS menganggap kripto sebagai properti, sehingga setiap transaksi harus dilaporkan dan dilengkapi dengan perhitungan capital gains tax.
Menurut Conner Brown dari Bitcoin Policy Institute, terjadi pergeseran kebijakan di Capitol Hill yang membatasi pembebasan pajak ini hanya untuk stablecoin. Draft Parity Act bipartisan yang diajukan oleh anggota parlemen Max Miller dan Steven Horsford kini hanya memasukkan “regulated payment stablecoins” dalam pengecualian, sehingga Bitcoin dan kripto lainnya dikecualikan. Hal ini berbeda dari proposal awal Senator Cynthia Lummis yang mendukung de minimis exemption untuk Bitcoin.
Kompleksitas Perdebatan Perpajakan Kripto
Situasi menjadi rumit karena beberapa proposal pembebasan pajak saat ini sedang dibahas secara bersamaan di tingkat legislatif AS. Berikut adalah jenis pembebasan pajak yang tengah dipertimbangkan:
- De minimis exemption untuk penggunaan personal kecil.
- Pembebasan gas fee (biaya transaksi) yang biasa terjadi di jaringan blockchain.
- Keringanan khusus bagi stablecoin, yang mengabaikan keuntungan atau kerugian di bawah satu sen.
Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda; para pendukung Bitcoin lebih fokus pada pembebasan penggunaan pribadi, pengguna stablecoin meminta pembebasan biaya gas, sementara broker dan pelaku pasar stabilcoin ingin mengurangi beban perpajakan terkait transaksi stablecoin.
Menurut Jason Schwartz, seorang pengacara pajak kripto yang terkemuka, perbedaan ini wajar karena masing-masing pelaku pasar memiliki posisi dan tujuan yang berbeda dalam advokasi pajak. Schwartz menegaskan bahwa dukungan terhadap suatu proposal tidak berarti ada upaya untuk menekan proposal lain secara negatif.
Tekanan dari berbagai kelompok ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses legislasi perpajakan kripto di Amerika Serikat. Sementara itu, pertanyaan tentang peran Coinbase dalam proses ini tetap menjadi bahan perdebatan publik antara pendukung Bitcoin dan pelaku pasar kripto lainnya.
-
-
-
-
