Teddy Ungkap Hasil Lawatan Prabowo ke Jepang dan Korea, Komitmen Investasi Rp575 Triliun

Kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Republik Korea menghasilkan komitmen bisnis bernilai besar yang langsung disorot pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut total kesepakatan dari dua negara itu mencapai US$ 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Dari Jepang, nilai komitmen bisnis tercatat US$ 23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun. Sementara itu, dari Republik Korea, komitmen yang masuk mencapai US$ 10,26 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Komitmen investasi yang dibawa pulang dari dua negara

Teddy menegaskan bahwa hasil tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Menurut dia, minat itu muncul karena pemerintah mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, dan pembangunan sektor-sektor strategis nasional.

Ia juga menekankan bahwa peran Presiden Prabowo dalam pertemuan bisnis tidak hanya seremonial. Presiden disebut aktif mendengarkan masukan, memberi respons cepat, dan mengeluarkan arahan langsung atas berbagai isu yang disampaikan pelaku usaha.

Respons cepat pemerintah jadi perhatian investor

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa dalam forum bisnis di Tokyo dan Seoul, pemerintah bertemu sejumlah pengusaha besar. Dalam pertemuan itu, para investor menyampaikan langsung kendala yang mereka hadapi saat berinvestasi di Indonesia.

Rosan menyebut Presiden Prabowo merespons masukan tersebut secara terbuka. Salah satu keluhan yang muncul berkaitan dengan lambatnya koordinasi beberapa lembaga dan kementerian, sehingga Presiden meminta agar proses itu dikoordinir supaya lebih cepat.

Berikut poin penting yang disorot pemerintah dalam pertemuan tersebut:

1. Investor dapat menyampaikan masalah secara langsung kepada Presiden.
2. Pemerintah menerima masukan soal hambatan perizinan dan koordinasi lintas instansi.
3. Presiden memberi respons cepat terhadap keluhan dunia usaha.
4. Kementerian terkait diminta mempercepat proses agar tidak menghambat investasi.

Dorongan hilirisasi dan kepastian regulasi

Rosan menyinggung keberadaan Satuan Tugas Debottlenecking yang membantu menyelesaikan hambatan investasi. Ia juga menyebut pemerintah kini mengacu pada PP Nomor 28 yang dinilai memberi kepastian lebih besar bagi investor, terutama terkait tenggat pelayanan perizinan.

Menurut Rosan, apabila waktu layanan yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh kementerian atau lembaga terkait, hal itu akan menjadi perhatian serius. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun iklim investasi yang lebih pasti dan mudah diprediksi.

Kepastian regulasi menjadi isu penting bagi investor besar, terutama di sektor industri, energi, dan manufaktur. Dalam banyak kasus, kecepatan perizinan sering menjadi faktor penentu apakah proyek akan berjalan sesuai rencana atau tertunda.

Jepang dan Korea Selatan masih jadi mitra penting

Rosan juga menyampaikan bahwa Jepang dan Korea Selatan masih menunjukkan respons positif terhadap iklim investasi Indonesia, meski suasana global tetap dipenuhi ketidakpastian politik dan ekonomi. Ia menyebut Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, berada di posisi kelima.

Sementara Korea Selatan berada di sekitar posisi keenam atau ketujuh sebagai investor utama. Rosan mengatakan investasi dari Korea tumbuh rata-rata sekitar 14 persen per tahun, sedangkan Jepang tumbuh sekitar 8 hingga 9 persen per tahun.

Data itu memperlihatkan bahwa kedua negara tetap menjadi mitra strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan industri. Di saat pemerintah menargetkan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, arus modal dari Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi salah satu penopang utama.

Dampak yang diharapkan pemerintah

Pemerintah memastikan seluruh komitmen yang sudah disepakati akan dikawal agar benar-benar terealisasi. Teddy menyebut realisasi investasi tersebut diharapkan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hilirisasi, investasi dari Jepang dan Korea Selatan juga berpotensi memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Jika komitmen bisnis itu berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memperoleh tambahan modal, teknologi, dan transfer pengetahuan dari perusahaan-perusahaan besar di dua negara tersebut.

Pada saat yang sama, hasil kunjungan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga momentum kepercayaan investor melalui komunikasi langsung, kepastian aturan, dan penyelesaian hambatan birokrasi yang selama ini kerap menjadi perhatian dunia usaha.