Otoritas kripto Dubai lebih dulu mengeluarkan perintah cease-and-desist terhadap bursa aset digital KuCoin, lalu pengadilan di Amerika Serikat mengambil langkah yang jauh lebih tegas. Dalam putusan yang disetujui Pengadilan Distrik Bagian Selatan New York, operator KuCoin, Peken Global Limited, kini dilarang permanen melayani pengguna AS kecuali mendaftar sebagai foreign board of trade.
Langkah ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap bursa kripto lintas negara semakin ketat. Kasus KuCoin juga menegaskan bahwa masalah kepatuhan di satu yurisdiksi dapat memicu konsekuensi besar di wilayah lain, terutama jika regulator menilai ada pelanggaran terkait izin, perlindungan pelanggan, dan aktivitas derivatif.
Langkah Dubai lebih dulu memicu sorotan
Pada 5 Maret, regulator kripto Dubai menuding KuCoin dan entitas terkaitnya, yakni Peken Global Limited, Phoenixfin, MEK Global, dan KuCoin Exchange EU GmbH, diduga menyediakan layanan kripto kepada warga Dubai tanpa persetujuan regulasi yang diperlukan. Regulator juga menilai perusahaan memberi kesan yang tidak tepat soal status lisensinya.
Peringatan itu menjadi sinyal awal bahwa ekspansi lintas batas di sektor aset digital tidak bisa lepas dari aturan lokal. Dalam industri kripto, klaim izin dan cakupan layanan sering menjadi titik rawan ketika sebuah platform beroperasi di banyak negara sekaligus.
Pengadilan AS ubah larangan sementara menjadi permanen
Hanya beberapa minggu setelah tindakan di Dubai, pengadilan AS menyetujui consent order dari Commodity Futures Trading Commission atau CFTC pada 30 Maret. Perintah itu secara permanen melarang Peken Global Limited memperbolehkan pengguna AS memakai platformnya, kecuali jika perusahaan mendaftar sebagai foreign board of trade.
Selain larangan itu, pengadilan juga menetapkan denda perdata sebesar $500,000. Putusan ini membuat masa penarikan KuCoin dari pasar AS yang sebelumnya disepakati untuk setidaknya dua tahun berubah menjadi larangan tanpa batas waktu.
Apa yang menjadi dasar perkara
Pada Maret 2024, regulator federal menggugat Peken bersama tiga entitas KuCoin lainnya, MEK Global, PhoenixFin, dan Flashdot. Gugatan itu menuduh mereka menjalankan bursa derivatif kripto tanpa lisensi dan tidak memiliki program identifikasi pelanggan yang efektif.
Masalah identifikasi pelanggan atau customer identification program sering menjadi fokus utama regulator karena berkaitan langsung dengan pencegahan pencucian uang dan perlindungan konsumen. Tanpa sistem yang kuat, bursa bisa dinilai gagal memverifikasi siapa yang memakai layanan mereka dan untuk tujuan apa transaksi dilakukan.
Riwayat sanksi yang sudah lebih dulu dijatuhkan
Pada Januari tahun lalu, Peken mengaku bersalah atas dakwaan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Perusahaan juga sepakat membayar lebih dari $297 juta dalam bentuk sanksi.
Urutan perkara ini menunjukkan pola penegakan hukum yang bertahap namun semakin keras. Setelah pengakuan bersalah dan pembayaran denda besar, kebijakan terbaru pengadilan AS menutup kembali peluang perusahaan untuk kembali masuk ke pasar Amerika dalam waktu dekat.
Fakta penting dalam kasus KuCoin
- Regulator Dubai mengeluarkan cease-and-desist pada 5 Maret.
- Pengadilan AS menyetujui consent order pada 30 Maret.
- Peken Global Limited dilarang permanen melayani pengguna AS tanpa status foreign board of trade.
- Denda perdata yang ditetapkan mencapai $500,000.
- Peken sebelumnya sudah menyetujui pembayaran lebih dari $297 juta.
- DoJ menyebut KuCoin melayani sekitar 1.5 juta pengguna terdaftar di AS antara September 2017 dan Maret 2024.
- Pendapatan biaya dari pengguna AS mencapai sekitar $184.5 juta.
Posisi KuCoin di pasar global ikut terdampak
KuCoin berdiri pada 2017 dan berkembang sebagai bursa global yang menawarkan perdagangan spot dan derivatif, staking, serta lending. Namun, skala bisnis yang besar juga membuat kepatuhan menjadi semakin penting, terutama saat platform menarik pengguna dari banyak negara dengan aturan berbeda.
Menurut Departemen Kehakiman AS, KuCoin melayani sekitar 1.5 juta pengguna terdaftar di AS dalam periode September 2017 hingga Maret 2024. Dalam rentang itu, perusahaan disebut meraup sekitar $184.5 juta dari biaya yang dibayarkan pengguna tersebut.
Mengapa kasus ini penting bagi industri kripto
Kasus KuCoin menyoroti bahwa regulator kini tidak hanya menilai produk, tetapi juga struktur kepatuhan, status lisensi, dan cara platform mengelola akses pengguna. Bagi bursa kripto global, satu pelanggaran di satu negara dapat memicu pemeriksaan berantai di yurisdiksi lain.
Berikut poin yang paling relevan bagi industri:
- Kepatuhan lintas negara harus dibangun sejak awal.
- Klaim lisensi harus sesuai dengan izin yang benar-benar dimiliki.
- Program identifikasi pelanggan wajib berjalan efektif.
- Layanan derivatif memerlukan pengawasan lebih ketat dibanding perdagangan spot biasa.
- Penegakan hukum bisa berubah dari larangan sementara menjadi permanen jika pelanggaran dinilai serius.
KuCoin belum memberi tanggapan atas permintaan komentar hingga waktu publikasi informasi yang dikutip sumber. Perkembangan kasus ini diperkirakan terus menjadi perhatian di sektor aset digital karena menegaskan bahwa regulator di Dubai dan Amerika Serikat sama-sama memperketat pengawasan terhadap operasi bursa kripto lintas batas.
