India Kirim Surat Pajak Crypto 2021, Investor Kecil Juga Ikut Terjaring

Otoritas pajak India mulai mengirim surat pemberitahuan kepada warga yang tercatat melakukan transaksi kripto pada tahun fiskal 2021–22. Surat itu muncul di bawah Section 148A dan kini juga menyasar investor kecil yang sebelumnya merasa tidak perlu khawatir.

Pemberitahuan ini bukan tagihan pajak final, tetapi permintaan klarifikasi atas potensi pendapatan yang belum dilaporkan. Dalam banyak kasus, otoritas pajak mengaku sudah memiliki data transaksi dari bank, bursa kripto, dan dokumen KYC yang terhubung dengan PAN pengguna.

Mengapa investor kecil ikut terpanggil

Sasaran utama surat ini adalah individu yang membeli, menjual, atau menyimpan Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lain pada periode itu. Risiko muncul ketika data di sistem pajak tidak cocok dengan laporan SPT atau ketika transaksi di beberapa platform terlihat tidak lengkap.

Masalahnya, sistem penilaian sering membaca total nilai transaksi, bukan keuntungan bersih. Artinya, trader dengan omset besar tetapi laba kecil tetap bisa masuk radar jika angka pembelian dan penjualan terlihat mencolok di data yang dimiliki pemerintah.

Cara otoritas pajak memeriksa data

Direktorat Pajak Penghasilan India memakai alat pencocokan data seperti Insight Portal dan CRIU. Sistem ini membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk mencari selisih yang perlu dijelaskan wajib pajak.

1. Data KYC yang diserahkan ke bursa kripto
2. Rekaman transaksi bank
3. Volume perdagangan dari platform
4. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau ITR

Jika ada perbedaan, surat Section 148A bisa dikirim untuk meminta penjelasan dalam waktu umumnya 7 hingga 30 hari. Jika jawaban dianggap tidak memadai, otoritas dapat membuka kembali penilaian pajak dan menambahkan pajak, bunga, atau penalti.

Kenapa transaksi lama ikut diperiksa

Fokus pemeriksaan ada pada FY 2021–22 karena periode itu terjadi sebelum India memiliki kerangka pajak kripto yang lebih formal. Sebelum 1 April 2022, keuntungan kripto diperlakukan berdasarkan aturan umum sebagai pendapatan bisnis atau capital gain, tanpa tarif tetap 30% dan tanpa kategori pelaporan khusus.

Kondisi itu membuat banyak trader salah lapor atau tidak melapor secara lengkap. Celah pelaporan tersebut kini dipakai otoritas untuk menelusuri transaksi lama yang terlihat belum masuk dalam SPT.

Siapa yang paling berisiko menerima surat

KoinX menyebut pemberitahuan Section 148A kini dikirim ke investor kripto di berbagai wilayah India dan banyak yang terkait transaksi FY 2021–22. Perusahaan itu menilai surat tersebut umumnya berbasis data dan biasanya bisa diselesaikan jika dokumen pendukung tersedia.

Kelompok yang paling rawan antara lain:

1. Trader dengan volume transaksi tinggi di bursa domestik atau global
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan ITR atau mengurangi laporan aktivitas kripto
3. Pengguna banyak wallet atau banyak platform yang menyisakan celah data
4. Non-filer untuk Assessment Year 2022–23
5. Investor kecil jika ada ketidaksesuaian di Annual Information Statement atau AIS

Sejumlah unggahan di X dan Instagram juga menunjukkan salinan surat yang sudah disamarkan, lengkap dengan logo resmi otoritas pajak, data PAN, dan rujukan Section 148A untuk AY 2021–22. Di media sosial, pesan yang paling banyak dibagikan berbunyi bahwa siapa pun yang berdagang kripto pada FY 2021–22 dapat menerima pemberitahuan pajak.

Beban pajak kripto India masih sangat ketat

India tetap menjadi salah satu negara dengan pajak kripto paling ketat di dunia. Sejak FY 2022–23, keuntungan dari virtual digital assets dikenai pajak flat 30% berdasarkan Section 115BBH, ditambah surcharge dan cess 4%, yang bisa mendorong beban efektif hingga 42% bagi penghasilan tertinggi.

Aturan itu juga melarang penyesuaian rugi di luar set-off terhadap keuntungan kripto berikutnya. Di samping itu, ada pemotongan pajak 1% atau TDS untuk sebagian besar transaksi, yang ikut mengubah perilaku perdagangan dan mendorong banyak pelaku pasar berpindah ke platform luar negeri.

Dampak ke pasar dan kepatuhan

Laporan industri menyebut hingga 75% volume perdagangan kripto bisa bergeser ke platform offshore karena pengguna ingin menghindari TDS dan tarif pajak tinggi. Bursa domestik pun kehilangan aktivitas, sementara partisipasi investor ritel ikut melemah.

Di sisi lain, pengawasan yang lebih ketat meningkatkan kepatuhan. Pemerintah India bahkan melaporkan telah menerbitkan lebih dari 44.000 surat pemberitahuan terkait pendapatan kripto yang tidak diungkap, sekaligus berhasil memulihkan dana dalam jumlah besar.

Langkah praktis saat menerima surat Section 148A

Berikut langkah yang umumnya perlu disiapkan jika surat datang:

Korporasi pajak memperkirakan banyak kasus bisa diselesaikan melalui dokumentasi yang rapi. Namun, bagi trader yang datanya tidak sinkron, pemeriksaan masih bisa berlanjut dan membuka risiko pajak tambahan di tengah pengawasan yang makin agresif terhadap transaksi kripto lama.