Prancis mulai menghapus Microsoft Windows dari komputer pemerintah dan menggantinya dengan Linux. Langkah ini dipakai untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi buatan Amerika Serikat sekaligus memperkuat kendali atas infrastruktur digital nasional.
Perubahan itu berjalan di departemen digital pemerintah Prancis, DINUM. Menteri Prancis David Amiel menyebut kebijakan ini sebagai upaya mengembalikan “digital destiny” atau takdir digital, karena pemerintah tidak ingin lagi menyerahkan kendali atas data dan sistem penting kepada pihak luar.
Dorongan kedaulatan digital menguat
Keputusan Prancis muncul di tengah menguatnya kekhawatiran Eropa terhadap dominasi teknologi AS. Sejumlah pemerintah di kawasan itu mulai menilai ulang risiko bergantung pada perusahaan asing untuk sistem operasi, layanan cloud, dan alat kolaborasi digital.
Di level Uni Eropa, isu ini juga mendapat perhatian serius. Pada Januari, Parlemen Eropa meminta Komisi Eropa mengidentifikasi area pemerintahan yang tidak boleh lagi bergantung pada layanan asing, terutama pada sistem yang dianggap kritis bagi administrasi publik.
Tekanan itu tidak muncul tanpa alasan. Kebijakan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump sempat memicu kekhawatiran baru di Eropa karena menunjukkan bahwa akses terhadap layanan digital bisa berubah mengikuti keputusan politik Washington.
Kasus ICC jadi alarm bagi Eropa
Salah satu contoh yang banyak disorot adalah langkah pemerintah AS yang melarang perusahaan Amerika memberikan layanan kepada hakim di Mahkamah Kriminal Internasional. Akibatnya, para hakim disebut kehilangan akses ke rekening bank dan email mereka.
Peristiwa itu menjadi sinyal keras bagi Eropa bahwa ketergantungan pada teknologi dan layanan asal AS bisa menciptakan risiko operasional. Dalam konteks pemerintahan, gangguan seperti itu tidak hanya berdampak pada kenyamanan kerja, tetapi juga pada keamanan data, kelangsungan layanan publik, dan kedaulatan digital.
Berikut sejumlah langkah yang sudah atau sedang didorong Prancis dalam agenda ini:
- Mengganti Microsoft Windows dengan Linux di komputer pemerintah.
- Menghentikan penggunaan Microsoft Teams dan beralih ke Visio, software konferensi video buatan lokal.
- Menyiapkan pemindahan data kesehatan ke platform baru.
- Mendorong penggunaan infrastruktur digital yang lebih banyak berada di dalam negeri.
Linux dipilih karena fleksibel dan bebas lisensi
Linux menjadi pilihan karena sistem operasinya bersifat open source dan bisa diunduh gratis. Pemerintah atau institusi yang memakainya dapat menyesuaikan sistem tersebut sesuai kebutuhan, tanpa bergantung penuh pada satu vendor komersial.
Bagi pemerintah, model open source memberi ruang lebih besar untuk kontrol teknis dan kustomisasi. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini juga membuka peluang untuk memperpanjang masa pakai perangkat dan menekan ketergantungan pada lisensi perangkat lunak dari perusahaan asing.
Prancis bukan satu-satunya negara yang menaruh perhatian pada strategi ini. Sejumlah negara Eropa lain juga semakin sering membahas penggunaan perangkat lunak lokal, layanan cloud domestik, dan sistem digital yang lebih mandiri untuk sektor pemerintahan.
Arah kebijakan digital Eropa mulai berubah
Perubahan sikap ini menandai pergeseran penting dalam cara Eropa memandang teknologi. Jika sebelumnya efisiensi dan kemudahan sering menjadi alasan utama memilih platform besar asal AS, kini keamanan, kedaulatan data, dan kontrol jangka panjang ikut menentukan keputusan.
Pemerintah Prancis tampaknya ingin menunjukkan bahwa infrastruktur digital negara tidak boleh sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan luar. Dengan memindahkan sistem inti ke Linux dan aplikasi lokal, Prancis sedang membangun fondasi yang lebih mandiri untuk administrasi publik dan layanan strategis.
Langkah tersebut juga memberi sinyal bahwa persaingan teknologi global tidak lagi hanya soal fitur dan harga, tetapi juga soal siapa yang memegang kendali atas data, perangkat lunak, dan jalur akses digital yang digunakan negara setiap hari.
