Brad Garlinghouse menyoroti pertarungan yang lebih besar dari sekadar soal aturan kepatuhan. Ia menuding Jamie Dimon sengaja salah menggambarkan Clarity Act untuk melindungi bisnis pembayaran JPMorgan Chase yang menghasilkan sekitar $20 miliar pendapatan tahunan dengan laba diperkirakan melampaui $5 miliar.
Inti sengketa ada pada satu klausul dalam RUU Digital Asset Market Clarity Act of 2025. Klausul itu akan mengizinkan bursa kripto menawarkan stablecoin yield kepada pengguna, dan itulah poin yang paling keras ditentang Dimon serta menjadi target utama lobi perbankan.
Pertarungan atas produk pembayaran dolar digital
Perselisihan ini bukan hanya benturan pandangan soal regulasi. Ini adalah perebutan kendali atas generasi berikutnya dari instrumen pembayaran digital berbasis dolar, apakah akan tetap menjadi jalur transaksi murni atau berubah menjadi produk yang memberi imbal hasil dan bersaing langsung dengan simpanan bank.
Posisi industri perbankan sudah terbentuk lewat penolakan terbuka. American Bankers Association dan Bank Policy Institute lebih dulu mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak ketentuan yield, dengan argumen bahwa stablecoin yang memberi imbal hasil akan berfungsi sebagai pengganti deposito dan menarik tabungan rumah tangga keluar dari sistem perbankan.
Argumen itu juga menyinggung dampak lanjutan ke kemampuan kredit. Kelompok perbankan tersebut menilai keluarnya dana dari deposito akan mengurangi kapasitas intermediasi kredit yang selama ini dianggap regulator dan bank komunitas sebagai isu sistemik.
Dimon, Coinbase, dan sasaran baru bank
Penolakan Dimon terhadap klausul yield stablecoin sudah ia sampaikan di beberapa penampilan publik. Dalam wawancara dengan Maria Bartiromo di Fox Business, ia kembali mengkritik dorongan itu dan sebelumnya juga sempat menyerang Brian Armstrong, salah satu pendiri sekaligus chief executive Coinbase, dalam format wawancara yang sama.
Pada penampilan sebelumnya di bulan Mei, Dimon menyebut Armstrong sebagai satu-satunya pihak yang mendorong masuknya yield stablecoin. Ia juga menuduh Coinbase menghabiskan “ratusan juta dolar di Washington” untuk upaya tersebut, lalu menutup komentarnya dengan kalimat yang sangat keras kepada Armstrong.
Dalam komentar terbarunya, Dimon menilai Clarity Act justru mengurangi perlindungan kepatuhan. Ia juga mengatakan kondisi itu dapat mempermudah aktivitas ilegal.
Garlinghouse membalas dengan tuduhan yang lebih langsung. Ia menilai Dimon tidak sekadar berbeda pendapat, tetapi sengaja memelintir isi RUU agar kepentingan bisnis pembayaran JPMorgan tetap aman.
Angka $20 miliar yang memanaskan debat
Perkiraan sekitar $20 miliar menjadi pusat perhatian karena merefleksikan besarnya bisnis yang dipertaruhkan. JPMorgan tidak memecah pendapatan pembayaran sebagai lini publik terpisah, sehingga angka itu tidak bisa diverifikasi secara presisi dari laporan perusahaan.
Meski begitu, perkiraan tersebut dianggap sejalan dengan aktivitas pembayaran wholesale dan consumer yang diungkap perusahaan. Sejumlah analis yang mengikuti sektor ini juga memandangnya sebagai pendekatan yang masuk akal untuk menggambarkan besarnya franchise yang terancam.
Di sisi lain, pasar prediksi ikut menangkap ketidakpastian politik dari perpecahan ini. Pengguna Polymarket saat ini memberi peluang 49% bahwa Clarity Act akan ditandatangani menjadi undang-undang tahun ini, turun sekitar 18 poin persentase dari pekan sebelumnya.
Data yang melemahkan argumen risiko sistemik
Sebuah laporan White House Council of Economic Advisers yang terbit pada April 2026 menambah konteks baru ke perdebatan tersebut. Laporan itu menyimpulkan bahwa menghapus stablecoin yield sepenuhnya hanya akan menaikkan pinjaman bank sebesar $2.1 miliar, atau 0.02% dari total pasokan kredit.
Analisis yang sama memperkirakan biaya kesejahteraan bersih bagi konsumen mencapai $800 juta. Temuan itu dinilai tidak mendukung framing risiko sistemik yang selama ini dipakai Dimon di depan publik.
Laporan itu juga menunjukkan bahwa bank besar akan menyerap 76% dari tambahan pinjaman jika yield stablecoin dilarang. Bank komunitas akan memperoleh 24% sisanya, sehingga distribusi manfaatnya justru condong ke pemain besar jika larangan diberlakukan.
Perdebatan kini tidak hanya soal kepatuhan dan stabilitas sistem. Sengketa ini sudah berubah menjadi ujian siapa yang akan menguasai aliran uang digital dolar berikutnya, bank tradisional atau bursa kripto yang ingin menawarkan yield kepada pengguna.