Pemerintah Rusia kian agresif mengontrol internet dengan membatasi akses ke aplikasi asing populer, termasuk WhatsApp milik Meta Platforms dan Telegram. Langkah ini memicu respons cepat dari warga yang ramai-ramai mengunduh VPN untuk mencari cara mengakses layanan tersebut lewat jalur belakang.
Dorongan untuk memakai aplikasi dalam negeri menjadi bagian dari upaya Kremlin memperkuat kedaulatan digital. Namun, di lapangan, banyak warga justru memilih solusi teknis yang lebih rumit demi menghindari pengawasan dan pembatasan negara.
Minat terhadap VPN melonjak tajam saat akses ke platform asing makin ditekan. Sepanjang Maret, terdeteksi 9,2 juta unduhan layanan VPN populer di Google Play, atau 14 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menurut Kommersant yang dikutip Reuters.
Lonjakan itu muncul di tengah ketidakpuasan publik yang melebar. Frustrasi warga atas pembatasan internet bertemu dengan kenaikan harga, kenaikan pajak, dan kelelahan akibat perang, sehingga ikut menekan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Vladimir Putin.
Survei lembaga negara VTsIOM menunjukkan kepuasan terhadap Putin turun dari 75,1% pada Februari menjadi 65,6% pada April. Angka itu disebut sebagai level terendah sejak Rusia melancarkan konflik besar-besaran di Ukraina pada 2022, dengan tingkat kepuasan pemerintah kini berada di hampir 67%.
Pembatasan internet makin luas
Tekanan terhadap ruang digital di Rusia tidak berhenti pada pemblokiran aplikasi tertentu. Sejak tahun lalu, dinas keamanan FSB telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi mematikan internet seluler selama berhari-hari di berbagai wilayah, dengan alasan drone Ukraina dapat memanfaatkannya untuk navigasi.
Selain itu, otoritas juga memblokir atau memperlambat koneksi ke daftar aplikasi dan situs web yang terus bertambah. Regulator komunikasi negara Roskomnadzor menyebut platform tersebut sebagai sarana konten ilegal dan ekstremis.
WhatsApp dan Telegram menuduh Rusia berupaya memaksa pengguna pindah ke aplikasi yang dinilai kurang aman dan diwajibkan pemerintah. Ketegangan ini memperlihatkan benturan antara ambisi kontrol digital negara dan kebiasaan warga Rusia yang selama ini terbiasa dengan akses online yang relatif lebih bebas.
Reaksi warga dan tekanan politik
Sarkis Darbinyan, aktivis kebebasan internet Rusia yang berbasis di Lisbon, mengatakan tingkat penerimaan terhadap penggunaan VPN belum pernah setinggi ini. Moskow sendiri telah menetapkan Darbinyan sebagai “agen asing,” istilah yang dipakai untuk orang yang dianggap terlibat dalam aktivitas anti-Rusia.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov berulang kali menegaskan bahwa kontrol internet diperlukan ketika Rusia terjebak dalam “bentrokan eksistensial” dengan Barat atas Ukraina. Namun, Putin pada April lalu menginstruksikan pemerintah untuk bertindak lebih lunak karena fokus pada larangan dan pembatasan dinilai kontraproduktif.
Pembatasan yang terlalu keras juga menimbulkan efek samping di kalangan elite. Pemadaman hampir tiga minggu di Moskow pada Maret membuat sejumlah birokrat senior kesal, karena mereka membutuhkan internet dan Telegram untuk mengumpulkan suara bagi partai penguasa Rusia Bersatu, menurut dua sumber dekat Kremlin dan beberapa analis.
Tatiana Stanovaya dari Carnegie Russia Eurasia Center menulis pada April bahwa persoalan utamanya bukan apakah rezim mampu mengamankan hasil yang diinginkan, melainkan apakah proses pemilu dapat berjalan lancar. Di tengah tekanan itu, unduhan VPN tampaknya menjadi salah satu indikator paling jelas bahwa warga Rusia belum sepenuhnya menerima arah kontrol internet yang sedang dibangun Kremlin.